Qodari Sebut Ada 3 Variabel Perubahan Sosial-Politik RI dari 1998–2025

21 Mei 2025, 19:30 WIB

Muhammad Ilman Nafian

M. Qodari (IDN Times/Istimewa)

Intinya sih...

Sistem pemerintahan Indonesia berubah dari pola tersentralisasi menjadi desentralistik
Partai politik mengalami perubahan signifikan menuju sistem multipartai yang lebih dinamis dan kompetitif
Pendekatan ekonomi Presiden Prabowo, Prabowonomic, merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 untuk kesejahteraan rakyat

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pakar politik sekaligus aktivis nasional, M. Qodari, menyampaikan pandangannya tentang dinamika perubahan sosial-politik Indonesia sejak era reformasi 1998 hingga masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025.

Dalam forum Sarasehan Lintas Generasi Aktivis 98 di Jakarta, pada Rabu (21/5/2025), Qodari memaparkan terdapat tiga aspek fundamental yang mengalami transformasi dalam rentang waktu tersebut.

“Ada tiga variabel perubahan mendasar dari tahun 1998 hingga 2025, yakni, struktur, nilai dan aktor yang memainkan peran utama,” ujar Qodari dalam keterangannya.

Qodari mengaku, hadir dalam acara tersebut sebagai undangan aktivis, bukan Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

1. Sistem pemerintahan telah berubah

Wakil Kepala Staf Kepresidenan (Waka KSP), M. Qodari (dok. Istimewa)

Qodari menyampaikan, dalam aspek struktural, sistem pemerintahan Indonesia telah beralih dari pola kekuasaan yang tersentralisasi menjadi desentralistik. Sistem partai juga mengalami perubahan signifikan, dari dominasi satu partai menuju sistem multipartai yang lebih dinamis dan kompetitif.

“Dulu partai dominan satu, sekarang multipartai. Kekuasaan dulu terpusat, kini terdesentralisasi. Aktor politik juga lebih beragam. Dan sekarang, aktor utamanya adalah Presiden Prabowo,” kata dia.

Qodari turut menyoroti pendekatan ekonomi Presiden Prabowo yang dikenal dengan sebutan Prabowonomic. Menurutnya, pendekatan ini merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 yang telah diamendemen, dan menjadi landasan konstitusional bagi arah kebijakan ekonomi nasional.

2. Apa itu Prabowomonic?

Wakil Kepala Staf Kepresiden RI, M Qodari (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Qodari menyebut, Prabowonomic bukan sekadar nama atau slogan politik, melainkan konsep yang berpijak pada prinsip pengelolaan sumber daya nasional demi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

“Basisnya Pasal 33 UUD 1945. Ayat 2 menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 menekankan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ucap dia.

Ia menekankan, realisasi program-program unggulan Presiden Prabowo menjadi elemen penting dalam pembuktian visi kepemimpinan baru. Program seperti makan bergizi gratis (MBG), cek kesehatan gratis (CKG), dan pendirian sekolah rakyat serta koperasi desa harus dijalankan secara konkret.

“Bagaimana menjalankan MBG,bagaimana menjalankan CKG (Cek Kesehatan Gratis), bagaimana mengoperasionalkan sekolah rakyat, bagaimana mendirikan 80 ribu Koperasi Desa. Semua ini adalah janji konkret untuk kemajuan rakyat,” ujar dia.

3. Harus ada peningkatan kualitas SDM

Wakil Kepala Staf Presiden (KSP), M. Qodari (IDN Times/M Ilman Nafian)

Dalam kesempatan itu, Qodari menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia sebagai kelanjutan dari era pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko "Jokowi" Widodo.

“Setelah era pembangunan infrastruktur oleh Pak Jokowi, kini saatnya peningkatan kualitas SDM. Itulah fokus utama Prabowo, membangun manusia Indonesia sebagai fondasi negara maju,” ucap dia.