RUU KUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Jakarta, IDN Times - Badan Legislasi DPR dan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyepakati 247 RUU masuk program legislasi nasional (Prolegnas), 50 di antaranya merupakan RUU prioritas 2020.

"Menetapkan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2020 sebanyak 50 RUU dan dari 50 RUU Prioritas tahun 2020 tersebut terdapat empat RUU carry over , dengan rincian tiga RUU dari pemerintah yaitu RUU tentang Bea Materai, RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasyarakatan," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) Prolegnas, Rieke Diah Pitaloka, membacakan laporannya dalam rapat di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan persetujuannya atas laporan Panja Prolegnas. Yasonna berharap prolegnas 2020 ini bisa menghasilkan UU yang realistis.

"Kami berharap kerja sama antara Baleg dengan Menkum HAM dan perancang UU DPD RI dalam prolegnas ini dapat terus ditingkatkan agar hasilkan prolegnas yang lebih realistis dan responsif," ucap Yasonna dalam rapat.

Selain menetapkan 50 RUU prioritas, Baleg DPR dan pemerintah juga sepakat menetapkan tiga RUU yang daftar kumulatif terbuka.

Tiga RUU tersebut adalah RUU tentang Koperasi, RUU tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber 2. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 3. RUU tentang Pertanahan 4. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 5. RUU tentang RKHUP 6. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan 7. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 8. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 9. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan 10. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 11. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN 12. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 13. RUU perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba 14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan 15. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial 17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan 18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungsn Industrial 19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 20. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 21. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai 22. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 23. RUU tentang Penyadapan 24. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila 26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 27. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 28. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional 29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan Nasional (omnibus law) 30. RUU tentang Kefarmasian 31. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual 32. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua 33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat 34. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran 35. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional 36. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 37. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak 38. RUU tentang Ketahanan Keluarga 39. RUU tentang Larangam Minuman Beralkohol 40. RUU tentang Profesi Psikologi 41. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama 42. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) 43. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian 44. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi 45. RUU tentang perubaham atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 46. RUU tentang perubaham atas UU Nomor 34 Tahum 2004 tentang TNI 47. RUU tentang perubaham atas UU Nomor15 Tahun 2006 tentang BPK 48. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law) 49. RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 50. RUU tentang Daerah Kepulauan

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb

RUU KUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2020

1. Yasonna setuju atas laporan Panja Prolegnas

2. Baleg dan pemerintah juga sepakat tiga RUU kumulatif terbuka

Editorial Team

Tonton lebih seru di