Resmi Jadi Menko Polkam, Dudung Fokus Tangani Karhutla-Ekspor Ilegal

Sementara, prioritas kedua Dudung saat menjabat sebagai Menko Polkam yakni pemberantasan ekspor ilegal khususnya komoditas benih bening lobster (BBL) atau disebut benur. Ia mengatakan, pemberantasan ekspor ilegal sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sebagai pembina dengan kementerian-kementerian yang terkait, ini menjadi fokus dan konsentrasi ke depan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo agar dituntaskan. Jadi, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan ilegal, kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari aturan-aturan sehingga Asta Cita ke depan ini akan semakin cepat terwujud," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu.

Hal lain yang disampaikan Dudung di hari pertama menjabat Menko Polkam yakni mengenai kondisi politik di Tanah Air yang penuh dinamika dan tidak dalam keadaan landai. Dengan demikian, kata dia, butuh koordinasi dan sinkronisasi agar situasi tidak memburuk.

"Ke depan juga pasti situasi politik tidak landai-landai saja. Saat ini, kita lihat di media, perlu ada kerja keras yang harus kita hadapi. Kami koordinasikan, sinkronisasikan sehingga ujungnya bahwa situasinya akan semakin membaik, sehingga tidak merubah atau menghambat program prioritas Bapak Presiden," kata dia.

Ketika ditanyakan kembali maksud pernyataannya tentang situasi politik di dalam negeri yang tidak landai, mantan Pangdam Jaya itu menyinggung soal putusan dari gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Dudung tidak menyebut gugatan yang dimaksud merupakan perselisihan hasil pemilihan umum yang mempermasalahkan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia hanya menyebut, pihaknya mengantisipasi putusan dari gugatan di MK yang sedang jadi perhatian luas publik.

"Tentang situasi politik, kami lihat di media saat ini sedang tren, kami sikapi bagaimana keputusan dari majelis konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Nanti kita lihat," kata dia.

Dia mengatakan, pemerintah bakal menjunjung tinggi dan mematuhi apa pun putusan hakim konstitusi. Padahal, hingga h0ari ini belum ada putusan dari gugatan perselisihan hasil pemilu menyangkut keabsahan ijazah Gibran.

Dia pun turut meminta masyarakat agar tidak membuat berbagai persepsi menyangkut gugatan tersebut. Keutuhan dan persatuan bangsa, kata Dudung, harus diutamakan.

"Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa di media sosial tidak membuat persepsi masing-masing. Kita tetap jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam," tutur dia.

Di forum hari ini, Dudung turut menjelaskan strategi pemerintah untuk menurunkan tingkat kekerasan di Papua. Ia mengatakan, pemerintah bakal menggunakan pendekatan merebut hati rakyat. Selain itu, operasi teritorial juga tetap dikedepankan sehingga operasi yang dilancarkan bukan operasi yang mengedepankan tindak kekerasan.

"Penanganannya akan lebih mengedepankan strategi merebut rakyat. Operasi yang mengedepankan kekerasan akan dikurangi, hanya sasaran terpilih saja. Kami akan mengedepankan pendekatan-pendekatan kultural, pembinaan teritorial dan merebut hati rakyat yang menjadi prioritas agar segera dilaksanakan," kata Dudung.