Rapat di DPR, Pakar Kebijakan Publik Sebut 3 Pihak yang Bisa Setop MBG

16 Jul 2026, 15:21 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

News

Channel

Add Us on Google

Rapat di DPR, Pakar Kebijakan Publik Sebut 3 Pihak yang Bisa Setop MBG

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) sekaligus Anggota MBG Watch, Media Wahyudi Askar saat rapat bersama DPR (16/7/2026) (YouTube/DPR RI)

Intinya Sih

Gini Kak

Wahyudi Askar dari MBG Watch menilai akar masalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terletak pada pengelolaan SPPG yang masih dikuasai pihak dengan konflik kepentingan.
Dalam rapat Komisi IX DPR, Wahyudi menyebut hanya Mahkamah Konstitusi, DPR, dan Presiden Prabowo Subianto yang berwenang menghentikan atau mengevaluasi program MBG secara demokratis.
Wahyudi mengungkapkan kekecewaannya karena pesimistis aspirasinya akan direspons tiga institusi tersebut, bahkan menyoroti pernyataan Presiden Prabowo yang meminta pengkritik MBG untuk meninggalkan Indonesia.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Ada rapat di gedung DPR. Di sana ada Pak Askar dari MBG Watch yang bicara tentang program makan bergizi gratis. Katanya cuma tiga pihak yang bisa hentikan program itu, yaitu Mahkamah Konstitusi, DPR, dan Presiden Prabowo. Pak Askar sedih karena merasa suaranya tidak didengar dan katanya dia malah disuruh pindah negara.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Anggota MBG Watch, Media Wahyudi Askar, menyebut ada tiga institusi yang secara demokratis memiliki kewenangan untuk menghentikan atau mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Askar dalam rapat dengar pendapat bersama anggota Komisi IX DPR RI, Kamis (16/7/2026), saat membahas evaluasi pelaksanaan program tersebut.

Menurut Askar, pembahasan mengenai MBG seharusnya tidak lagi berfokus pada persoalan teknis, melainkan menyentuh akar persoalan yang dinilainya menjadi penyebab berbagai masalah dalam implementasi program.

1. MBG Watch: Persoalan utama ada pada pengelola program

Koalisi MBG Watch menggelar aksi di depan Kejaksaan Agung, Rabu (15/7/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Askar meminta evaluasi MBG tidak berhenti pada isu kebersihan dapur atau besarnya keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal. Menurutnya, hal yang lebih mendasar adalah siapa pihak yang menjalankan program tersebut.

"Saya berharap kita tidak terjebak pada isu dapur harus higienis, penyerapan UMKM lokal harus sekian sekian dan lain-lain. Bapak, ibu, ini soal kausalitas. The main problem is who is running this program, siapa pemilik SPPG-nya," kata dia di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Askar menilai persoalan akan terus berulang apabila pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan.

"Sepanjang SPPG-nya masih dimiliki oleh orang-orang yang punya konflik kepentingan, saya sangat tidak yakin bahwa kemudian dapurnya akan dikelola dengan baik," ujarnya.

2. Sebut hanya ada tiga pihak yang bisa menghentikan MBG

Koalisi MBG Watch menggelar aksi di depan Kejaksaan Agung, Rabu (15/7/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dalam kesempatan itu, Askar mengatakan, hanya ada tiga institusi yang memiliki kewenangan untuk menghentikan maupun mengevaluasi program MBG.

"Maka di titik itu, saya mungkin hanya akan bilang, secara demokrasi hanya ada tiga institusi yang bisa menghentikan dan mengevaluasi program ini," ujar pakar kebijakan publik itu.

Askar menjelaskan, institusi pertama adalah Mahkamah Konstitusi (MK), yang saat ini tengah memproses permohonan judicial review atau uji materi terkait MBG.

"Satu, Mahkamah Konstitusi, dan kami sudah ajukan judicial review dan gugatan, dan kemungkinan secara prediksi kemungkinan belum tentu dan kemungkinan akan ditolak," ucapnya.

Menurut Askar, dua pihak lainnya adalah DPR dan Presiden Prabowo Subianto.

"Institusi kedua yang bisa menghentikan dan mengevaluasi program ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada hak yang melekat di sana secara demokrasi, dan entitas ketiga yang bisa menghentikan ini adalah Prabowo Subianto," tuturnya.

3. Mengaku kecewa dan sempat diminta pindah negara

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch segel Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Askar lantas mengaku pesimistis aspirasinya akan mendapat respons dari tiga institusi tersebut. Ia bahkan menyebut kondisi itu membuat kelompok peneliti dan masyarakat sipil yang mengkritisi MBG berada dalam posisi sulit.

"Dan terus terang saya hanya ingin bilang, dari tiga entitas ini, kami berada dalam kekecewaan dan kekhawatiran ini tidak akan ke mana-mana dan direspons oleh ketiga institusi ini. Sangat menyakitkan kalau kami berharap pada entitas keempat, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa," katanya.

Lebih lanjut, Askar juga mengkritisi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar Kelompok Masyarakat Sipil yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah agar meninggalkan Indonesia.

"Dan hari ini, part terakhir yang ingin saya kami sampaikan juga, kami Masyarakat Sipil yang menyuarakan ini, disuruh pindah negara. Ini adalah titik terendah, terus terang bagi saya. Saya ke luar negeri, sekolah, kawan-kawan berjuang dengan baik untuk masyarakat, kemudian kita melakukan ini disuruh pergi ke luar Indonesia. This is so painful," ujar Askar.