Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani buka suara soal adanya anggapan yang menyebut Presiden Joko "Jokowi" Widodo jadi figur di balik terbentuknya 'Koalisi Gemuk' yang mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024.
Puan lantas membantah anggapan Jokowi berperan dalam pembentukan koalisi yang berisi PKB, PBB, Gerindra, PAN, dan Golkar tersebut.
Dia lantas menyinggung pernyataan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI, dan DPD RI Tahun 2023.
Puan mengatakan, dalam pidato tersebut, Jokowi sendiri menegaskan bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi.
"Kemarin kan saat di pidato 16 Agustus, dengar sendiri, apa yang disampaikan presiden, bahwa presiden adalah Presiden RI, pak Jokowi adalah Presiden RI, bukan ketua umum, bukan ketua koalisi, jadi saya meyakini hal tersebut," kata Puan saat ditemui di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2023).
Lebih lanjut, Puan mengimbau dinamika politik jelang Pemilu 2024 dicampuradukan dengan urusan pemerintahan.
"Bahwasanya urusan politik jangan dicampur aduk dengan urusan pemerintahan," jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam membuka pidato di Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan Presiden RI 2023 langsung berbicara mengenai situasi tahun politik. Menurutnya, saat ini sudah memasuki tahun politik menuju Pemilu 2024.
"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa capres cawapresnya, jawabannya, 'belum ada arahan Pak Lurah'," ujar Jokowi, Rabu (16/8/2023).
Jokowi mengaku sempat bingung siapa yang dimaksud Pak Lurah itu. Namun, pada akhirnya Jokowi mengerti kalau Pak Lurah yang dimaksud adalah dirinya.
"Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata saya. Ya saya jawab saja, 'saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia'. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan Undang Undang, yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol," ucap dia.