Gus Yahya: Larangan Paham Wahabi di RI Bukan Pernyataan Resmi PBNU
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf (Dok. LTN PBNU)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bali, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyebut larangan paham wahabi di Indonesia bukan pernyataan resmi dari PBNU.
Pernyataan Gus Yahya menjawab terkait rekomendasi dari Lembaga Dakwah PBNU agar pemerintah melarang penyebaran paham Wahabi di Indonesia. Rekomendasi ini dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX PBNU pada 25-27 Oktober 2022.
"Itu kan pembicaraan di antara mereka yang belum resmi, karena bukan dari PBNU," ujar Gus Yahya usai membuka Forum R20 di Nusa Dua, Bali, Rabu (2/11/2022).
Baca Juga: Sekjen Liga Muslim Dunia Berharap Forum R20 Bawa Perdamaian Dunia
1. Larangan soal wahabi di Indonesia juga bagian dari masalah di Indonesia
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf (LTN PBNU)Kandati, Gus Yahya mengakui, keberadaan soal paham wahabi di Indonesia juga bagian dari masalah yang harus dituntaskan di Indonesia, karena bisa memicu gesekan atau konflik horisontal sesama umat Islam.
"Ini juga salah satu masalah yang memang perlu dipikirkan, perbedaan-perbedaan dari kelompok-kelompok agama itu. Bagaimana semua ini tidak menyulut pertentangan, tetapi kita bisa menyepakati sesuatu yang bisa kita usung bersama," ujar dia.
Gus Yahya pun menyebut akan membawa masalah ini ke dalam forum R20. "Insyaallah," ucapnya.
Editor’s picks
2. Paham Wahabi dinilai bertolak belakang dengan komitmen pemerintah bangun moderasi beragama
Ilustrasi - Pengukuhan Pengurus PBNU Periode 2022-2027 ((Youtube.com/TVNU Televisi Nahdlatul Ulama)Dilansir dari laman Jagat NU, Lembaga Dakwah PBNU menyayangkan kajian dan kegiatan keagamaan di masjid yang lebih banyak diampu penceramah berpaham Wahabi-Salafi. Dalam beberapa hal, paham ini dinilai bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk membangun moderasi beragama.
Karena itu, Lembaga Dakwah PBNU merekomendasikan kepada kementerian dan lembaga negara untuk melibatkan Lembaga Dakwah PBNU dalam menyusun materi serta kurikulum dakwah. Lembaga Dakwah juga menyatakan siap mengirim delegasi untuk menyampaikan materi kajian sesuai kualifikasi, kapasitas, dan kepakarannya.
Baca Juga: Hadiri R20, JK Minta Sesama Agama Jauhi Ego Merasa Benar
3. Sejarah 'perlawanan' wahabi
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (LTN PBNU/Kholillul Rahman)Sementara, dilansir nu.or,id, Wakil Sekretaris PCNU Jember, MN Harisudin, dalam tulisannya menyebutkan, sejarah NU adalah sejarah 'perlawanan' terhadap kaum Wahabi. Seperti dituturkan KH Abd. Muchith Muzadi, sang Begawan NU dalam kuliah Nahdlatulogi di Ma' had Aly Situbondo, menyatakan jam'iyyah Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar 'perlawanan' terhadap dua kutub ekstrem pemahaman agama dalam Islam.
Kubu ekstrem kanan yang diwakili kaum Wahabi di Saudi Arabia dan ekstrem kiri yang sekuler dan diwakili Kemal Attartuk di Turki, saat itu. Karena itu, kata dia, tidak mengherankan jika kelahiran Nahdlatul Ulama pada 1926 M sejatinya merupakan simbol 'perlawanan' terhadap dua kutub ekstrem tersebut.
Berita Terkini Lainnya
