DKPP: Ada 33 Pengaduan Pelanggaran Etik, Paling Banyak dari Bawaslu
Konferensi pers DKPP, Kamis (24/11/2022). (IDN Times/ Rivera Jesica Souisa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat ada 33 pengaduan terkait pelanggaran etika penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) 2024. Sebanyak 30 ditujukan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota. Sedangkan, tiga di antaranya untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota.
"Dalam waktu satu bulan terakhir ini, DKPP sudah menerima 33 pengaduan yang terkait dengan dugaan pelanggaran etika, yang paling besar itu dilakukan oleh temen-temen dari Bawaslu," kata Ketua DKPP, Heddy Lugito, di gedung DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2022).
Baca Juga: Pemilu 2024 Belum Mulai, DKPP Sudah Terima 80 Perkara Etik
1. Pengaduan paling banyak untuk Bawaslu kabupaten/kota
Ketua dan Anggota DKPP (IDN Times/Rivera Jesica Souisa)Heddy menjelaskan, pengaduan untuk Bawaslu paling banyak, sebab lembaga ini sedang melakukan rekruitmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam). Karena itulah, muncul ketidakpuasan terhadap kinerja Bawaslu di kabupaten/kota.
"Mereka yang tidak puas dan tidak lulus rekrutmen, mereka diperlakukan merasa paling tidak merasa dirinya lakukan tidak adil," ujar Heddy.
"Beberapa alasan, karena mereka misalnya merangkap sebagai anggota atau pengurus Partai," sambungnya.
2. Pengaduan sedang melalui proses verifikasi administrasi
Gedung Bawaslu RI (Google Street View)Heddy mengatakan, sebanyak 33 pengaduan tersebut berasal dari Jawa, Sulawesi Utara, hingga Papua. Saat ini, kata dia, DKPP sedang melakukan proses verifikasi administrasi.
"Dari 33 ini sekarang sedang berproses, berproses untuk kita lakukan verifikasi. Verifikasi pertama adalah verifikasi administrasi apakah ini memenuhi atau tidak, yang kita lakukan verifikasi administrasi sampai 28 (Oktober) kemarin," jelas dia.
Baca Juga: Bawaslu Tak Lanjutkan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tabloid Anies
3. Persidangan dilaksanakan apabila verifikasi lengkap
Sidang DKPP RI/dkpp.go.idPengaduan tersebut, kata Heddy, akan dilanjutkan ke persidangan, apabila verifikasi administrasi telah berlanjut ke verifikasi material.
"Kalau semuanya lengkap, baru akan kita sidangkan," ujar dia.
Berita Terkini Lainnya
