Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Jakarta, IDN Times - Mantan Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Yurianto menjadi salah satu saksi yang hadir dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Tanah itu diperuntukkan untuk program rumah DP nol rupiah DKI Jakarta.

Dalam sidang tersebut, Yurianto dicecar sejumlah hal, termasuk mengenai skema pendanaan program rumah DP 0 rupiah usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

"Yang saya tangkap skema pengadaan DP Rp0 menggunakan Penyertaan Modal Daerah. Kemudian, akhirnya Sarana Jaya mengajukan proposal, saudara tahu nilai proposal yang diajukan?" tanya Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021).

"Sekitar Rp5,5 triliun lebih. Dianalisis gitu," jawab Yurianto.

1. Anggaran yang disetujui hanya Rp1,8 triliun

Sidang eks Dirut PD Sarana Jaya Yoory Pinontoan pada Kamis (21/10/2021). (IDN Times/Aryodamar)

Meski diusulkan Rp5,5 triliun, pada akhirnya anggaran yang disetujui hanya Rp1,8 triliun. Yurianto menhaku tak tahu mengapa hanya disetujui hanya sebesar itu karena bukan wewenangnya.

"Cuma dalam konteks ini biasanya sudah masuk ke TAPD, itu ketuanya Pak Sekretaris Daerah kan, timnya beda lagi," kata Yurianto.

2. Anggaran Rp1,8 T untuk kerjakan sejumlah proyek

Editorial Team

Tonton lebih seru di