Kemendagri Desak Pemda Percepat Serah Terima Barang Milik Negara
Forum Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Percepatan Serah Terima Aset BMN yang berlangsung secara virtual, Jumat (8/7/2022). (Puspen Kemendagri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Suhajar Diantoro, mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk menindaklanjuti serah terima Barang Milik Negara (BMN). Sebab, terdapat aset terbangun yang tidak berfungsi akibat keterlambatan proses serah terima.
Hal tersebut disampaikan Suhajar di Forum Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Percepatan Serah Terima Aset BMN yang berlangsung secara virtual, Jumat (8/7/2022).
Baca Juga: Kemendagri Berikan Hak Akses NIK ke KPU untuk Cek Pemilih Pemilu 2024
1. Aset BMN harus dikelola dengan baik
Forum Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Percepatan Serah Terima Aset BMN yang berlangsung secara virtual, Jumat (8/7/2022). (Puspen Kemendagri)“Barang tidak boleh terlantar, karena fungsi pembangunan harus melahirkan kesejahteraan, jangan ada aset yang terlantar karena hanya proses administrasi,” kata Suhajar.
Suhajar menugaskan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait percepatan serah terima BMN.
2. Anggaran menjadi kendala serah terima aset BMN
Editor’s picks
ilustrasi memberi dan menerima uang (IDN Times/Aditya Pratama)Selain itu, Suhajar mengatakan bahwa tidak tersedianya anggaran menjadi kendala dari serah terima BMN. Maka itu, Suhajar meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membuat skala prioritas untuk melakukan pemeliharaan aset.
“Kemudian, tidak tersedia anggaran untuk mengoperasikan dan pemeliharaan, ini tolong Bappeda, sudah dibangunkan tolonglah dijaga, jadi perawatan ini penting, karena barangnya sudah ada dan barang itu menunjang semua kegiatan penting di daerah, jangan sampai terlantar,” ujar Suhajar.
3. Adanya keterbatasan SDM pengelola
IDN Times/Arief RahmatSuhajar mengakui, terlambatnya proses serah terima BMN dipengaruhi karena adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola. Menurutnya, Sekretariat Daerah (Sekda) dan Badan Kepegawaian Daerah harus bertanggung jawab akan hal ini.
“Ada juga keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pengelola, ini tanggung jawab Sekda dan Badan Kepegawaian Daerah memastikan (pemenuhannya),” katanya.
Suhajar juga meminta pemda mencontoh pemeliharaan aset yang dilakukan beberapa daerah seperti Kabupaten Pesisir dan Kabupaten Poso, yang telah berhasil mengelola aset dengan baik.
“Jadi sudah banyak daerah yang berhasil mengurus serah terima ini, kemudian memeliharanya dengan baik. Jadi saya minta pada rapat minggu depan tolong diundang bupati-bupati yang telah berhasil dengan baik mengelola aset-aset ini, biar mereka yang ceramah,” ucapnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
