Puspom TNI Klaim Pelanggaran Prajurit Turun Selama 2024

11 Feb 2025, 08:20 WIB

Santi Dewi

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto ketika pimpin Operasi Yustisi TA 2025. (Dokumentasi Puspen TNI)

Intinya sih...

Kasus pelanggaran prajurit TNI menurun dari 618 menjadi 416 pada tahun 2024
TNI tetap bersikap tegas terhadap prajurit yang melanggar, tanpa mengendurkan upaya penindakan selama 2025

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengklaim kasus pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI sepanjang 2024 menurun. Namun, ia tak merinci kasus apa saja yang terjadi dan sudah sampai di mana penanganan kasus tersebut.

"Saya sampaikan bahwa selama kegiatan evaluasi dari tahun 2023-2024, terjadi penurunan, di mana pada 2023, ada 618 kasus pelanggaran, sedangkan pada tahun 2024 itu ada sekitar 416," ujar Yusri di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Senin (10/2/2025).

Ia menegaskan, TNI tetap bersikap tegas kepada prajurit yang melakukan pelanggaran. Yusri turut menyebut meski tren pelanggaran menurun, bukan berarti pihaknya bakal mengendurkan upaya penindakan pada prajurit selama 2025.

"Jadi di sini ada Dansatpom Angkatan. Nanti beliau-beliau yang akan mengawaki. Beliau-beliau yang akan memerintahkan kepada personilnya yang akan dilaksanakan selama tahun 2025," katanya.

1. Panglima ingatkan polisi militer harus jadi teladan di lingkungan TNI

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto ketika pimpin Operasi Yustisi TA 2025. (Dokumentasi Puspen TNI)

Sementara Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, polisi militer harus menjadi teladan di lingkungan TNI. Ia menilai profesionalitas polisi militer dilihat dari tindak atau langkah hukum secara adil, transparan, dan akuntabel ketika menangani kasus prajurit.

"Tuntutan profesionalisme polisi militer TNI ini sejalan dengan program asta cita presiden dan wakil presiden Republik Indonesia," ujar Agus.

Reformasi hukum, katanya, menjadi salah satu prioritas dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Di lain sisi, Agus juga meminta Polisi Militer mampu menjadi aparat penegak hukum yang memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum. Kontribusi positif terhadap penegakan hukum itu tidak hanya di lingkungan TNI, melainkan juga dalam lingkup nasional.

2. Panglima TNI ingatkan para prajurit tak boleh bersikap arogan

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto ketika pimpin Operasi Yustisi TA 2025. (Dokumentasi Puspen TNI)

Di acara itu, Agus juga berpesan kepada semua jajaran TNI agar tidak bertindak arogan dalam melayani masyarakat.

"Bina soliditas dan kekompakan bersama seluruh komponen bangsa dengan tidak menunjukkan perilaku yang arogan dan selalu menjaga kepercayaan rakyat," ujar mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu.

Melalui apel tersebut, Agus berharap seluruh jajaran polisi militer dan satuan prajurit memiliki semangat yang sama dalam melayani masyarakat secara humanis.

3. Operasi yustisi digelar untuk tingkatkan disiplin prajurit TNI

Operasi gaktib dan yustisi 2025 yang digelar di Lapangan Prima, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. (Dokumentasi Puspen TNI)

Yusri mengatakan, operasi gaktib dan yustisi ini digelar untuk meningkatkan disiplin dan tata tertib serta kepatuhan hukum prajurit TNI baik perorangan maupun kesatuan.

"Jadi memang sasarannya (operasi) adalah kepada prajurit TNI. Ya, jadi baik itu matra darat, laut, dan udara," kata Yusri.

Ia menjelaskan, operasi tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. TNI berharap operasi ini pada akhirnya mewujudkan para personel yang tegas dan berwibawa dalam melaksanakan tugas.