Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer ke Dinas, Jangan Semua Diratain
Presiden Joko “Jokowi” Widodo memberi arahan dalam Rakornas BMKG 2022. (dok. YouTube Info BMKG).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko Widodo "Jokowi" mengatakan perlunya kolaborasi dari seluruh kementerian/lembaga untuk mendukung Indonesia Emas 2045, dengan memanfaatkan bonus demografi.
Jokowi meminta kementerian dan lembaga untuk tidak mendesain terlalu banyak program pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan dibuat efektif tetapi programnya berjalan.
"Anggaran jangan diecer-ecer ke dinas, jangan semua diratain kalau ada kenaikan APBD sebanyak 5 persen, semua dinas maunya ditambah. Saya mengalami karena pernah jadi wali kota dua kali, gubernur Jakarta, lalu presiden dua kali. Saya mengalami situasi lapangan seperti apa," ujar Jokowi dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Korpri, di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Baca Juga: Jokowi: ASN Harus Inovatif dan Adaptif, Jangan Alergi Digitalisasi!
1. Jokowi sebut sembilan tahun menjabat jadi Presiden merasa masing-masing kementerian masih miliki ego sektoral
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana (dok. Sekretariat Presiden)Menurut Jokowi, selama sembilan tahun menjabat sebagai Presiden, dia merasa masing-masing kementerian masih memiliki ego sektoral.
"Perlu kolaborasi dan saling handle ego masing-masing," kata Presiden.
"Tidak semua dinas perlu diratain apabila ada kenaikan anggaran, perlu dibuat prioritas yang harus didahulukan. Kita sudah berpuluh-puluh tahun terjebak dalam sistem prosedur yang berbelit dan aturan yang banyak," sambungnya.
2. Jokowi sebut anggota Korpri yang mencapai 4,4 juta orang jadi penentu besar kemajuan bangsa
KORPRI saat rapat kerja (korpri.dpr.go.id)Editor’s picks
Jokowi menjelaskan, saat ini anggota Korpri sudah mencapai 4,4 juta orang. Hal ini, kata dia, menjadi kekuatan besar penentu kemajuan bangsa. Jika diibaratkan sebagai kendaraan, birokrasi merupakan mesinnya.
"Kita membutuhkan mesin dengan tenaga yang kuat dan efesien, tapi tidak menyebabkan bensin itu boros. Kita butuh tahan banting karena saat ini dunia mengalami perubahan setiap harinya," katanya.
Jokowi ingin ekosistem Aparatur Sipil Negara (ASN) terus memacu untuk bekerja, berprestasi, dan berinovasi. Karena itu, kata dia, harus ada tolak ukur yang jelas, sehingga orientasi tidak bekerja hingga tengah malam.
"Saya pernah lihat ada guru kerja sampai malam itu urusan apa? Bukan merencanakan kegiatan belajar mengajar, malah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). SPJ memang penting tapi prosedur ini malah membuat kita terjebak. Pak Menpan harus dirumuskan setelah UU ASN jadi," imbuhnya.
Baca Juga: Keren, 6 Ribu ASN Kemendes Ramai-Ramai Aktivasi KTP Digital
3. Teknologi semakin maju, birokrasi harus selalu siap
ilustrasi TikTok (IDN Times/Izza Namira)Jokowi menyebut saat G20 di India terdapat enam negara yang menyatakan khawatir dengan Artificial Intelegence (AI). Teknologi yang sudah melesat maju ini tidak dibarengi regulasi, karena itu Jokowi menyayangkan hal ini.
"Seharusnya saat teknologi muncul, regulasinya disiapkan birokrasi kita. Kalau gak yang kena seperti baru saja kejadian yakni TikTok Shop. Mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pasar tradisional, dan ecommerence ini hati-hati," kata dia.
Mestinya, kata Jokowi, tugas besar birokrasi harus diubah orientasinya, yang dimulai dari pemerintah pusat terlebih dulu. "Kalau tidak berubah ya kita akan terjebak pada negara dengan pendapatan menengah," katanya.
"Tiga kepemimpinan nasional di 2024, 2029, dan 2034 sangat menentukan Indonesia bisa melompat jadi negara maju atau tidak. Kita harus memanfaatkan peluang tiga periode ini agar kita dapat melompat menjadi negara maju," tutupnya.
Berita Terkini Lainnya
