Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah menyetujui ketentuan penyampaian berita acara penyitaan terhadap aset tersangka atau terdakwa dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Dalam rapat panja yang digelar Senin (9/11/2026), pemerintah melalui Kementerian Hukum menjabarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 154 Ayat 9 yang mengatur tentang berita penyitaan. Dalam pasal tersebut, diatur bahwa berita acara diserahkan kepada orang yang memiliki atau menguasai aset yang disita, ahli waris atau keluarga, kepala desa atau lurah, lembaga yang berwenang.
"Berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 6 diserahkan kepada orang yang memiliki atau menguasai aset yang disita, ahli waris atau keluarga, kepala desa atau lurah, lembaga yang berwenang jika orang tersebut diketahui keberadaannya," demikian bunyi pasal tersebut saat dibacakan Dirjen Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Kemenkum, Dahana Putra, dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Pemerintah juga menghapus kata "tembusan" karena berita acara juga diberikan kepada orang yang memiliki atau menguasai aset yang disita. Hal ini telah sejalan dengan DIM 142.
Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), menjelaskan ketentuan dalam DIM 154 tersebut sejatinya mengikuti ketentuan yang juga diatur dalam KUHAP.
"Makanya kemudian mengapa itu lurah atau kepala desa tempat di mana dia berada dikasihkan tembusan. Demikian. Jadi KUHAP juga begitu. Kalau tidak diketahui, maka supaya transparan diberikan kepada kepala desa atau lurah juga," kata dia menambahkan penjelasan pemerintah.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Mangihut Sinaga lantas mempertanyakan kesalahan redaksional yang disampaikan pemerintah.
"Jika orang tersebut diketahui keberadaannya. Ini apa tidak diketahui atau jika diketahui? Mana nih yang benar ini, Prof? Itu aja," kata dia saat menyampaikan interupsi dalam rapat.
"Benar, tidak diketahui. Makasih," jawab Eddy Hiariej.
"Wah, ini teliti sekali ini Pak Mangihut ini. Jadi kita sepakat, ya, ikut pemerintah? Dengan perbaikan penambahan "tidak," ya? Ya. Ya, jadi tolong dibaca ulang lagi biar Teman-teman jelas," kata Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra.
Selanjutnya, pemerintah memperbaiki kesalahan redaksional tersebut. Soedeson kemudian mengetuk palu sidang untuk mengambil keputusan mengenai klausul berita acara penyitaan yang akan diatur dalam RUU Perampasan Aset.
"Ayat 9: Berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 6 diserahkan kepada orang yang memiliki atau menguasai aset yang disita, ahli waris atau keluarga, kepala desa garis miring lurah, lembaga yang berwenang jika orang tersebut tidak diketahui keberadaannya," kata Dahana Putra, saat membacakan ulang ketentuan DIM 154 Ayat 9 setelah perbaikan redaksional.
Komisi III DPR RI bersama pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana, yang ditandai dengan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk perubahan beleid tersebut.
RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mulanya diharapkan dapat disahkan sebagai undang-undang pada 15 Desember 2026. Namun, Komisi III DPR kini bertekad rancangan beleid tersebut bisa disahkan pada November ini. Salah satu muatan yang akan diatur adalah hukuman mati bagi koruptor.
"Kami sangat berharap dan kami kita harus memastikan RUU ini diundangkan atau disahkan di bulan November ini ya, di masa sidang ini. Jadi mendahului apa namanya tenggat 15 Desember," kata Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman di Gedung DPR.