Sambut Hari Ibu, Pemerintah Meningkatkan Perhatian kepada Peran Perempuan dalam Kebijakan Publik

Dalam menyambut Hari Ibu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) menyelenggarakan Talk Show: “Peran Perempuan dalam Kebijakan Publik di Indonesia” bersamaan dengan pelantikan Pengurus Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) pada 21 Desember 2016 kemarin.

Melalui program prioritas pembangunan Nawacita, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Saat ini persentase perempuan yang menduduki posisi strategis sebagai pengambil keputusan, baik di eksekutif maupun legislatif, masih relatif kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Walaupun terdapat kecenderungan meningkatnya proporsi perempuan dalam jabatan struktural, pada tingkat Kementrian/Lembaga, presentase perempuan yang menjabat Eselon I hanya berkisar 27 persen pada tahun 2016 . Dengan penerapan meritokrasi, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi strategis sebagai pengambil keputusan di birokrasi Pemerintah.

Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan dalam kebijakan publik adalah dengan membentuk Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Erna Irawati sebagai Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN, menyampaikan, “Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di setiap Kementerian dan Lembaga, baik di pusat maupun daerah, akan berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia"