Respons Polri Soal Rencana BNPT Pulangkan WNI Eks ISIS dari Suriah

Dedi menerangkan, proses assessment itu memerlukan cara yang cermat serta waktu yang lama, agar dapat mengetahui tingkat paparan radikalisme yang terjadi pada seseorang.

Selain itu, menurut Dedi, anak-anak para WNI eks ISIS juga berasal dari kalangan pejuang ISIS berbagai negara. Untuk itu, seseorang yang telah terpapar paham ISIS kata Dedi, harus mengikuti program deradikalisme yang dicanangkan oleh pemerintah.

"Hampir dikatakan semua negara hampir menutup itu (kepulangan mereka). Bahkan ada beberapa negara seperti Amerika dan di Eropa mencabut hak kewarganegaraannya. Karena kalau sudah dewasa, tingkat terpapar paham radikalisme yang ekstrem itu akan sulit ikuti program deradikalisasi," terang Dedi.

Jenderal bintang satu itu melanjutkan, keputusan pemulangan WNI eks ISIS ada di tangan pemerintah. Seperti halnya Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Pertahanan.

"Itu semua berikan masukan secara komprehensif, jadi tidak bisa secara parsial," sambung Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menuturkan, selama pihaknya menangkap terduga teroris di Indonesia, kaum perempuan dinilai lebih militan dan mudah terpapar paham radikalisme ketimbang kaum pria.

Salah satunya, istri terduga teroris di Sibolga yang meledakkan diri bersama dengan anaknya dengan bom. "Itu sudah melibatkan perempuan dan anak. (Kasus di Sibolga) Itu jadi proses pembelajaran," kata Dedi.

Kepala BNPT Suhardi Alius sebelumnya menjelaskan, satgas akan membuat klasifikasi eks simpatisan ISIS, berdasarkan paham radikalnya. Proses assessment akan dilakukan di Suriah.

“Yang penting kita harus bisa mengklasifikasi atau mengklasterkan, sejauh mana mereka terpapar (radikalisme). Sehingga kita bisa memberikan treatment yang jelas. Bagaimana bisa kita memberikan obat kalau belum diagnosa penyakitnya,” kata dia.

Baru-baru ini, tim utusan BNPT baru saja kembali dari Irak. Mereka ditugaskan menghimpun data kuantitas WNI yang berada di sana.

Sebab, pemerintah Indonesia kesulitan mengidentifikasi lantaran mereka sudah tidak memiliki identitas.

“Di atas 100 yang ada di camp-camp (pengungsian). Kebanyakan perempuan dan anak-anak,” ucap jenderal bintang tiga itu.

Suhardi berharap satgas yang digagasnya ini bisa terbentuk secepat mungkin.

“Sebaiknya tahun ini. Tapi harus juga, jangan sekadar memulangkan. Karena nanti banyak polemiknya,” kata dia.

Ketika sudah kembali ke Indonesia, Suhardi berharap, mereka bisa menjadi 'juru dakwah' yang menceritakan bahwa percaya terhadap ISIS adalah kesalahan besar. Pendekatan ini juga lebih efektif dalam menangkal paham radikal.

“Kalau kita yang ngomong gak akan dipercaya sama mereka (yang terpapar radikalisme). Kan kami thagut,” ujar Suhardi.