Risma Janji Sikat Penyalur Bansos yang Tidak Transparan

30 Jul 2021, 18:22 WIB

Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan sidak kepada penerima Bantuan Sosial di Tangerang. (dok. Kemensos)

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan akan bertindak tegas terhadap sejumlah kasus penyimpangan penyaluran bantuan di lapangan. Tindakan tersebut untuk memastikan hak penerima bantuan terpenuhi di tengah pandemik.

Risma menemukan beberapa kasus harga komoditas yang terlalu tinggi, pemaketan komoditas, dan sebagainya.

"Pelakunya sedang kami proses. Kalau di Kemensos kami lakukan sidang etik. Di kepolisian juga sedang ditangani. Kan kasihan mereka lagi membutuhkan bantuan. Sudah begitu harga mereka bayar lebih mahal atau barang yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan misalnya dengan memaketkan bantuan," kata Risma dialam siaran tertulis, Jumat (30/7/2021).

1. Kasian kalau orang miskin dapat harga lebih mahal

Ilustrasi bantuan sosial. (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Penyimpangan penyaluran bantuan yang tengah diproses yakni saat Risma berkunjung ke Kota Pekalongan, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Risma saat itu kecewa menemukan harga komoditas yang mahal dan barang paket untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako di e-Warong.

"Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar e-Warong bersaing dengan toko lain. Kan kasihan kalau orang miskin dapat harga lebih mahal," kata Mensos.

2. Kepala daerah awasi untuk memastikan penerima dapat bantuan sesuai ketentuan

e-Warong di Kabupaten Purwakarta/dok kemensos

Risma juga menggali informasi dengan penerima bantuan Rudiyanto (48) untuk memastikan harga komoditas pangan yang dibeli di e-Warong dibeli dengan harga wajar.

"KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka," kata imbuh Risma.

Mensos Risma meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran.

"Saya meminta kepala daerah juga ikut mengawasi dan memastikan penerima bantuan mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan. Jangan dikurang-kurangi. Kasihan," katanya.

3. Dirjen PFM akui beberapa harga lebih tinggi dari harga eceran

Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan sidak kepada penerima Bantuan Sosial di Tangerang. (dok. Kemensos)

Pengecekan ke lapangan dilanjutkan Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa Purnama yang berkunjung ke Purwakarta belum lama ini, untuk memastikan KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako menerima komoditas dari komponen untuk KPM tepat harga, tepat kualitas dan tepat sasaran, sesuai arahan Mensos.

Pada kesempatan itu, Asep meninjau e-Warong untuk KPM BPNT/Program Sembako. Dia mengakui masih ada beberapa harga komoditas yang lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Sebagai informasi setiap KPM BPNT/Program Sembako menerima bantuan dengan indeks Rp200 ribu per bulan.

“Misalnya untuk harga telur lebih dari Rp 24 ribu/kilogram atau lebih tinggi dari HET,” kata Asep.