Reshuffle ke-7, Total Menko Prabowo Jadi 8 Orang

Dengan pelantikan ini, jumlah menteri koordinator pemerintahan Prabowo bertambah, dari semula 7 menjadi 8 orang. Berikut daftarnya:

1. Dudung Abdurachman sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan

2. Yusril Ihza Mahendra sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

3. Airlangga Hartarto sebagai Menko Bidang Perekonomian

4. Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

5. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

6. Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat

7. Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Menko Bidang Pangan

8. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Berikut daftar 15 pejabat tinggi negara yang terdiri dari menteri, wakil menteri dan kepala badan yang dilantik Prabowo dalam reshuffle ke-7 Kabinet Merah Putih:

1. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

2. Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

3. Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

4. Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.

5. Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.

6. Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

7. Nurul Qomaril Ibnul Ahmad sebagai Wakil Menteri Keuangan.

8. Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan.

9. Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian.

10. Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.

11.Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

12. Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

13.Ariyanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

14. Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

15. Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI.

Dalam reshuffle ke-7 ini, Bahlil Lahadalia merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator (Menko) Hilirisasi dan Transisi Energi.

Namun, Bahlil belum menjelaskan apakah Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang lain untuk menggantikannya sebagai Menteri ESDM.

Saat ditanya apakah akan ada Menteri ESDM baru, Bahlil mengatakan dirinya tidak bisa menjawab hal yang berada di luar kewenangannya. Dia hanya menjalankan tugas sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) yang ditetapkan Presiden.

"Saya tidak boleh menjawab melampaui batas kewenangan. Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden," kata Bahlil usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Bahlil menyebut urusan ketatanegaraan merupakan kewenangan Presiden yang kemudian dilimpahkan kepada para pembantunya. Karena itu, dia akan menjalankan tugas sesuai dengan perintah dan ketentuan yang tercantum dalam Keppres.

"Dan sebagai pembantu Presiden yang baik, akan taat, tunduk pada apa yang diperintahkan dan apa yang ada dalam Keppres tersebut," ujar dia.

Bahlil mengakui penugasan sebagai Menteri ESDM sekaligus Menko merupakan hal baru baginya. Dia menyebut baru kali ini mendapat tugas sebagai menteri teknis sekaligus menteri koordinator.

"Oh ya, ini baru ini baru pertama kali saya ditugaskan sebagai Menteri ESDM merangkap Menko," kata dia.