Ini Perhatian Jokowi dan Prabowo untuk Penyandang Disabilitas
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Artikel ini merupakan jawaban dari pertanyaan terpilih yang masuk ke fitur #MillennialsMemilih by IDN Times. Bagi pembaca yang punya pertanyaan seputar Pilpres 2019, bisa langsung tanyakan kepada redaksi IDN Times.
Jakarta, IDN Times - Perhatian pemerintah pada penyandang disabilitas sampai saat ini terbilang belum maksimal. Karena itu, masalah ini menjadi pekerjaan rumah bagi kedua pasangan calon presiden, Joko 'Jokowi' Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Pemerintahan Jokowi terus memperhatikan kaum disabilitas, meski belum berjalan sempurna. Namun, dia bertekad akan terus memperhatikan nasib kaum disabilitas melalui program pembangunannya. Asian Para Games 2018 lalu menjadi momentum pemerintahan Jokowi untuk lebih meningkatkan lagi perhatian pada penyandang disabilitas.
Bagaimana tanggapan dari kedua kubu terkait langkah konkret yang akan dilakukan untuk penyandang disabilitas, khususnya kaum disabilitas millennials, jika nanti kedua pasangan calon memenangkan Pilpres 2019?
Baca Juga: Mungkinkah Menteri Agama Non-Muslim? Ini Kata Kubu Jokowi dan Prabowo
1. Surya Sahetapy jadi staf khusus kepresidenan
Instagram.com/suryasahetapyPolitikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest yang juga pendukung Jokowi mengatakan langkah Jokowi mengangkat Surya Sahetapy menjadi staf khusus kepresidenan, merupakan contoh langkah konkret kepedulian Jokowi pada kaum disabilitas.
Langkah Jokowi mengangkat Surya Sahetapy menjadi staf khusus, kata Rian, jelas menjadi bukti Jokowi peduli kepada penyandang disabilitas. Menurut Rian, surat keputusan pengangkatan Surya saat ini masih digodok.
“Jokowi dalam setiap kebijakan ingin punya concern untuk disabilitas, maka dia ambil jadi staf ahlinya (Surya),” kata Rian dalam obrolan politik #MillennialsMemilih di kantor redaksi IDN Times, Jalan Palmerah Utara, Jakarta Barat, Rabu (14/11).
Menurut Rian, program Jokowi untuk penyandang disablitas sangat banyak. “Kalau soal disabilitas (programnya) banyak,” kata calon anggota DPRD DKI Jakarta itu.
Sementara, Jokowi rela menunggu Surya kuliah di Amerika Serikat selesai, baru kemudian mengangkatnya menjadi staf khusus kepresidenan. Surya diperkirakan membutuhkan waktu sekitar empat tahun menimba ilmu di negeri Paman Syam itu.
"Saya sebenarnya mau minta satu staf khusus disabilitas, sudah kita seleksi, sudah dapat namanya Surya, tapi baru akan kita suruh masuk, anaknya sudah diterima sekolah di Amerika," kata Jokowi dalam Deklarasi Calon Legislatif Perempuan untuk Pemenangan Jokowi-Amin di hotel JHL Solitare Serpong, Tangerang, Banten, seperti diberitakan Antara, Minggu (4/11).
"Ya sudah 'Sur kamu sekolah dulu sajalah di Amerika, nanti setelah pulang langsung masuk ke staf khsusus presiden. Saya sampaikan begitu, butuh waktu katanya sekolah mungkin 4 tahun untuk S2 dan S3, ini anaknya mbak Dewi Yull," Jokowi melanjutkan.
Surya Sahetapy adalah putra dari pasangan Ray Sahetapy dan Dewi Yull. Ia pernah mengajari Jokowi ketika berbicara dalam bahasa isyarat pada pembukaan Asian Para Games 2018.
Surya pernah mengutarakan keinginannya sebagai staf khusus presiden dalam acara "Ngopi Bersama Presiden Republik Indonesia" di Istana Bogor pada 10 Oktober 2018. Dalam acara itu, Jokowi juga mendapat pertanyaan dari Nanda Aprieza, salah satu penyandang disabilitas soal program disabilitas dalam pemerintahan Jokowi.
Surya Sahetapy divonis tidak bisa mendengar sejak usia 2 tahun. Meski demikian, pria kelahiran 21 Desember 1993 ini menempuh pendidikan di Rochester Institute of Technology (RIT) USA, salah satu universitas terbaik di Amerika.
Surya juga diketahui mengambil jurusan kebijakan publik. Ia juga merupakan aktivis Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin). Latar belakang dan aktivitas Surya yang tak terbatas, membuat Presiden Jokowi kepincut dan mengangkatnya menjadi staf khusus.
"Hitungan terakhir angka disabilitas di negara kita 23 juta orang, itu angka yang juga sangat besar butuh fasilitas-fasilitas baik transprotasi, trotoar, toilet maupun gedung ramah disabilitas, faktanya baru 1-3 kota yang ramah disabilitas," ungkap Presiden.
Sehingga, menurut Jokowi, hal ini adalah pekerjaan besar bagi pemerintah untuk memberikan ruang agar mendapat akses ekonomi, pelatihan maupun industri untuk menerima disabilitas sebagai bagian dari perusahaan.
2. Pemerintahan Jokowi mendorong seluruh daerah membangun infrastruktur dan fasilitas umum yang ramah difabel
Twitter/@KSPgoidJokowi mengatakan pemerintahannya akan memberikan insentif bagi pengembang yang membangun gedung ramah untuk kaum difabel. Hal ini untuk mendorong seluruh provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia ramah terhadap penyandang disabilitas.
"Itu yang saya sampaikan. Akan kami dorong, entah nanti dikaitkan dengan pajak, bisa juga dengan insentif yang lain," kata Jokowi di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, seperti dilansir kantor berita Antara, Selasa (16/10).
Meski sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas, Jokowi menyadari realisasi di lapangan belum sesuai harapan. Sebabnya pemerintah berupaya mencari cara agar Indonesia ramah bagi kaum difabel.
Jokowi berjanji akan mengundang komunitas penyandang disabilitas ke Istana Kepresidenan untuk tukar pikiran tentang penyediaan sarana dan prasarana umum yang ramah bagi mereka di seluruh wilayah di Indonesia.
Jokowi juga mendorong semua daerah provinsi, kota, dan kabupaten agar ramah kepada penyandang disabilitas. "Ke depan yang ingin terus kami dorong, apa yang kurang-kurang secara detail saya sudah diberi masukan oleh Menteri PUPR, Pak Gubernur DKI juga memberi masukan," kata dia.
Ke depan, Jokowi juga menargetkan, seluruh bangunan, fasilitas transportasi akan didorong untuk ramah kepada penyandang disabilitas.
3. Jokowi memperjuangkan harapan atlet disabilitas
Twitter/@KSPgoidMenteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebelumnya berjanji akan memperjuangkan harapan atlet disabilitas peraih medali di Asian Para Games 2018, yang terbentur usia untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Tetap kita akan perjuangkan nanti, tapi kalau sudah aturan, undang-undang kita harus laksanakan, cuma harus ada solusinya nanti," kata Nahrawi, usai meninjau arena catur di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat, seperti dilansir kantor berita Antara, Kamis (11/10).
Namun, Nahrawi memastikan, bonus yang didapat atlet disabilitas berprestasi di Asian Para Games 2018 sama dengan Asian Games 2018. "Besaran bonus tanggung jawab saya langsung, kita berikan sama seperti Asian Games," kata dia.
Diketahui, janji pengangkatan atlet difabel sebagai PNS merupakan kewenangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan bonus rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
4. Badan Bahasa membuat KBBI Braille
Editor’s picks
Facebook/Presiden Joko WidodoPemerintahan Jokowi-JK melalui Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga membuat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Braille, yang diperuntukkan bagi penyandang disabilititas tuna netra.
"KBBI Braille ini akan diluncurkan pada pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia XI yang diselenggarakan pada 28 hingga 31 Oktober," ujar Kepala Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Dadang Sunendar, dalam konferensi pers di Jakarta, seperti dilansir kantor berita Antara, Rabu (24/10).
Dadang menjelaskan KBBI tersebut disusun untuk mewujudkan keadilan dan akses bagi penyandang disabilitas. Alih huruf menjadi KBBI Braille tersebut dilakukan dengan melibatkan penyandang disabilitas netra langsung sebagai pengguna kamus melalui beberapa tahap.
Tahap pertama adalah pengalihan huruf latin ke Braille kemudian dicetak. Tahap kedua adalah penyuntingan oleh penyandang disabilitas netra untuk menghindari kesalahan penulisan, keterbacaan, dan sebagainya. Tahap ketiga adalah pencetakan dan penjilidan KBBI Braille.
Secara keseluruhan KBBI tersebut dibagi menjadi 138 jilid dan setiap jilid berisi 50 lembar kertas khusus cetakan Braille yang terdiri atas bagian depan kamus yang berisi petunjuk pemakaian, bagian batang tubuh berupa entri kamus dari A-Z dan bagian belakang yang berisi lampiran.
5. Kesejahteraan sosial untuk kaum disabilitas tertuang dalam visi-misi Prabowo-Sandi
IDN Times/Irfan FathurohmanJuru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Gamal Albinsaid mengatakan, pasangan capres nomor urut 02 memiliki perhatian khusus kepada penyandang disabilitas.
Gamal memastikan dalam kepemimpinan Prabowo-Sandi, kaum disabilitas dijamin mendapatkan pendidikan yang bersahabat. Hal itu telah tertuang pada visi-misi Prabowo-Sandi dalam pilar kesejahteraan sosial.
“Tertuang dengan jelas pada pilar kesejahteraan sosial kami bahwa kami memastikan memberikan pendidikan yang bersahabat yang itu ditujukan kepada kaum disabilitas,” kata Gamal di acara #MillennialsMemilih di kantor redaksi IDN Times, Palemerah Utara, Jakarta Barat, Rabu malam (14/11).
6. Koalisi Prabowo-Sandiaga berjanji akan membuat Juklak-Juknis UU Disabilitas
IDN Times/Irfan FathurohmanSementara, koalisi Prabowo-Sandiaga berjanji akan memperhatikan para penyandang disabilitas, salah satunya berjanji akan membuat Peraturan Pemerintah (PP), sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan dirinya memimpin rombongan bertemu Menteri Sosial pada Agustus 2016, meminta komitmen dalam mewujudkan Peraturan Pemerintah sebagai Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) UU Disabilitas.
"Namun hingga kini belum terwujud, karena ini kami berjanji juklak dan juknis bisa terlaksana dalam waktu singkat," kata Hashim dalam peluncuran buku Pandangan Strategis Prabowo Subianto, Paradoks Indonesia edisi format braille di Media Center Prabowo-Sandi di Jakarta, seperti dilansir kantor berita Antara, Jumat (16/11).
Janji itu akan direalisasikan jika Prabowo-Sandiaga terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
Hashim mengatakan PP turunan dari UU Disabilitas tersebut belum dibuat saat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, padahal UU Disabilitas tidak efektif jika belum ada PP sebagai Juklak dan Juknis.
Dia mengklaim Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas awalnya diusulkan atas inisiatif Partai Gerindra, dan dirinya pernah memerintahkan kader Gerindra di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk memasukkan UU tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
"Saya bertemu Ketua Baleg DPR RI saat itu Sareh Wiyono yang merupakan kader Gerindra. Saya memerintahkan untuk segera memasukan RUU Disabilitas dalam prolegnas karena kalau tidak seperti itu, maka bisa diabaikan," ujar dia.
Hashim mengklaim dirinya dan tim memeriksa 165 Pasal dalam RUU tersebut dan mengawalnya hingga Rapat Pleno pada April 2016.
7. Prabowo-Sandi akan membuat uang Braille Khusus Tunanetra
IDN Times/Irfan FathurochmanHashim Djojohadikusumo juga menyebutkan Prabowo-Sandi akan membuat uang Braille untuk penyandang disabilitas. Tujuanna untuk menghindari penipuan bagi penyandang tunanetra.
Prabowo-Sandi juga berjanji bakal memberikan beasiswa pagi kaum disabilitas. Menurut adik Prabowo itu, para penyandang disabilitas adalah aset yang bisa mengabdi untuk bangsa dan negara.
IDN Times/Sukma ShaktiBaca Juga: Alasan Millennials Tak Boleh Golput, Menurut Kubu Jokowi dan Prabowo
Berita Terkini Lainnya
