Rekapitulasi Tingkat Kota, Perolehan Suara Pramono-Rano 50,07 Persen

Pasangan Pramono-Rano sendiri berhasil unggul di lima wilayah kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta. Berikut hasil lengkapnya:

1. Kepulauan Seribu

Ridwan Kamil-Suswono: 6.578 suara (44,7 persen)

Dharma-Kun Wardana: 653 suara (4,4 persen)

Pramono-Rano: 7.456 suara (50,7 persen)

Total: 41 TPS

Jumlah DPT: 20.908 orang

Pengguna hak pilih: 15.161 orang

Suara sah: 14.687

Suara tidak sah: 474

2. Jakarta Barat

Ridwan Kamil-Suswono: 386.880 suara (38,8 persen)

Dharma-Kun Wardana: 109.457 suara (10,9 persen)

Pramono-Rano: 500.738 suara (50,2 persen)

Total: 3.452 TPS

Jumlah DPT: 1.909.774 orang

Pengguna hak pilih: 1.069.002 orang

Suara sah: 997.075

Suara tidak sah: 71.927

3. Jakarta Selatan

Ridwan Kamil-Suswono: 375.391 suara (39,2 persen)

Dharma-Kun Wardana: 90.294 suara (9,4 persen)

Pramono-Rano Karno: 491.017 suara (51,3 persen)

Total: 3.270 TPS

Jumlah DPT: 1.748.961 orang

Pengguna hak pilih: 1.046.480 orang

Suara sah: 956.702

Suara tidak sah: 89.778

4. Jakarta Timur

Ridwan Kamil-Suswono: 535.613 suara (40,9 persen)

Dharma-Kun Wardana: 136.935 suara (10,5 persen)

Pramono-Rano: 635.170 suara (48,5 persen)

Total: 4.144 TPS

Jumlah DPT: 2.374.828 orang

Pengguna hak pilih: 1.425.834 orang

Suara sah: 1.307.718

Suara tidak sah: 118.116

5. Jakarta Utara

Ridwan Kamil-Suswono: 261.463 suara (39,2 persen)

Dharma-Kun Wardana: 77.026 suara (11,5 persen)

Pramono-Rano: 328.486 suara (49,2 persen)

Total: 2.386 TPS

Jumlah DPT: 1.345.815 orang

Pengguna hak pilih: 712.367 orang

Suara sah: 666.975

Suara tidak sah: 45.392

6. Jakarta Pusat

Ridwan Kamil-Suswono: 152.235 suara (36,4 persen)

Dharma-Kun Wardana: 44.865 suara (10,7 persen)

Pramono-Rano: 220.372 suara (52,7 persen

Total: 1.542 TPS

Jumlah DPT: 813.721 orang

Pengguna hak pilih: 455.549 orang

Suara sah: 417.472

Suara tidak sah: 38.077

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan, hasil Pilkada Jakarta 2024 yang valid akan diumumkan oleh KPUD paling lambat 16 Desember 2024.

Ia meminta publik bersabar untuk menunggu hasil pengumuman resmi dari KPU. Saat ini lembaga pemilu sedang melakukan rekapitulasi berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. 

Nantinya KPU akan menetapkan hasil pemilihan dalam rapat pleno yang digelar terbuka. Keputusan apakah pilkada harus digelar dua putaran atau tidak, tergantung dari hasil rekapitulasi tersebut.

"Harap bersabar kita masih menunggu rekapitulasi yang sudah dimulai hari ini di masyarakat. Batas akhirnya kami belum pleno, tetapi di tahapan itu memang paling lambat (hasil pilkada) diputuskan tanggal 16 Desember," kata dia dalam jumpa pers di Kantor KPU DKI Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Provinsi DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah yang bisa menggelar pilkada dengan mekanisme dua putaran pencoblosan.

Lantas bagaimana aturan mengenal dua putaran di Pilkada DKI Jakarta? 

Aturan mengenai pilkada DKI Jakarta dua putaran secara khusus diakomodir dalam Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut bunyi lengkap Pasal 11 UU Nomor 29 Tahun 2007:

(1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

(2) Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

(3) Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Aturan mengenai putaran kedua Pilkada DKI Jakarta juga diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2024, khususnya ayat 1 sampai 4, Pasal 76. Berikut bunyinya:

(1) KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih.

(2) Dalam hal tidak ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putaran kedua yang diikuti oleh Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

(3) Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara putaran kedua pada Pemilihan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta.

Sementara, dalam aturan yang sama di ayat 4 dijelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan kandidat yang menang jika Pilkada DKI Jakarta harus digelar dua putaran. 

Secara garis besar aturannya sama dengan putaran pertama yakni pasangan calon yang meraih suara lebih dari 50 persen akan dinyatakan sebagai pemenang.

"Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah pada Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih," demikian bunyi Pasal 76 ayat 4 PKPU Nomor 18 Tahun 2024.