Kasasi Kasus Paniai, Koalisi Kritik Penuntutan Cuma Satu Orang
Koalisi Pemantau Paniai mendesak pengusutan seluruh aktor yang diduga bertanggung jawab dalam Peristiwa Paniai 2014.
Koalisi mengkritik penuntutan yang hanya menyasar Isak Sattu dan tidak memasukkan dugaan perintangan keadilan dalam dakwaan.
Koalisi meminta pelibatan korban, pemulihan yang lebih luas, serta pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran di Papua.
Jakarta, IDN Times - Koalisi Pemantau Paniai mendesak Jaksa Agung mengusut seluruh aktor yang diduga bertanggung jawab dalam Peristiwa Paniai 2014. Desakan ini disampaikan setelah Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan putusan kasasi yang menyatakan Isak Sattu bersalah dalam kasus pelanggaran HAM berat tersebut.
Koalisi menilai pemidanaan satu orang belum cukup untuk mengungkap pertanggungjawaban seluruh pihak yang terlibat.
“Pemidanaan satu orang tidak boleh menjadi alasan untuk menutup pengungkapan tanggung jawab aktor lainnya,” demikian pernyataan Koalisi Pemantau Paniai, dikutip Sabtu (14/11/2026).
1. Penuntutan hanya menyasar satu orang
Tangkapan layar saat terdakwa Mayor (purn) Inf. Isak Sattu beri penghormatan di sidang lanjutan kasus pelanggaran HAM di Paniai 2014 digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel) Koalisi Pemantau Paniai 2014 terdiri dari KontraS, ALDP, PAHAM Papua, LBH Makassar, LeIP, YLBHI, AJAR, Amnesty International Indonesia. Putusan kasasi perkara nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 dibacakan pada 10 November 2026. Isak Sattu dinyatakan bersalah karena tidak mencegah atau menghentikan kejahatan yang dilakukan Koramil 1705-02/Enarotali, meski memiliki kendali efektif sebagai komandan.
Namun, koalisi mengkritik penuntutan yang hanya menyasar Isak Sattu. Padahal, penyelidikan pro-yustisia Komnas HAM mengidentifikasi sejumlah pihak lain dalam rantai komando, pelaku lapangan, hingga pelaku pembiaran.
2. Dugaan perintangan keadilan tak masuk dakwaan
Terdakwa kasus pelanggaran HAM Paniai Papua, Mayor Inf. (Purn.) Isak Sattu (batik biru) berhadapan dengan majelis Hakim PN Makassar. (IDN Times/Dahrul Amri) Koalisi juga menyoroti dugaan perintangan keadilan atau obstruction of justice dalam Peristiwa Paniai 2014. Temuan tersebut disebut terdapat dalam penyelidikan pro-yustisia Komnas HAM, tetapi tidak dimasukkan dalam dakwaan jaksa.
Selain itu, koalisi menilai penuntutan belum memperhatikan dimensi kebijakan keamanan di Papua. Padahal, unsur sistematis merupakan salah satu unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.
3. Hak korban dan pembentukan Pengadilan HAM Papua
Isak Sattu, terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai Papua berhadapan dengan lima hakim PN Makassar. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel) Koalisi menilai proses hukum minim melibatkan korban. Kondisi ini berisiko membuat proses peradilan jauh dari pengalaman dan kerugian yang mereka alami. Pemulihan, menurut koalisi, tidak boleh berhenti pada kompensasi, tetapi juga mencakup kerugian fisik, psikososial, dan ekonomi.
Koalisi mendesak pemerintah membentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran di Papua. Mereka juga meminta pengusutan kasus pelanggaran HAM berat lainnya, termasuk Peristiwa Wasior 2001 dan Wamena 2003.
