Bansos Belum Cair, Hidayat Nur Wahid Sindir Risma: Malah Bikin Gaduh
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW). (ANTARA FOTO/Yashinta Difa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini segera menyalurkan bantuan sosial di masa PPKM Darurat. Sebab, hampir dua pekan pelaksanaan PPKM Darurat, bantuan untuk masyarakat belum juga diberikan.
"Perlindungan (berupa bansos) tersebut harusnya dilaksanakan sejak awal diberlakukannya PPKM Darurat, dengan tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai verifikasi dan vaktualisasi DTKS (data terpandu kesejahteraan sosial), agar jangan terus tertunda akibat birokrasi di Kemensos," kata Hidayat dalam keterangannya, Kamis (15/7/2021).
1. HNW sebut Risma malah buat gaduh
Mensos Risma Blusukan Temui Pemulung dan Gelandangan di Bantaran Sungai Ciliwung, Senin (28/12/2020) (Dok. Kemensos)Dia mengatakan Risma selalu berdalih Kemensos tidak memiliki anggaran. Padahal, lanjutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berulang kali menyebut anggaran bansos tersedia dan menunggu surat pengajuan penerima dari Kemensos.
HNW menyebut Risma lambat dalam memberikan bansos kepada masyarakat yang membutuhkan. Komisi VIII DPR, lanjutnya, tidak dilibatkan Kemensos dalam membahas dan memutuskan verifikasi dan validasi data bansos PPKM darurat.
"Alih-alih bersinergi dengan Komisi VIII DPR RI untuk membahas verivali (verifikasi dan validasi) data sehingga bansos PPKM Darurat bisa lebih tepat sasaran, dan bisa menjauhkan dari bansos dikorupsi, Menteri Risma malah menghadirkan kegaduhan publik dengan marah-marah di depan umum yang membawa-bawa Papua sehingga membuat marah warga Papua," katanya.
HNW pun ingin Risma meminta maaf ke warga Papua. Dia juga ingin agar Risma fokus untuk mempercepat bansos kepada masyarakat.
Baca Juga: Siap-Siap, Luhut Bilang Bansos Beras Disalurkan Mulai Besok
2. Luhut sebut bansos segera diberikan dalam waktu dekat
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (IDN Times/Hana Adi Perdana)Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah bakal menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras kepada masyarakat terdampak COVID-19 yang berada di daerah pinggiran.
Editor’s picks
"Untuk membantu saudara-saudara, kelompok kurang mampu, mulai besok atau lusa juga akan ada pembagian beras untuk beberapa kelompok yang diidentifikasi TNI Polri di daerah pinggiran," ujar Luhut, saat menyampaikan sambutan dalam Deklarasi Gotong Royong Pengusaha dan Pekerja, secara virtual, Selasa (13/7/2021).
Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang ingin seluruh rakyat Indonesia tetap terjamin kebutuhan pangannya selama pandemik COVID-19. "Sehingga presiden pastikan tidak ada rakyat Indonesia yang sampai tidak bisa makan ini menjadi satu hal yang penting," kata Luhut.
Selain bansos berupa beras tersebut, pemerintah juga merencanakan penyaluran beragam bantuan lainnya kepada masyarakat, terutama pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
3. Melihat bansos untuk masyarakat
Petugas PT Pos Indonesia menyerahkan bantuan sosial (bansos) tunai tahap pertama ke salah seorang KPM di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4) (Dok. Kemensos)Ada beberapa bansos yang rencananya diberikan pemerintah di masa PPKM Darurat ini. Pertama, Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk UMKM senilai Rp1,2 juta yang akan disalurkan di Juli ini sampai September 2021.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan banpres itu dibagikan untuk tiga juta penerima baru, alias yang belum pernah menerima BLT tersebut sebelumnya.
"Akan ditambahkan Rp3,6 triliun kepada tiga juta penerima di bulan Juli sampai September," kata Airlangga dalam Investor Daily Summit 2021 yang digelar virtual, Selasa (13/7/2021).
Kedua, pemerintah juga melanjutkan penyaluran BST yang akan berlangsung selama dua bulan ke depan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan bahwa target Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang menerima perpanjangan BST adalah sebanyak 10 juta di 34 provinsi. KPM ini nantinya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan.
"Nah untuk perpanjangan dua bulan ini kita harapkan akan dibayarkan pada bulan Juli dan nanti Agustus. Targetnya adalah 10 juta KPM di 34 provinsi," ucap Sri Mulyani.
Dengan demikian, masing-masing KPM bakal mendapatkan BST berupa uang sebesar Rp 600 ribu selama periode PPKM Darurat dilaksanakan.
Baca Juga: Ngamuk ke Pegawai, Mensos Risma: Rakyat itu Sekarang Lagi Susah
Berita Terkini Lainnya
