Tip Tangkal Hoaks dan Kampanye Pilkada 2020 di Tengah Pandemik

2. Perlu metode inovasi kampanye di media sosial

Ilustrasi media sosial (Sukma Shakti/IDN Times)

Sementara, Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad mengatakan calon peserta Pilkada harus memperhatikan metode kampanye yang tidak biasa di tengah pandemik virus corona.

"Butuh orang profesional. Bagaimana supaya orang memilih tapi tidak bertemu seseorang. Khususnya pemilih potensial. Ini jumlahnya memang sedikit, tapi ini yang menentukan," kata Nyarwi, pada kesempatan yang sama.

Menggunakan influencer juga tidak selamanya efektif untuk berkampanye, karena seorang influencer memiliki segmen dan khasnya, meski pun mereka memiliki pengikut yang banyak.

Nyarwi mengingatkan secara normatif influncer punya power untuk segmen pemilih tertentu, tapi tetap harus berhati-hati dan menggunakan tim profesional yang tidak hanya mengerti secara teknis, tapi juga strategi.

"Karena tidak semua influencer nyambung dengan branding, apakah kontradiktif atau gak? Kedua, influncer kan punya segmen, fans, atau pengemar yang jelas, Kalau ke sana ya, itu bisa digunakan. Kita gak bisa digeneralisasi, daerah memang segmented. Kalau nasional mungkin kan general. Dalam kampanye influencer perlu memetakan," kata dia.

Karena itu, kata Nyarwi, melibatkan influencer di daerah mungkin perlu sosok yang memang dikenal dan dapat diterima di masyarakat setempat. Media sosial grup WhatsApp bisa menjadi pilihan, karena selain murah juga mudah menjangkau di kawasan pedesaan.

"Kalau di daerah mungkin itu perlu dicari sosok yang aktif di WA mungkin, karena influncer di daerah tidak mungkin efektif. Profesional bukan hanya segi aspek teknikal, tapi juga strategi. Misal di Makassar ada perbedaan dengan di Riau. Itu yang perlu dipertimbangkan saya rasa," kata dia.

3. Hoaks diperkirakan meningkat selama Pilkada

IDN Times/Sukma Shakti

Direktur Riset Politika Research and Consulting (PRC) Dudi Iskandar memperkirakan Pilkada 2020 akan dibanjiri hoaks, karena adanya kepentingan politik saat berkampanye.

"Hoaks pasti meningkat di masa Pilkada. Hari biasa saja saja banyak hoaks. Berkaitan dengan fake new, pasti bisa diverifikasi dan diklarifikasi. Jadi kuncinya verifikasi, klarifikasi, dan konfirmasi. Sementara hoaks itu tidak bisa. Beredar apa adanya. Lebih banyak sampahnya kalau hoaks. Karena hoaks itu bukan berita," kata dia.

Selain hoaks, money politics atau politik uang juga tetap akan terjadi saat Pilkada di masa pandemik. Justru di masa pandemik masyarakat tengah mengalami masalah ekonomi, sehingga kemungkinan politik uang justru lebih tinggi.

"Mau tidak mau ini sumbernya (Pilkada). Serangan fajar atau serangan duha, bisa bentuk yang lain, misalnya pulsa," kata Dudi.

4. Hoaks bisa ditangkal karena masyarakat sudah mulai cerdas

IDN Times/Sukma Shakti

Terkait hoaks, Nyarwi Ahmad menyebutkan, tidak semua hoaks menguntungkan kandidat. Karena hoaks bisa diverifikasi, telebih sekarang ini masyarakat sudah mulai cerdas dalam menggunakan media sosial.

Tidak semua berita hoaks itu menguntungkan kandidat. Berita hoaks bisa diverifikasi. Makin hari masyarakat makin cerdas juga. Saya gak yakin juga bahwa kandidat yang gencar mainkan hoaks bisa menarik perhatian masyartakat, karena dulu masyarkat masih euforia, mungkin bisa. Tidak diverifikasi hoaks. Memang saya kira di antara masyarakat ada yang percara," kata dia.

Nyarwi menyarankan agar membuat tim verifikasi hoaks peserta pilkada dalam menghadapi hoaks selama Pilkada 2020. "Tim profesional ada yang bertugas mengecek untuk meyakinkan ini. Masyarakat makin imun terhadap hoaks," dia menambahkan.

Baca Juga: Pandemik Ubah Strategi Kampanye Pilkada, Dangdut Bukan Lagi Primadona