Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI Arya menegaskan salinan putusan perceraian merupakan informasi yang bersifat terbuka dan termasuk kualifikasi informasi wajib tersedia setiap saat.
Hal ini berarti kapan pun ada permohonan informasi dari masyarakat, termasuk juga kalangan pewarta, badan publik terkait wajib merespons.
"Itu artinya salinan tersebut informasi publik yang terbuka," kata Arya yang dikutip dari ANTARA, Rabu (8/5/2024)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa badan publik ada yang memilih menayangkan putusan perceraian di laman situs web atas pertimbangan memudahkan masyarakat untuk tahu, terutama berkaitan dengan figur publik. Hal ini juga dibolehkan di dalam undang-undang.
Bahkan, Arya juga menyebutkan pasal yang melandasinya dimasukkan dalam kategori Pasal 11 ayat (1) b dan/atau c mengenai keputusan dan/atau kebijakan suatu badan publik.
Ikhwal salinan putusan perceraian publik figur yang belakangan ini tersebar yakni Ria Ricis dan Teuku Ryan juga merupakan informasi yang terbuka.
Meski demikian, Arya menegaskan bahwa pandangannya mengenai salinan putusan perceraian ini sifatnya sosialisasi pedoman, bukan respons terhadap kasus pihak tertentu saja.
Di sisi lain, Mahkamah Agung (MA) yang menilai perlu menyamarkan identitas nama yang bercerai.
Namun Arya menegaskan bahwa masih ada hal yang lebih penting dirahasiakan, disamarkan, atau dikecualikan daripada soal nama, yaitu riwayat, kondisi, dan catatan pribadi.
"Aibnya kan di situ, bukan di nama pihak yang bercerai. Justru nama yang bercerai tetap masuk informasi terbuka. Sebagai bahan pengumuman perihal status terbaru dari kedua warga negara tersebut," ucapnya.