Respons Puan soal Ganjar Beri Skor 5 untuk Penegakan Hukum Era Jokowi

20 Nov 2023, 15:47 WIB

Puan Maharani dan Ganjar Pranowo saat konferensi pers di Rakernas III PDIP (IDN Times/Tata Firza)

Jakarta, IDN Times - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, memberi skor lima terhadap penegakan hukum di era Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menyebut Ganjar menyatakan skor tersebut tentunya sudah memiliki data.

"Ya, Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan, hal-hal tersebut yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia harus berjalan dengan baik," ujar Puan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11/2023).

1. Puan sebut proses hukum harus berjalan tanpa tebang pilih

Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Puan mengatakan, proses hukum harus berjalan tanpa tebang pilih. Oleh karena itu, Puan berharap, siapapun nantinya yang terpilih pada Pilpres 2024 bisa menjamin proses hukum berjalan dengan baik.

"Jadi, memang ke depan saya berharap bahwa siapapun yang jadi pilihan rakyat, harus menjalankan hukum secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih," ucap dia.

2. Pernyataan Ganjar disampaikan di Makassar

Ganjar Pranowo (IDN Times/Aryodamar)

Diketahui, Ganjar pertama kali menyampaikan soal skor 5 penegakan hukum di era Jokowi, saat menghadiri dialog capres pada sarasehan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points by Sheraton di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).

"Penegakan hukum di Indonesia sekarang menurun, jeblok. Poinnya lima," kata Ganjar di depan ribuan alumni UNM.

3. Ganjar tak jelaskan secara rinci alasannya memberikan skor lima

Bacapres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo hadir di Rakernas IV PDIP (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Ganjar tidak secara rinci menjelaskan mengapa ia memberikan penilaian skor lima terhadap kondisi hukum di Indonesia. Namun, ia menyebut adanya upaya rekayasa dan intervensi dalam sistem hukum sebagai salah satu faktornya.

"Lihat, bagaimana rekayasa dan intervensi yang membikin kemudian intervensi menjadi (penegakan hukum) hilang, yang tadinya itu imparsial (adil) menjadi parsial (memihak)," ungkap Ganjar.