AHY Ditelikung Cak Imin Jadi Cawapres Anies, Pengamat: Tidak Beretika
Pertemuan Anies Baswedan dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di rumah Anies, Selasa (21/3/2023). (dok. Partai Demokrat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Sri Budi Eko Wardani, menilai situasi politik yang dialami Partai Demokrat sekarang ini terbilang tidak wajar.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang batal menjadi bakal cawapres Anies Baswedan pada Pemilu 2024, lantaran ditelikung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dianggap tidak beretika politik.
"Jika merujuk pada situasi yang dialami Demokrat terkait masuknya PKB, dan Cak Imin yang diusulkan sebagai cawapres Anies, dari perspektif etika politik memang tidak wajar dan tidak beretika," ujar Sri kepada IDN Times, Sabtu (2/9/2023).
Baca Juga: Sudirman Said: Anies Tidak Pernah Punya Niat untuk Tinggalkan AHY
1. Koalisi yang dibangun dinilai hanya kepentingan elektoral dan pragmatis
Pengamat Politik UI, Sri Budi Eko Wardani (IDN Times/Rochmanudin)Sri menilai NasDem bersama Demokrat dan PKS sudah ada kesepakatan koalisi untuk mengusung Anies pada Pemilu 2024, sehingga wajar jika ada partai baru yang bergabung dalam koalisi, disepakati bersama anggota koalisi.
Fenomena yang dialami Demokrat, kata dia, menunjukkan posisi partai-partai dalam koalisi tidak setara. NasDem memposisikan diri sebagai pemimpin koalisi, sehingga merasa dapat mengambil keputusan sepihak.
"Praktik politik tersebut makin menunjukkan pembentukan koalisi politik sangat didorong oleh kepentingan keuntungan elektoral dan pragmatis semata," ujar Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI itu.
2. Koalisi partai di negara dengan sistem presidensil cenderung lebih fleksibel
Editor’s picks
Pertemuan Anies Baswedan dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di rumah Anies, Selasa (21/3/2023). (dok. Partai Demokrat)Di negara lain, menurut Sri, terutama dengan sistem parlementer, koalisi lebih solid dan ideologis. Sedangkan, pada negara dengan sistem presidensil cenderung lebih fleksibel, tetapi berpegangan pada etika politik.
"Perubahan anggota partai dalam koalisi politik bisa dikatakan wajar terjadi di manapun. Namun dilandasi komunikasi politik antar partai harus ada kepercayaan," kata Direktur Eksektutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) itu.
Baca Juga: AHY Ditelikung Cak Imin, SBY Sebut Petunjuk Tuhan untuk Koalisi Lain
3. Demokrat lebih unggul ketimbang PKB di Jabar
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika berbincang empat mata dengan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar di Puri Cikeas pada Rabu, 5 Mei 2023. (www.instagram.com/@agusyudhoyono)Sebagai perbandingan suara hasil pemilu sebelumnya antara Partai Demokrat dan PKB di Jawa Barat (Jabar), Sri menyebut, Demokrat lebih unggul. Sedangkan di Jawa Timur (Jatim), PKB dan Demokrat hampir sama kuat.
"Namun kemenangan Demokrat di Jabar waktu itu karena pengaruh ketumnya (ketua umum) masih SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), yang juga presiden. Kepemimpinan AHY belum diuji dalam pemilu. Sementara PKB dan Imin lebih punya basis massa di Jatim," kata Sri.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
