Ribuan Paket Bansos di Depok Belum Tersalurkan, Apa Sebabnya?
Ilustrasi Bantuan Sosial. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Depok, IDN Times – Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk warga Depok diwarnai sejumlah masalah, mulai dari empat ribu paket bansos yang belum tersalurkan hingga 7.680 butir telur ayam atau 256 tray yang dimusnahkan lantaran membusuk pada Sabtu (27/6).
“Malahan kalau yang dari bansos Pemkot, warga saya gak ada yang terima sama sekali,” kata Udin, Ketua RT 3/19 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Rabu (1/7).
Udin mengatakan, dari 250 warga penerima bansos yang diajukan ke pemerintah, bansos dari Pemprov Jabar yang sampai ke lingkungannya hanya enam.
Baca Juga: Bansos di Depok Belum Merata, Pemkot Kelabakan Soal Anggaran dan Data
1. Banyak data penerima bansos tidak sesuai
Ilustrasi penerima bantuan sosial. ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanPT Pos Indonesia cabang Depok merupakan pihak yang bertugas menyalurkan bansos dari Pemprov Jabar. Bansos yang tersedia menyasar kepada 47.000 kepala keluarga di seluruh Depok. Setiap dari mereka berhak menerima paket sembako (termasuk telur) dan bansos tunai senilai Rp150 ribu.
Kepala Kantor Pos Depok Diki Hendrawansah mengatakan pemusnahan 256 tray telur dilakukan karena alasan kesehatan.
“Tanggal 27 itu yang kami musnahkan hanya 256 tray. Busuk apa engga kami gak tahu, tapi berdasarkan perhitungan waktu, kayanya sudah tidak layak konsumsi. Jadi, alangkah baiknya kami musnahkan daripada mengganggu kesehatan,” kata Diki kepada IDN Times, Selasa (30/6). Diki mengatakan pemusnahan ratusan tray tersebut dihadiri perwakilan dari Dinas Perdagangan, Babinsa dan Dinas Sosial.
Diki mengatakan banyak telur tersisa hingga membusuk di tempat penyimpanan antara lain karena masalah data. Tak sedikit alamat penerima manfaat yang tak sesuai, karena sudah ada yang pindah alamat, sudah meninggal hingga terdata sebagai penerima bantuan ganda.
“Telur seminggu sudah gak layak, itu kan bukan kesengajaan, tapi karena alamat sudah kami cari tapi karena aparat setempat tidak dikenal, Jadi ya kami tarik,” ujarnya.
Ketika ditanya soal validasi data, ia mengaku tidak paham, karena pihaknya hanya sebagai distributor bansos, sementara sumber data hanya mengikuti penghitungan Pemkot Depok yang diserahkan kepada Pemprov Jabar.
2. Empat ribu paket bansos juga belum tersalurkan
Ilustrasi penerima bantuan sosial. ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanDiki juga mengatakan empat ribuan paket bansos yang belum tersalurkan juga karena masalah data. Data yang bersumber dari Pemkot dan Pemprov yang kemudian jadi acuan Pos Indonesia dalam menyalurkan bansos ternyata berubah di tengah jalan lantaran faktor eksternal.
“Itu barang retur bukan terbengkalai, ada masa distribusi, dan ada akhir masa dan inilah barang yang kami simpan di salah satu gudang untuk menunggu lebih lanjut Satgas dari Pemprov Jabar, apa barang ini kami distribusikan lagi atau kami serahkan ke Pemda,” katanya.
“Data ini valid tapi saat distribusi meninggal atau pindah, itu kan bukan berarti data tidak valid, tetapi memang terjadi secara bersamaan saja,” ucap Diki.
3. Pemkot tunjuk Kantor Pos sebagai penanggung jawab distributor bansos
Wali Kota Depok menerim bantuan dari Komunitas Peduli Depok (Rohman Wibowo/IDN Times)Sementara itu Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengatakan pihaknya tidak bertanggung jawab terhadap pendistribusian bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat.
“Berkenaan dengan paket bansos Provinsi Jawa Barat yang diberitakan banyak membusuk, dengan ini disampaikan bahwa tanggung jawab distribusi bantuan sosial Pemprov Jabar adalah lembaga yang secara resmi ditunjuk oleh Pemprov Jabar, dalam hal ini Kantor Pos,” Kata Wali Kota Mohammad Idris.
Kepala Bidang Pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kota Depok, Eneng Sugiarti, mengatakan pihaknya senantiasa mendapat laporan dari Kantor Pos terkait distribusi bansos.
“Ketika ada retur, kami memantau. Oh, mau disalurkan sesuai dengan SOP-nya, ya kita datang pas penyaluran bansosnya. Pelaporannya kami buat kepada Kepala Dinsos dan nanti dilaporkan ke Pemprov Jabar,” kata Eneng.
Baca Juga: Ramai soal Dana Bansos COVID-19 Dipotong, Ketua RT di Depok: Terpaksa
Topik:
Berita Terkini Lainnya
