Benny Harman Curiga Isu Rp349 T Dijadikan Mahfud MD Panggung Politik

Jakarta, IDN Times - Sesi rapat komisi III DPR sudah memasuki sesi tanya jawab dari anggota parlemen. Salah satu pertanyaan disampaikan oleh anggota komisi III DPR, Benny K. Harman yang mengkritisi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun disampaikan ke publik tidak secara lengkap. Alhasil dipersepsikan banyak hal oleh publik.

"Bapak kan pejabat publik wajib menyampaikan informasi ke publik. Sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), tertulis pejabat publik tidak boleh menyampaikan ke publik isu yang tidak jelas asal usulnya atau masalah yang belum ada pembahasan, pembicaraan dan penyelesaian," ungkap Benny dalam ruang rapat komisi III DPR pada Rabu, (29/3/2023).

"Jadi, informasi publik yang disampaikan adalah informasi yang sudah digodok dan matang," tutur dia.

Pernyataan yang disampaikan oleh Benny ini berbeda dibandingkan saat rapat dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana. Ketika itu, politisi Partai Demokrat tersebut memarahi Ivan lantaran ia mengungkap laporan PPATK yang bersifat rahasia kepada Mahfud. Benny juga menuding Ivan dan Mahfud memiliki motif politik yang tidak sehat dengan mengungkap dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.

Benny berdalih pikiran itu muncul lantaran informasi yang disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut tidak utuh. "Sampai ada yang mengatakan bahwa Pak Mahfud ini ingin menjadikan isu ini sebagai panggung calon wakil presiden atau calon presiden. Bagi saya, kalau ada yang mengatakan itu, hal tersebut biasa. Itu hak Beliau dan Beliau pantas untuk itu. Tapi, itu kan saya ngomong untuk (peristiwa) yang dulu," kata Benny berseloroh dan disambut senyum oleh Mahfud.

Benny kembali melempar guyonan bahwa pada 2019 lalu, Mahfud sudah sempat menyiapkan kemeja putih lantaran diinformasikan bakal diumumkan akan mendampingi Joko "Jokowi" Widodo sebagai cawapres. "Saya ingin bapak jadi calon wakil presiden, waktu itu," katanya.

Dalam rapat itu, Benny menyebut bahwa data yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat raker dengan komisi XI berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Mahfud. "Maka, saya bingung mana yang harus saya percaya," tutur dia.

Baca Juga: Mahfud: 491 Entitas di Kemenkeu Terlibat Transaksi TPPU Rp349 Triliun