Jakarta, IDN Times – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok pupuk nasional sebanyak 1,81 juta ton untuk memenuhi kebutuhan petani menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. Stok tersebut terdiri dari 1,39 juta ton pupuk bersubsidi dan 420 ribu ton pupuk nonsubsidi.
Pupuk Indonesia menyatakan stok pupuk bersubsidi saat ini berada di atas batas persediaan minimum atau safety stock. Ketersediaan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan petani selama musim tanam.
VP Perencanaan Penjualan Ritel Pupuk Indonesia, Saeful Huda Rijaludin, mengatakan rata-rata penebusan pupuk bersubsidi mencapai sekitar 30 ribu ton per hari. Dengan jumlah stok yang tersedia, pasokan pupuk bersubsidi diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan petani terdaftar hingga 46 hari ke depan.
“Rata-rata penebusan pupuk bersubsidi sekitar 30.000 ton per hari, jadi stok pupuk bersubsidi yang kami siapkan saat ini dapat memenuhi kebutuhan petani terdaftar hingga 46 hari ke depan. Tentunya secara paralel, kami terus melakukan building stock agar pasokan tetap terjaga sepanjang musim tanam Oktober hingga Maret,” ujar Saeful dalam webinar yang diselenggarakan Sinar Tani, Rabu (14/10/2026).
Berdasarkan data per 12 Oktober 2026, stok pupuk bersubsidi terdiri dari 838.825 ton Urea, 460.299 ton NPK, 18.733 ton NPK Khusus Kakao, 57.845 ton pupuk organik, 11.105 ton SP-36, dan 3.783 ton ZA.
Sementara itu, stok pupuk nonsubsidi meliputi 358.973 ton Urea, 22.912 ton NPK, dan 37.669 ton ZA. Pupuk nonsubsidi dapat menjadi pilihan bagi petani yang tidak terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Hingga 9 Oktober 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional mencapai 7,1 juta ton atau 72,11 persen dari total alokasi yang ditetapkan pemerintah. Pupuk Indonesia menyatakan penyaluran dilakukan dengan mengacu pada prinsip 7T, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, serta sasaran atau penerima.
Untuk memperkuat pengawasan, perusahaan mengoperasikan Command Center yang memungkinkan pemantauan distribusi pupuk dari pabrik hingga petani secara digital dan real-time. Pupuk Indonesia juga memasang CCTV di seluruh gudang untuk memantau kondisi dan ketersediaan stok.
Selain itu, perusahaan dapat memantau transaksi penebusan pupuk berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) petani.
“Kami bisa memantau distribusinya dari hulu ke hilir, bisa mengecek jika ditemukan trouble baik operasional maupun administrasi, kita bisa melakukan verifikasi stok dengan baik,” ujar Saeful.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk Kementerian Pertanian, Yustiana Retno Widjawati, menyebut sisa alokasi pupuk bersubsidi yang masih dapat ditebus petani mencapai 2.769.963 ton.
Untuk mengoptimalkan pemanfaatannya, pemerintah melakukan realokasi dengan mempertimbangkan tingkat penebusan di masing-masing provinsi.
“Alokasi pupuk bersubsidi dari provinsi dengan tingkat penebusan yang masih rendah dialihkan ke provinsi yang penebusannya sudah tinggi. Langkah ini dilakukan agar alokasi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan petani,” ujarnya.
Selain menjaga stok dan distribusi, Pupuk Indonesia mendorong optimalisasi pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 2027 melalui sistem e-RDKK. Proses penginputan data dibuka hingga 25 Oktober 2026.
Saeful mengatakan keakuratan data petani menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pupuk bersubsidi dialokasikan kepada pihak yang berhak. Karena itu, penyuluh dan pihak terkait diminta mengoptimalkan pendataan serta memastikan kebutuhan petani tercatat dengan benar.
Pupuk Indonesia menyatakan kesiapan stok, penguatan jaringan distribusi, dan pengawasan berbasis digital merupakan bagian dari upaya mendukung kebutuhan petani selama musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027 sekaligus menunjang ketahanan pangan nasional. (WEB)