RI Akan Punya Layanan Integrasi Bernama INA Digital
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mendorong integrasi layanan digital untuk dipercepat. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Anas.
“Ini adalah sejarah pertama kalinya Republik Indonesia akan segara menuju keterpaduan layanan digital nasional,” ujar Azwar Anas dalam keterangannya, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Selasa (26/3/2024).
1. Integrasi layanan itu akan dinamai INA Digital
Anas menerangkan, integrasi layanan itu akan dinamai INA Digital. Menurutnya, ini merupakan langkah menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik yang efisien.
Untuk mendorong hal tersebut, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023, tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
“Kita sedang terus bergerak sejak Perpres 82 ini dibuat terkait dengan GovTech, karena ternyata kita melihat bahwa hampir seluruh negara top 20 terbaik di dunia yang sistem pemerintahannya berbasis elektroniknya jalan, mereka punya GovTech, punya government technology,” ucap dia.
Menurutnya, Presiden Jokowi mendorong agar INA Digital bisa diterapkan pada Mei 2024.
2. INA Digital akan dikelola Peruri
Anas mengatakan, INA Digital nantinya dikelola oleh perusahaan BUMN, PT Peruri. Nantinya, layanan pemerintah akan berada di satu portal saja.
"Bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antar kementerian dan lembaga," kata dia.
3. Goverment development index Indonesia naik peringkat
Dalam kesempatan itu, Anas bersyukur ada peningkatan pemerintahan berbasis elektronik untuk Indonesia. Oleh karena itu, INA Digital untuk bisa hadir dan segera diterapkan.
“Alhamdulillah goverment development index kita di internasional naik 30 peringkat dari 107 ke 77. Kami optimistis kalau nanti ini dikerjakan kita akan melompat lagi indeks kita,” kata dia.
Menurutnya, layanan yang akan diintegrasikan antara lain, kependudukan, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan keimigrasian.
