Wujudkan Birokrasi Kelas Dunia, Kemenag Tambah SDM Unggul
Ilustrasi SDM. (ShutterStock/Rawpixel.com)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul menjadi fokus utama pemerintah untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan menjadi world class bureaucracy. Melalui berbagai pelatihan administrator, SDM diharapkan bisa membawa perubahan birokrasi pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel, hingga berorientasi pada kualitas kinerja dan pelayanan publik.
Akan tetapi, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat ditemukan bahwa pada sisi outcome penyelenggaraan pelatihan dinilai belum optimal mendorong keberlanjutan proyek perubahan hingga jangka menengah dan jangka panjang.
1. 6 faktor penyebab
Kabinet penuh dengan arsip dokumen. (ShutterStock/HarryHuber)Lebih lanjut dijelaskan, ada enam faktor utama penyebab kurang berlanjutnya proyek perubahan, yaitu karena mutasi pegawai, lemahnya dukungan pimpinan, keberadaan milestone capaian/target jangka menengah dan panjang yang kurang jelas, kurang dukungan anggaran/pengalihan anggaran, lemahnya sistem monev/pengawasan serta lemahnya tim efektif.
Dari sisi impact, penyelenggaraan pelatihan juga dinilai belum berhasil mendorong para alumni pelatihan untuk berperan dalam akselerasi reformasi birokrasi. Hal ini terlihat dari jumlah satuan kerja Kementerian Agama yang memperoleh pengakuan resmi reformasi birokrasi melalui predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) masih sedikit, yaitu ada 10 dari total 665 satuan kerja.
Sementara itu di sisi output, Pusdiklat Administrasi dinilai berhasil karena penyelenggaraan pelatihan administrator mempunyai pengaruh 55,7 persen dalam meningkatkan kompetensi peserta dan penyelesaian proyek perubahan sebesar 23,3 persen.
“Selain itu, faktor lainnya yang berpengaruh terhadap proyek perubahan adalah tim efektif/budaya kerja dan coaching. Namun, faktor kepemimpinan atasan/mentor dinilai masih kurang optimal dalam berperan,” dikutip dari Naskah Kebijakan (Policy Paper) Strategi dan kebijakan Pengelolaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang digarap Sofyan Yamin, S.Si, M.E bersama tim.
Baca Juga: Keren! Naskah Keagamaan Masih Bertahan di Sulawesi, Ini Penjelasannya
2. Pelatihan kompetensi untuk pejabat administrator
Pelantikan Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Litbang dan Diklat, Senin (1/3/2021). (Dok. Balitbangdiklat.kemenag.go.id)Editor’s picks
Sementara itu di level kepemimpinan, Pejabat Eselon III atau yang disebut Pejabat Administrator juga dinilai perlu mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator, agar bisa meningkatkan kualitas kinerjanya.
Setiap tahun Kemenag melalui Pusdiklat Tenaga Administrasi menyelenggarakan pelatihan tersebut dengan jumlah alumni 120 orang per 4 angkatan.
Sesuai dengan tujuannya, keberhasilan penyelenggaraan pelatihan ini adalah menghasilkan para alumni yang mempunyai kompetensi kepemimpinan manajemen yang berguna untuk membawa organisasinya memiliki kualitas sistem birokrasi kelas dunia.
3. Merekomendasikan kebijakan
Ilustrasi pegawai pemerintahan sedang bekerja. (ShutterStock/OduaImages)Untuk meningkatkan kinerja pelatihan administrator, Puslitbang Lektur menilai diperlukan kebijakan internal Kementerian Agama dalam bentuk Keputusan Menteri Agama (KMA) dan Kebijakan Internal Badan Litbang dan Diklat.
Dalam makalahnya, Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi merekomendasikan regulasi KMA tersebut berisi:
- Menjadikan pelatihan administrator sebagai program strategis nasional Kemenag.
- Memasukkan pelatihan administrator dalam sistem karier/sistem merit Kemenag.
- Memasukkan proyek perubahan sebagai program inovasi nasional Kemenag.
- Ada penguatan kesinambungan penyelesaian proyek perubahan hingga jangka. menengah dan panjang melalui kontrak kinerja.
- Penguatan peran dan kewenangan pimpinan/atasan peserta pelatihan.
- Ada reward bagi peserta pelatihan yang berkontribusi pada organisasi.
- Perbaikan sistem rekrutmen peserta pelatihan.
- Perbaikan sistem mutasi pegawai.
Sementara itu untuk kebijakan internal Pusdiklat Tenaga Administrasi, Puslitbang Lektur menyarankan beberapa hal, yaitu:
- Penguatan kompetensi Widyaiswara/tenaga Pengajar khususnya dalam pemahaman dan permasalahan reformasi birokrasi Kemenag.
- Penguatan proses couching.
- Penguatan bahan/materi ajar reformasi birokrasi.
- Perbaikan penyusunan milestone proyek perubahan.
- Pembangunan sistem monev terintegrasi IT.
- Publikasi hasil produk/inovasi proyek perubahan dalam aplikasi Simdiklat. (WEB)
Baca Juga: Ini Hasil Riset Kepemimpinan di STPK, Begini Gambarannya
Topik:
Berita Terkini Lainnya
