DJKA Gelontorkan Subsidi Lebih Dari Rp 2,5 Triliun
Seremoni Penandatanganan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) dan Subsidi Angkutan Perintis Tahun Anggaran 2023 di Kantor Pusat Kemenhub, Jumat (30/12). (Dok. DJKA)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk mendorong masyarakat agar beralih menggunakan transportasi massal, khususnya moda transportasi kereta api.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal saat seremoni Penandatanganan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) dan Subsidi Angkutan Perintis Tahun Anggaran 2023 di Kantor Pusat Kemenhub, Jumat (30/12).
1. Rincian layanan kereta api yang dapat dana PSO dan subsidi
Seremoni Penandatanganan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) dan Subsidi Angkutan Perintis Tahun Anggaran 2023 di Kantor Pusat Kemenhub, Jumat (30/12). (Dok. DJKA)Pada kesempatan itu Risal menjelaskan, komitmen pemerintah untuk mendorong penggunaan transportasi massal ini terlihat dari besaran dana PSO dan subsidi yang digelontorkan.
“Untuk Tahun Anggaran 2023, Kemenhub melalui DJKA menganggarkan dana PSO sebesar Rp. 2.549.288.981.000,- dan dana subsidi untuk KA Perintis sebesar Rp. 124.075.614.136,- yang ditujukan untuk menekan tarif layanan kereta api bagi masyarakat,” urai Risal.
Adapun layanan kereta api yang mendapat suntikan dana PSO mencakup Kereta Api Ekonomi Jarak Jauh, Jarak Sedang, Jarak Dekat, KRD Ekonomi, KRL Jabodetabek dan Yogyakarta serta Kereta Api Ekonomi Lebaran.
Sementara dana subsidi akan diberikan kepada layanan KA Perintis di 5 wilayah, yaitu di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh.
Baca Juga: Tutup Tahun 2022, DJKA Operasikan Jalur KA Hingga Bangun Stasiun Baru
2. Penyelenggaran dilakukan sesuai aturan
Editor’s picks
Seremoni Penandatanganan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) dan Subsidi Angkutan Perintis Tahun Anggaran 2023 di Kantor Pusat Kemenhub, Jumat (30/12). (Dok. DJKA)Lebih jauh Risal mengutarakan bahwa pembiayaan PSO dan subsidi KA Perintis ini dilakukan sesuai dengan Pasal 153 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menjelaskan mengenai skema pemberian subsidi angkutan orang dengan kereta api.
Dalam hal ini, PSO diberikan untuk menutup selisih tarif operasional layanan kelas ekonomi yang sudah dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
Sementara subsidi KA Perintis diberikan untuk menutup biaya operasional layanan kereta api yang lebih tinggi dari pendapatan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Kami berharap melalui PSO dan subsidi KA Perintis ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan angkutan massal kereta api dengan harga yang sangat terjangkau,” tutur Risal.
3. Tanpa subsidi dan bantuanPSO, tarif kereta api bisa tinggi
Seremoni Penandatanganan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) dan Subsidi Angkutan Perintis Tahun Anggaran 2023 di Kantor Pusat Kemenhub, Jumat (30/12). (Dok. DJKA)Menurut Risal, tanpa bantuan PSO dan subsidi KA Perintis, tarif komersial angkutan kereta api dapat melambung terlalu tinggi mengikuti biaya operasional yang tidak sedikit.
Dia pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan moda transportasi kereta api yang sudah mendapat suntikan dana dari Pemerintah.
“Kami juga berpesan kepada pihak penyelenggara layanan kereta api agar dapat betul-betul memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sehingga dana PSO dan subsidi KA Perintis ini dapat betul-betul memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak,” pungkasnya. (WEB)
Baca Juga: Kemenhub Pastikan Belum Ada Rencana Kenaikan Tarif KRL
Topik:
Berita Terkini Lainnya
