Fraksi PPP Dukung Ijtima Ulama Bogor Larang Kawin Kontrak
Ilustrasi Pernikahan (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mendukung ijtima ulama Kabupaten Bogor 2021, salah satu poinnya meminta pemerintah daerah melarang kawin kontrak dengan cara membuat peraturan daerah (perda).
Dia mengatakan, berdasarkan informasi di lapangan, fenomena kawin kontrak di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor sudah berjalan bertahun-tahun, dan mengarah kepada praktik prostitusi terselubung.
Baca Juga: Pencuri Gasak Ratusan Kartu dan Buku Nikah untuk Jasa Kawin Kontrak
1. PPP instruksikan Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bogor inisiasi terbitnya Perda Larangan Kawin Kontrak
.jpg)
Ilustrasi Menikah (IDN Times/Arief Rahmat)Baidowi mengatakan PPP memerintahkan Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bogor, agar menginisiasi terbitnya Perda Larangan Kawin Kontrak.
"PPP menginstruksikan kepada Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bogor untuk mengikuti hasil ijtima ulama, untuk menginisiasi terbitnya Perda Larangan Kawin Kontrak," kata Achmad Baidowi, dilansir ANTARA, Sabtu (18/12/2021).
2. Fenomena kawin kontrak sebabkan kekerasan banyak korban kekerasan perempuan
Editor’s picks
Ilustrasi Kekerasan pada Perempuan. (IDN Times/Aditya Pratama)Politikus yang akrab disapa Awiek itu mengatakan, berdasarkan informasi di lapangan, fenomena kawin kontrak di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor sudah berjalan bertahun-tahun, dan mengarah kepada praktik prostitusi terselubung.
Menurut Baidowi, fenomena tersebut telah menyebabkan banyak korban, khususnya dari kalangan perempuan, bahkan juga menjadi korban kekerasan.
Baca Juga: Viral! Mahar Kawin Terlalu Mahal Petani di Mura Aniaya Calon Istri
3. Kawin kontrak juga sebabkan anak-anak jadi korban kekerasan
Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Sukma Shakti)Tak hanya perempuan, menurut Baidowi, kalangan anak-anak juga turut menjadi korban kekerasan akibat adanya kawin kontrak.
"Termasuk juga anak-anak yang lahir dari fenomena kawin kontrak turut menjadi korban," ujar dia.
Baidowi menegaskan PPP mendukung langkah Bupati Bogor yang memerangi praktik kawin kontrak, dengan membuat peraturan bupati (perbup) dan jika perlu bersama DPRD menerbitkan perda.
Berita Terkini Lainnya
