PKS Sedih Jalur Sepeda 'Dilupakan' Usai Anies Tak Pimpin DKI
Pesepeda melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (6/6/2021). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menambah jalur sepeda sepanjang 101 kilometer di Jakarta pada tahun 2021 yang bertujuan untuk memfasilitasi warga agar dapat bersepeda secara aman (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengembangan jalur sepeda tak lagi jadi program prioritas Pemerintah Provinsi DKI sepeninggal Anies Baswedan. Hal itu terbukti dari dilakukannya revisi alokasi anggaran untuk jalur sepeda dari Rp38 miliar --ketika di zaman Anies-- yang kini menjadi hanya Rp7,5 miliar saja.
Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Taufik Zoelkifli, Pemprov DKI yang kini dikomandoi Pj Gubernur Heru Budi Hartono memang tak lagi memandang utama pengembangan jalur sepeda.
1. Tak ada anggaran untuk perluasan jalur sepeda
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenurut Taufik Zoelkifli, dirinya sedih dan menyayangkan keputusan ini karena sebenarnya banyak warga DKI yang mulai menggunakan sepeda untuk aktivitas. Apalagi sepeda sangat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dan pengurangan emisi gas karbon, seperti yang dilakukan kota-kota besar di dunia.
"Jadi arahnya saya lihat Pemprov DKI tak lagi menempatkan pengembangan jalur sepeda sebagai program prioritas. Karena tidak ada anggaran untuk perluasan jalur sepeda," kata dia, disitat Antara, Sabtu (19/11/2022).
Baginya, jika Jakarta menghentikan program tersebut, maka artinya adalah kemunduran.
Baca Juga: Hapuskan Anggaran Jalur Sepeda, Pemprov DKI: Hamburkan Uang, Sia-sia
2. Kendaraan pribadi kok malah menang?
Jalur sepeda Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Minggu (21/6/2020) (IDN Times/Uni Lubis)Editor’s picks
Senada disampaikan Direktur Eksekutif Organisasi Ruang Jakarta (Rujak) Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja. Menurutnya, transisi penggunaan moda transportasi umum dan non motor adalah suatu keharusan demi mewujudkan kota lestari.
Bahkan menurutnya, transisi penggunaan kendaraan non bermotor itu seharusnya sudah dilakukan sejak 20 tahun lalu.
"Tidak ada kota yang lestari ketika kendaraan pribadi menang, meracuni udara dan menjajah ruang," kata Elisa.
Baca Juga: Jalur Sepeda 500 Km Tak Tercapai, Anies Perpanjang Target Sampai 2026
3. Anggaran Rp7,5 miliar terbatas untuk jalur sepeda
Ilustrasi Jalur Sepeda (IDN Times/Dwi Agustiar)Sebelumnya diketahui jika anggaran untuk program lajur sepeda direvisi menjadi Rp7,5 miliar. Adapun anggaran yang dimulai pada periode kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan itu mengalami penyesuaian dalam putusan rapat Komisi B menjadi Rp7,5 miliar dari usulan sebesar Rp38 miliar.
"Rapat terakhir Komisi B, merevisi anggaran untuk lajur sepeda. Walaupun turun jauh ya, tapi alhamdulillah diputuskan bahwa lajur sepeda mendapat anggaran Rp7,5 miliar," kata Taufik.
Adapun anggaran Rp7,5 miliar itu nantinya akan diperuntukkan untuk tiga kegiatan, yakni Rp2 miliar untuk evaluasi lajur sepeda yang sudah ada, kemudian Rp500 juta untuk sosialisasi hasil evaluasi yang akan dibagi untuk masing-masing kota madya sebesar Rp100 juta.
"Sedangkan Rp5 miliar lagi untuk optimalisasi tindak lanjut dari hasil evaluasi ke seluruh Jakarta. Jadi jalur-jalur yang berbahaya dipindahkan ritenya atau diberi pengaman yang sesuai."
Topik:
Berita Terkini Lainnya
