Revisi UU Desa Disahkan, Mendagri: Demi Permberdayaan Masyarakat

30 Mar 2024, 05:06 WIB

DPR RI

Jakarta, IDN Times – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut positif langkah DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan itu diambil dalam agenda pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024 kemarin.

“Tujuannya tidak lain adalah pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa, sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan, tidak hanya sekadar berorientasi kepada urban atau daerah perkotaan,” ujar Mendagri, Muhammad Tito Karnavian dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat (29/3/2024).

1. DPR RI mengakomodir aspirasi pemerintah dan masyarakat desa

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ingatkan bahwa pengendalian inflasi dan harga pangan serta jasa harus jadi atensi jelang pemilu (dok. Kemendagri)

Mendagri mengapresiasi kinerja DPR RI dalam mengakomodir aspirasi pemerintah dan masyarakat desa.

“Keterbukaan dan mengakomodir aspirasi pemerintah desa dan masyarakat desa, pengambilan prakarsa atau inisiatif DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis dan draf RUU yang berisi substansi yang jelas, ini mempermudah pemerintah untuk menyiapkan dan merespons dengan daftar inventarisasi masalah,” kata Tito.

2. Beberapa poin yang tertuang dalam UU Desa

Ilustrasi hukum. (IDN Times/Mardya Shakti)

Adapun beberapa poin penting pada perubahan kedua UU tentang Desa tersebut antara lain:

Pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi untuk desa.
Pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa.
Syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa
Masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan.
Regulasi itu juga mengatur sumber pendapatan desa, ketentuan peralihan, serta pemantauan dan peninjauan UU.

Setelah regulasi disahkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah juga akan menyusun peraturan pelaksanaan sesuai amanat UU.

3. Sebanyak 17 persen ekonomi nasional ditopang DKI Jakarta

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Pada kesempatan yang sama, Tito pun mengapresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta menjadi Undang-Undang (UU).

"Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Badan Legislasi, Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi DPR RI, Komite I DPD RI, dan pimpinan," kata Mendagri.

Ia menjelaskan, selama ini Jakarta telah menyumbang kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, kurang lebih 17 persen perekonomian Indonesia ditopang oleh Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian, Tito berharap setelah perpindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jakarta tetap mempertahankan dan meningkatkan kontribusinya sehingga dapat bersaing dengan kota-kota berkelas dunia.

"Pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah, DPR RI, dan DPD RI untuk mengupayakan Jakarta menjadi kota berkelas dunia dengan tetap mempertahankan perputaran ekonomi yang besar," ujarnya.