Rumah Dinas TNI Dipakai Jadi Markas Judol, KSAD: Ini Hal Memalukan!

Sementara, Kepala Penerangan Kodam Jaya Letnan Kolonel Arh Noor Iskak, ketika dikonfirmasi menyatakan, status hukum Letnan Kolonel Arman hingga kini belum ditetapkan. "Belum ada (status hukum) dan masih dilakukan proses pemeriksaan secara intensif," ujar Noor kepada IDN Times lewat pesan pendek pada Jumat kemarin.

Ia juga sempat menyebut rumah dinas itu disewakan oleh Letkol Arman kepada warga sipil. Warga ini lah yang kemudian menyalahgunakan rumah dinas tersebut sebagai markas judol.

"Ini disalahgunakan oleh penyewanya," kata dia.

Sementara, Wakil Direktur Imparsial, Husein Ahmad, menilai tidak masuk akal bila pemilik rumah dinas tidak mengetahui ada aktivitas judol di kediamannya, sebab di kompleks militer terdapat komandan kompleks. Komandan inilah yang mendata siapa saja orang yang dibolehkan masuk dan keluar.

"Komandan kompleks ini juga mendata siapa saja orang yang tinggal dan kalau ada saudara yang datang, komandan kompleks pasti tahu. Seandainya ada orang yang tidak dikenal beraktivitas di salah satu rumah dinas tersebut, komandan kompleks akan tahu dan menegur ke pemilik rumah asli," ungkap Husein ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Jumat.

Apalagi, kata Husein, aktivitas praktik judol itu terjadi pada anggota TNI dengan pangkat perwira menengah dan jabatan sebagai kepala seksi intel. Maka, pengamanan di rumah dinas itu dipastikan tidak akan luput terjadi. Sebab, sosok Letkol Arman memegang jabatan penting.

Di sisi lain, Letkol Arman juga dikenakan hukuman tambahan lantaran menyewakan rumah dinasnya kepada orang asing. Sebab, rumah dinas merupakan aset milik negara yang tidak dapat dipinjam pakai kepada pihak lain.

Lantaran tindak pidana judol, kata Husein, maka TNI wajib memeriksa apakah Letkol Arman bertindak sendirian. Namun, ia meyakini tindak pidana judol bisa berjalan lantaran memiliki jaringan.

"Jadi, kasus ini harus dikembangkan juga, dan tidak hanya berhenti sampai di pemilik rumah. Tetapi harus ditelusuri, apakah kemudian ada jaringan atau sindikat, karena aktivitas judol itu bukan satu aktivitas pidana yang dapat dilakukan oleh orang dalam jumlah sedikit, dan membutuhkan modal dalam jumlah besar," ungkapnya.

Kasus ini, kata Husein, menjadi ujian bagi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang diisukan bakal menjadi calon kuat Panglima TNI.

"Kalau dia memang punya komitmen yang serius untuk membenahi TNI harus dibuktikan dengan mengungkap jaringan ini," katanya.

Paling tidak, kata Husein, atasan dari Letkol Arman juga ikut diperiksa. Tetapi upaya membongkar jaringan aktivitas judol ini baru bisa terjadi bila kasusnya nanti bergulir di peradilan umum.