Nelayan Menang Gugatan, SK Ahok Tentang Reklamasi 3 Pulau Dibatalkan
Arimacs Wilander/Tirto.id
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengetuk palu menangkan gugatan para nelayan yang menolak reklamasi pada Kamis (16/3). Konsekuensi dari putusan ini adalah PTUN mencabut pemberian izin untuk reklamasi di tiga pulau. Tiga pulau tersebut adalah Pulau F, I, dan K.
Sidang pertama memutuskan pembatalan izin reklamasi Pulau K.
Arimacs Wilander/Tirto.idSidang terkait status izin Pulau K digelar pada Kamis sore. Pada sidang tersebut hakim memenangkan gugatan organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Dikutip dari Tirto.id, hasil dari sidang adalah pembatalan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Artinya, segala proses reklamasi Pulau K yang dijalankan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol wajib dihentikan.
Putusan ini, menurut Majelis Hakim, dilatarbelakangi alasan bahwa proyek reklamasi Pulau K memiliki kecacatan baik dari segi substansi maupun prosedur. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai tak ada analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang dilakukan sebelum memberikan izin.
Selain itu, Majelis Hakim juga melihat pelaksanaan reklamasi tak sejalan dengan UU Kemaritiman, UU Kelautan, Perpres Reklamasi, UU Perikanan serta UU Lingkungan Hidup. Secara garis besar, putusan itu juga didasarkan pada keyakinan izin reklamasi di Pulau K tak berkaitan dengan kepentingan umum dalam pembangunan.
Baca Juga: Meski Menolak Reklamasi, Anies-Sandi Belum Tahu Solusi untuk Teluk Jakarta
Sidang kedua yang membahas izin reklamasi Pulau F juga berakhir dengan putusan serupa.
BBC IndonesiaSidang berikutnya menyoal pemberian izin reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo. Pada 22 Oktober 2015 lalu Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo.
Editor’s picks
Sama seperti sidang pertama, Majelis Hakim juga memenangkan gugatan para nelayan. Majelis Hakim mendasarkan putusan tersebut pada keyakinan bahwa penerbitan izin oleh gubernur tak mengandung unsur yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam pembangunan.
Di sidang tersebut Majelis Hakim juga menyebut bahwa para penggugat, yakni komunitas nelayan, sangat dirugikan oleh penerbitan izin reklamasi Pulau F. Dengan putusan ini maka PT Jakarta Propertindo harus menghentikan semua kegiatannya di Pulau F.
Majelis Hakim juga memenangkan gugatan nelayan atas Pulau I.
Kemal Jufri/The GuardianPada 2016 Ahok menandatangani Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2269 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Ekapaksi. Pada sidang terakhir Majelis Hakim menilai izin tersebut memberikan dampak buruk terhadap ekosistem Teluk Jakarta.
Konsekuensi dari putusan PTUN ini adalah pencabutan izin reklamasi sehingga PT Jaladri Kartika Ekapaksi harus menghentikan semua proses pembangunan di Pulau I. Putusan ini berlaku hingga ada putusan baru yang berkekuatan hukum (inkrach). Ini adalah kemenangan ketiga dalam sehari untuk komunitas nelayan dan Walhi.
PTUN sempat menangkan gugatan nelayan atas Pulau G, tapi kemudian dimenangkan kembali oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dedhez Anggara/ANTARA FOTOPTUN sempat memenangkan gugatan para nelayan atas pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak perusahaan PT Agung Podomoro Land. Namun, pada awal 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan banding. Putusan yang telah diketuk palu oleh Majelis Hakim pada Oktober 2016 akhirnya memenangkan Pemprov DKI Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada September 2016 lalu juga mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan reklamasi Pulau G. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kementeriannya, proyek itu tak bermasalah.
Ahok, selaku Gubernur DKI Jakarta, mengaku akan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk para nelayan di pantai utara Jakarta di Pulau G. Rusunawa itu, kata Ahok, akan dibuat tematik untuk memberi kesan lebih indah. Selain itu, pemerintah pun berniat membangun tanggul di sekitar kawasan itu sebagai upaya penanganan banjir ibu kota.
Baca Juga: Solusi Banjir yang Ditawarkan Cagub-Cawagub untuk Menyelamatkan Jakarta!
Topik:
Berita Terkini Lainnya
