Kemenkes Pastikan Vaksin Sinovac Belum Kedaluwarsa
Vaksin COVID-19 produksi Sinovac. (Dok. Kemenkes)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi merespons kabar yang menyebutkan bahwa Vaksin Sinovac akan kedaluwarsa pada 25 Maret 2021.
Menurut pihak produsen, Siti mengatakan, vaksin tersebut diproduksi pada September hingga November 2020 dengan masa simpan selama tiga tahun. Namun, guna memastikan keamanan vaksin, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat (EUA) baru yang mendapatkan data stability produk selama enam bulan.
“BPOM menentukan masa simpan 1,2 juta vaksin akan habis masa simpannya pada 25 Maret 2021. Sementara yang 1,8 juta sampai Mei 2021. Jadi bukan dipercepat, tapi untuk memastikan keamanan dan khasiat vaksin,” ujarnya saat memaparkan perkembangan vaksinasi COVID-19 di Indonesia pada Selasa (16/3/2021) melalui siaran langsung di channel Youtube Kemenkes.
1. Vaksin sudah habis digunakan
Tenaga vaksinator COVID-19. (Dok. Kemenkes)Lebih lanjut, Siti menjelaskan bahwa vaksin Sinovac tahap pertama terdiri dari 1,2 juta yang tiba pada awal Desember dan 1,8 juta pada akhir Desember 2020 sudah habis digunakan untuk tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik.
“Kami sampaikan baik vaksin 1,2 juta maupun yang 1,8 juta semuanya saat ini sudah tidak ada lagi di fasilitas kesehatan karena sudah habis untuk vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik,” kata Siti.
Ia juga memastikan pemerintah tidak mungkin mendistribusikan dan menggunakan vaksin COVID-19 yang bermasalah kepada masyarakat.
"Vaksin COVID-19 yang disuntikkan sudah melalui uji kelayakan dan keamanan," imbuh Siti.
Baca Juga: Kemenkes Pastikan Masa Simpan Vaksin Sinovac Masih Panjang
2. Vaksin tahap kedua diproses lebih lanjut oleh Bio Farma
Vaksin Sinovac produksi Bio Farma memiliki masa simpan yang cukup lama untuk vaksinasi tahap kedua. (Dok. Kemenkes)Sementara itu, vaksin COVID-19 yang sekarang digunakan untuk tahap kedua bagi lansia dan petugas pelayanan publik masih menggunakan vaksin produksi Sinovac yang diterima dalam keadaan setengah jadi kemudian diproses oleh Bio Farma.
Menurutnya, vaksin ini baru diproduksi akhir Februari 2021 sehingga masa simpan masih cukup panjang. Ia juga menjelaskan bahwa ada perbedaan kemasan pada kedua vaksin tersebut.
“Kemasannya jauh berbeda, tulisannya ‘COVID-19 Vaccine’ berbeda dengan yang awal, yakni ‘SARS-COV-2 Vaccine’. Selain itu, botol vaksin ini juga lebih besar sehingga bisa disuntikkan untuk 9 sampai 11 orang,” jelasnya.
Editor’s picks
Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan perbedaan kemasan vaksin produksi Sinovac yang kemudian diproses oleh Bio Farma. (Dok. Kemenkes)Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir terkait keamanan dan mutu vaksin. Siti juga memastikan bahwa vaksin Sinovac produksi Bio Farma memiliki masa simpan yang cukup lama untuk vaksinasi tahap kedua.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, karena pemerintah menjamin keamanan, khasiat, dan mutu vaksin. Kita pastikan vaksin Sinovac produksi Bio Farma memiliki masa simpan yang cukup lama untuk vaksinasi tahap kedua. Sementara yang lain sudah habis kita gunakan pada tahap pertama,” kata Siti.
3. Tidak menyarankan pengujian antibodi secara mandiri
Salah satu penerima vaksin COVID-19. (Dok. Kemenkes)Menanggapi banyak orang yang melakukan pengujian antibodi secara mandiri untuk menguji kadar antibodi yang muncul dalam tubuh usai penyuntikan vaksin, Siti Nadia menegaskan, pengujian antibodi secara mandiri tidak disarankan oleh pemerintah.
"Yang menjadi pengujian untuk menentukan imunogenitas yang timbul dari pemberian vaksinasi itu adalah dengan pemeriksaan yang kita sebut sebagai uji netralisasi," lanjutnya.
Menurutnya, uji netralisasi yang dimaksud tidak mudah dilakukan dan sangat berisiko, karena menggunakan virus yang hidup. Pengujian ini menjadi gold standart untuk menentukan imunogenitas dan hanya bisa dilakukan di laboratorium yang terbatas.
Selain itu, sampai saat ini belum ada pengujian standar internasional yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memeriksa kadar antibodi pascavaksinasi.
4. Penundaan distribusi vaksin AstraZeneca
Sebanyak 1,1 juta vaksin AstraZeneca mendarat di Indonesia. (Dok. Kemenkes)Dalam kesempatan tersebut, Siti Nadia juga mengatakan Pemerintah menunda distribusi vaksin AstraZeneca. Hal ini bukan karena kasus penggumpalan darah yang terjadi, tetapi karena prinsip kehati-hatian mengikuti arahan dari BPOM. Berdasarkan data WHO, saat ini 17 juta orang mendapatkan vaksin AstraZeneca. Adapun, kasus penggumpalan darah yang dilaporkan sebanyak 40 kasus.
“Jadi sebenarnya kasus yang sangat kecil. Kedua adalah sebenarnya tidak ada hubungannya dengan vaksin AstraZeneca. Ini mengapa kemudian Kementerian Kesehatan menunda dulu pendistribusian AstraZeneca ini dikarenakan lebih pada kehati-hatian,” tegasnya.
Dalam hal ini, BPOM bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), serta para ahli tengah meninjau terkait kriteria penerima vaksin AstraZeneca apakah akan sama atau tidak dengan vaksin produksi Sinovac atau Bio Farma.
"Menunggu proses ini sambil melakukan pengecekan secara fisik, quality control, apakah ada vial (botol) yang rusak, kemasan kondisi tidak baik. Sebelum didistribusikan ke fasyankes. Jadi betul-betul menjamin kualitas," jelasnya. (CSC)
Baca Juga: Kemenkes Jamin Vaksin Sinovac yang Disuntikkan Tidak Kedaluwarsa
Berita Terkini Lainnya
