Saat Ketua Komisi II DPR Geram, Ungkap Digitalisasi Gagal Saat Rapat
- Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda tampak jengkel saat memimpin rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi (PAN-RB) Rini Widyantini hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
- Rifqinizamy mengingatkan digitalisasi merupakan sesuatu yang bagus. Namun, penerapannya harus dibarengi dengan sistem yang jelas, salah satunya bisa diukur dari pengarsipan manual yang sudah ideal atau belum.
- Saat membahas soal digitalisasi, suasana rapat justru berubah saat seketika suara mikrofon dari peserta yang hadir secara daring berbunyi sehingga menganggu jalannya forum.
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda tampak jengkel saat memimpin rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi (PAN-RB) Rini Widyantini hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu terjadi karena mikrofon ruang rapat berbunyi saat Rifqinizamy berbicara.
Rapat yang dihadiri Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, hingga perwakilan Kemendagri itu membahas tentang berbagai isu aparatur sipil negara (ASN). Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
Peristiwa mikrofon berbunyi itu terjadi saat Rifqinizamy dan peserta rapat membahas tema tentang digitalisasi. Sontak, Rizqinizamy menyindir peristiwa itu jadi bukti digitalisasi belum diterapkan maksimal di Indonesia.
1. Ketua Komisi II DPR bahas digitalisasi
Dalam kesempatan itu, Rifqinizamy sedang membahas mengenai digitalisasi birokrasi yang ada di pemerintahan. Awalnya rapat berjalan normal, ia memuji keberhasilan sistem birokrasi yang diwariskan Turki Ottoman. Di mana, sistem organisasi pemerintahannya berjalan efektif dan tidak bertele-tele seperti di Indonesia saat ini.
"Kelebihan Turki Ottoman dengan dengan negara-negara jajahannya itu adalah pada pengarsipan dan pengadministrasian layanan publik," ucap dia.
Ia memberikan contoh, pengalaman yang dialami rekannya yang kini tinggal di Arab Saudi. Di mana di negara itu mengadopsi birokrasi dari Turki Ottoman.
"Saya punya beberapa teman di pesantren kemudian hari ini mukim Saudi Arabia. Mereka membantu beberapa warga negara kita yang tinggal di sana berpuluh-puluh, bahkan ratusan tahun. Karena orang migrasi ke Arab sudah lama sekali. Konon, ada cucu atau cicit dari orang yang migrasi, kemudian tinggal di Indonesia, dia hanya bawa satu bukti ke kantor pertanahan di Saudi Arabia. Dia cuma memperlihatkan bahwa dulu kake buyutnya itu pernah menulis surat alamatnya di situ," tuturnya.
"Lalu oleh kantor pertanahan itu dicek dalam waktu kurang dari 30 menit sudah tahu, oh kakek buyutnya namanya ini, keturunan dari si ini. Di sini sekarang sudah dibangun hotel, kamu punya hak waris di sini, tunggu sebentar kita akan keluarkan surat hak atas itu," sambung Rifqinizamy.
2. Digitalisasi diperlukan tapi sistemnya harus jelas
Menurut Rifqinizamy digitalisasi merupakan sesuatu yang bagus. Namun, penerapannya harus dibarengi dengan sistem yang jelas, salah satunya bisa diukur dari pengarsipan manual yang sudah ideal atau belum.
"Ini warisan Turki Utsmani, kalau kita pergi ke Turki juga begitu. Mereka manual, tidak digital tapi kata kuncinya pengarsipan dan SOP-nya jelas. Digitalisasi akan mencapai tujuan bagus kalau dasar yang manualnya jelas. Ini yang sekarang kita perdebatkan, kita bikin surat digital, tapi kemudian SOP-nya masih lambat karena kita semua masih belajar soal ini," tegasnya.
3. Mikrofon tiba-tiba diam, Ketua Komisi II DPR jengkel dan minta kesekretariatan yang bertugas diganti
Saat membahas soal digitalisasi, suasana rapat justru berubah saat seketika suara mikrofon dari peserta yang hadir secara daring berbunyi sehingga menganggu jalannya forum.
Rifqinizamy pun menyebut, kejadian itu tidak sejalan dengan semangat digitalisasi. Pasalnya sumber daya manusia (SDM) kesekretariatan DPR belum siap. Ia pun meminta petugas kesekretariatan DPR diganti jika tak mampu mengatasi masalah semacam ini.
"Ini kita gak punya sistem untuk mute langsung ya? Itu kalau kesekretariatan tidak bisa, ganti orangnya. Ini juga salah satu contoh digitalisasi yang kurang berhasil," kata dia sembari menghadap ke layar mencari tahu asal bunyi tersebut.
Kemudian, tak selang lama peserta rapat terdiam, mikrofon yang berbunyi berhasil dimatikan. Rifqinizamy pun menyayangkan peristiwa ini bisa terjadi. Komisi II DPR ingin mengundang kepala daerah untuk hadir secara langsung, tetapi tidak sejalan dengan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Sementara, ketika digelar daring justru tidak berjalan efektif karena ketidakberhasilan digitalisasi.
"Mau kita undang semua gubernur nanti kita dibilang tidak efektif, tidak efisien. Kita terima para bupati juga dibilang begitu," ungkap dia.
"Digitalisasi harus satu napas dengan kecepatan. Karena yang dikeluhkan ini soal kecepatan," imbuh Rifqinizamy melanjutkan rapat.
