Relawan Jokowi Tunda Musra di Makassar, Projo: Tak Mau Rakyat Kecewa

20 Okt 2022, 19:01 WIB

Bendahara Umum Projo sekaligus Ketua Panitia Musra, Panel Barus (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Salah satu relawan Jokowi yang tergabung dalam panitia Musyawarah Rakyat (Musra), yakni Pro Jokowi (Projo) buka suara tentang ditundanya Musra kedua yang digelar di Makassar.

Bendahara Umum Projo sekaligus Ketua Panitia Musra, Panel Barus, menuturkan, awalnya Musra di Makassar akan digelar pada 2 Oktober 2022.

Dia menjelaskan, alasan penundaan itu lantaran tak ingin mengecewakan masyarakat yang ingin bertemu Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Kenapa kami tunda, setelah saya cek dan diskusi dengan panitia, animo antusias masyarakat cukup besar karena ingin ketemu Presiden. Ada kerinduan dari masyarakat Sulawesi Selatan ketemu Presiden," kata Panel saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (20/10/2022).

"Itu jadi alasan yang menurut kami, kalau jalan terus tentu akan terjadi kekecewaan di masyarakat. Itu alasan ditunda," sambung dia.

1. Musra II sudah dipersiapkan dan akan dihadiri puluhan ribu peserta

Bendahara Umum Projo Panel Barus (kiri) bersama Presiden Joko Widodo (dok. Projo)

Panel menegaskan, Musra kedua di Makassar sejatinya sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh panitia di daerah. Animo masyarakat di daerah pun sangat besar.

"Saya sudah terlebih dahulu persiapkan di sana dan saya sudah lihat langsung perisapan yang dilakukan panitia daerah. Saya cek animo masyarakat yang akan terlibat di Musra juga cukup besar. Kalkulasi saya tidak kurang dari 37 ribu di Sulsel yang akan hadir," tutur dia.

2. Meski diundang, Musra tak berpatokan Jokowi harus hadir

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Panel menegaskan, Musra digelar tidak harus dihadiri oleh Jokowi. Mengingat sebagai kepala negara, Jokowi disibukkan dengan berbagai agenda.

"Kami di semua kota ini akan jalan dengan size beda-beda, tapi panitia nasional tetap melayangkan undangan ke Setneg bahwa kami akan menyelenggarakan Musra. Kami juga secara teknis kalau harus Presiden hadir nanti tidak terkejar waktunya, sementara kalau diharuskan hadir tentu ganggu kerja Presiden, terlalu banyak 34 provinsi," ujar dia.