Ramai-Ramai Parpol Koalisi Prabowo Dukung Soeharto Jadi Pahlawan

Partai Golkar mengklaim mereka salah satu yang mengusulkan agar Soeharto mendapat gelar prestisius itu. Sekjen Golkar, M Sarmuji menyebut, Soeharto sebagai Bapak Pembangunan.

Dia mengatakan pembangunan pada era Orde Baru sangat transformatif. Indonesia berhasil bertransformasi dari yang semula sangat miskin kekurangan pangan, hingga inflasi 650 persen, menjadi jauh lebih baik.

Sarmuji mengatakan, sektor pendidikan di Indonesia jauh lebih berkembang, dan kebutuhan pangan nasional tercukupi di era Orde Baru.

"Kita mengalami swasembada pangan di zaman Pak Harto, teknologinya juga begitu, kita waktu itu bangga sekali dengan kemampuan dirgantara kita, itu semua karena jasa-jasa Pak Harto," ujar Sarmuji di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2025.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, juga mengaku sepakat dengan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Menurutnya, pro dan kontra Soeharto menjadi pahlawan nasional merupakan hal biasa.

"NasDem sudah kasih statement sepakat itu (gelar pahlawan untuk Soeharto)," kata Surya Paloh, seusai melepas ribuan peserta FunWalk menjelang HUT ke-14 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Minggu (9/11/2025).

"Ya, itu konsekuensinya. Ya, saya pikir memang kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, ya bagi NasDem melihat dari sisi positifnya ya," sambungnya.

Menurut Surya Paloh, penolakan pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto tak menghilangkan sisi objektifitas terhadap kontribusinya selama 32 tahun memimpin. Ia mengatakan Soeharto telah membawa progres pembangunan yang besar bagi Indonesia.

"Sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran, arti keberadaan beliau sebagai presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita yang cukup berarti, seperti apa yang kita nikmatin hari ini," ujar dia.

Surya Paloh tak memungkiri jika selama menjabat, Soeharto masih memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Kendati, ia mengajak semua pihak agar tetap menilai kepemimpinan Soeharto secara objektif.

"Tetapi sekali lagi memang, ya, kalau kita mau membawa gerakan perubahan tentu kita mencoba untuk bisa selalu menempatkan faktor objektifitas itu, yang mungkin harus kita hargai bersama, sebagai pedoman daripada sesuatu yang kita harapkan bisa memberikan arti kemajuan kita sebagai satu bangsa," kata dia.

Sekjen Gerindra, Sugiono, menyampaikan, Soeharto memiliki jasa besar bagi Indonesia. Di era kepemimpinannya, Soeharto berambisi melakukan pembangunan infrastruktur, pendidikan, transmigrasi hingga ketahanan pangan setelah sukses melakukan swasembada.

“Kita berhasil mencapai swasembada pangan yang merupakan bukti bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia yang paling basic itu terpenuhi," kata Sugiono kepada jurnalis, Jumat, 7 November 2025.

"Saya yakin sebagian besar lapisan pemimpin di Indonesia saat ini juga merupakan orang-orang yang besar di dalam situasi kepemimpinan Beliau, dan merupakan hasil dari buah dan kerja keras Beliau sebagai pemimpin pada saat itu," sambungnya.

Pada era Soeharto, Sugiono menambahkan, Indonesia menjadi negara yang disegani di Kawasan Asia Tenggara, bahkan pada level Asia.

“Secara ekonomi juga pada saat itu kita dianggap sebagai satu negara yang besar, kita diperhitungkan sebagai macan Asia dan itu menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis,” ucap Menteri Luar Negeri (Menlu) RI itu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Ansory Siregar, berpendapat setiap tokoh yang dinominasikan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional memiliki rekam jejak perjuangan, serta berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Karena itu, prosesnya harus objektif.

“Pemberian gelar pahlawan adalah bentuk penghormatan negara kepada individu yang telah memberikan jasa besar. Karena itu, prosesnya harus dilakukan secara objektif, berimbang, dan berdasarkan penilaian yang komprehensif, bukan sekadar melihat satu sisi dari perjalanan sejarah,” ujarnya, Kamis, 6 November 2025.

Namun, dalam konteks Soeharto, Ansory mencatat, terdapat sejumlah aspek yang patut dicermati secara objektif. Sebagai Bapak Pembangunan, ia dinilai berhasil meletakkan dasar pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan stabilitas politik di awal-awal pembangunan.

"Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam bidang infrastruktur, pertanian, dan pendidikan,” kata dia.

Selain itu, Soeharto juga memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan negara, khususnya ketika Indonesia menghadapi ancaman ideologi komunis.

"Langkah-langkah yang diambil pada masa itu berperan penting dalam memastikan arah bangsa tetap pada jalur Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI,” kata dia.

Ansory juga menyinggung kiprah internasional Soeharto yang mencerminkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan dan dunia Islam.

Pada 1995, Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan ke Bosnia-Herzegovina, di tengah perang yang masih berkecamuk. Kunjungan berisiko tinggi itu menjadi simbol empati dan solidaritas Indonesia kepada rakyat Bosnia, khususnya umat Islam yang menjadi korban konflik. Dari momentum itu pula lahir inisiatif pembangunan Masjid Istiqlal di Sarajevo, sebagai tanda persahabatan dan dukungan Indonesia terhadap perdamaian.

“Langkah tersebut menunjukkan sisi kemanusiaan dan keberanian yang patut diapresiasi. Ia membawa nama Indonesia sebagai bangsa yang peduli pada perdamaian dan solidaritas antarumat,” tutur Ansory.

Ansory berharap, proses penetapan gelar Pahlawan Nasional dilakukan dengan kejujuran sejarah, kebijaksanaan moral, dan semangat rekonsiliasi kebangsaan.

“Kita perlu belajar menghargai jasa tanpa menutup mata terhadap catatan sejarah. Pahlawan adalah manusia, dan manusia punya perjalanan yang kompleks. Semoga keputusan yang diambil nanti mampu memperkuat semangat kebangsaan, mempererat persatuan, dan menjadi teladan bagi generasi penerus,” kata dia.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, membeberkan alasan partainya mendukung Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional. Menurutnya, Soeharto membawa Indonesia pada kemajuan.

"Alasan PAN setuju, pertama, sebagai presiden tentu memiliki jasa, pengorbanan, sekaligus prestasi buat kemajuan bangsa dan negara. Menjadi pemimpin nasional tentu penuh dengan dinamika sejarah dan perspektif penilaian," ujar Zulhas, dalam keterangannya.

Zulhas menyampaikan, Soeharto memang tak sempurna, tetapi dia layak menjadi pahlawan nasional.

"Sebagai manusia, tentu tidak ada yang sempurna. Ada perspektif kebaikan dan kekurangan. Hal itu wajar saja. Tetapi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, setiap presiden akan menjalani fase sejarah dan narasi perjuangan tersendiri yang ditorehkan dalam setiap perjalanan bangsa, dari generasi ke generasi selanjutnya," ucap dia.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga mendukung agar Soeharto diberi gelar pahlawan nasional. Narasinya pun sama, setiap pemimpin bangsa, punya andil besar untuk Indonesia.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya. Gus Dur dan Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi Indonesia semasa hidupnya,” ujar AHY.

AHY mengatakan, pada era ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjadi presiden, juga pernah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden pertama RI, Sukarno.

"Tentu ada pro dan kontra, tetapi Bapak SBY ketika itu melihatnya secara komprehensif melalui mekanisme yang berlaku. Sebagai manusia biasa, Bung Karno pasti ada kekurangan juga, tetapi kontribusinya kepada negara, tidak mungkin dilupakan. Itulah yang membuat Pak SBY yakin untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno," kata dia.

Sementara itu, PKB belum punya sikap. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memilih tak ikut berkomentar.

“Saya sebagai menteri tentu tidak bisa berkomentar siapa saja yang akan kita dukung atau tidak, sepenuhnya saya menyerahkan kepada Dewan Kehormatan dan Gelar, kita tunggu saja,” ujar Muhaimin di Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Ketua DPP PDIP, Yasonna Laoly, mengkritik wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto. Ia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang wacana tersebut, sebelum diumumkan ke publik pada Senin (10/11/2025).

Politikus senior PDIP itu melihat, rencana penganugerahan gelar pahlawan untuk mantan mertua Presiden Prabowo Subianto itu menuai ragam reaksi publik.

"Sekarang terjadi pro kontra yang sangat besar ya. Jadi, reaksi-reaksi, kalau boleh ya kita berharap sebaiknya pemberian gelar pahlawan nasional betul-betul dikaji dengan baik lah," kata Yasonna di Gedung DPR RI, dikutip Kamis, 6 November 2025.

Yasonna pun meminta pemerintah sebaiknya memberikan penjelasan yang utuh kepada publik atas rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. Karena itu, ia berharap pemerintah memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan tidak sembarang memberikan gelar pahlawan.

"Sebaiknya diberi penjelasan yang lebih sempurna karena ini tidak mudah. Jadi kalau pemberian gelar pahlawan nasional itu saya harap, kita berharap agar hati-hati lah. Ya. Itu aja," ucap anggota Komisi XIII DPR RI itu.

Sementara, anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyinggung soal syarat ketat yang harus dijadikan sebagai pertimbangan terkait rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

"Salah satu blue tier point, dia tidak boleh pernah terbukti di bidang lain, dan tidak boleh punya cacat yang bisa membuat nilai-nilai perjuangannya jadi terkurangi. Nah, itu syaratnya sempurna," kata dia, Jumat, 7 November 2025.

Bonnie menyoroti sejumlah peristiwa penting dalam masa kepemimpinan Soeharto. Mulai dari terbatasnya kebebasan berekspresi, hingga krisis ekonomi yang melanda Indonesia di akhir masa pemerintahan Orde Baru.

"Wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto, perlu melihat fakta sejarah secara utuh. Kalau bicara soal kebebasan berekspresi, sekarang mau ngomong apa saja di media sosial, diperbolehkan,” kata dia.

“Dulu (era Soeharto) memang tidak ada media sosial. Tetapi kalau kritik, dianggap kritiknya supersif, mengganggu, dan ketafsiran penguasa, dia bisa ditangkap, bahkan hilang. Itu fakta sejarah," sambung Bonnie.

Bonnie menyebut, Soeharto merupakan tokoh bangsa namun ia juga pelaku sejarah. Bonnie menyinggung luka sejarah yang terjadi buntut pemerintahan Soeharto, termasuk pada masa reformasi. Menurut dia, seorang pahlawan sejati tidak seharusnya meninggalkan luka bagi bangsanya sendiri.

"Pahlawan sejati bukanlah dia yang membawa dampak kesengsaraan begitu banyak. Bukanlah dia yang pernah membungkam suara-suara kritis dari aktivis, dari mahasiswa,” ujar dia.