Buntut Opini Manusia Gurun, Rektor ITK Tak Lagi Jadi Reviewer LPDP
Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Budi Santosa (www.itk.ac.id)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tulisan opini Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Budi Santosa Purwokartiko, di akun media sosialnya soal pengalamannya menjadi pihak yang menyeleksi program beasiswa LPDP, berbuntut panjang. Sebab, diduga kuat tulisan opini yang diunggah Budi di akun Facebooknya pada 27 April 2022 lalu mengandung SARA.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberlakukan suspensi terhadap Budi sebagai reviewer LPDP. Hal itu dikonfirmasi oleh Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam.
"Betul sudah dilakukan suspensi. Kami sudah tak menugaskan lagi review untuk program Dikti," ujarnya pada Jumat, 6 Mei 2022 lalu.
Ia menambahkan suspensi terhadap Budi saat ini masih bersifat sementara. Pasalnya, hingga kini Kemenristek Dikti masih menunggu hasil sidang etik yang dilakukan oleh ITK terhadap Budi.
"(Suspensi) berlaku hingga ada rekomendasi dari tim etik perguruan tinggi ITK," kata dia lagi.
Tulisan opini Budi diduga mengandung SARA karena di dalamnya terdapat kalimat, "jadi 12 mahasiswi yang saya wawancarai, tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun. Otaknya benar-benar open minded. Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat dan AS. Bukan ke negara yang orang-orangnya pandai bercerita tanpa karya teknologi."
Alhasil, opini tersebut diprotes oleh warganet bernama Irvan Noviandana melalui surat terbuka yang dirilis ke publik pada 30 April 2022 lalu.
Bahkan, isu ini hingga dikomentari oleh Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD. Apa yang disampaikan oleh Mahfud?
1. Mahfud nilai tulisan opini Budi di media sosial tidak bijak
Menko Polhukam Mahfud MD (ANTARA/Moch Asim)Mahfud menanggapi opini Budi melalui akun Twitter miliknya pada 1 Mei 2022 lalu. Pria yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, menilai opini Budi yang bisa dibaca oleh publik luas benar-benar tidak bijak.
"Memuji-muji sebagai mahasiswa atau mahasiswi hebat hanya karena mereka tidak memakai kata-kata agamis, 'insyaallah, qadarallah, syiar' sebagaimana yang ditulis oleh Rektor ITK itu tidak bijaksana. Itu adalah kata-kata yang baik bagi orang beriman, sama dengan ucapan Puji Tuhan, Haleluya, Kersaning Allah, dan lain-lain," demikian cuit Mahfud.
Ia menambahkan, sejak 1990-an banyak profesor di kampus besar seperti UI, ITB, UGM, IPB yang semula tidak berjilbab menjadi berjilbab.
"Ibu Dirut Pertamina dan Kepala BPOM juga berjilbab. Mereka pandai-pandai tapi juga toleran, meramu keislaman dan keindonesiaan dalam nasionalisme yang ramah," kata dia.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, yang dilakukan oleh para perempuan itu mengikuti aurat dan berpakaian sopan. Model pakaiannya bisa beragam dan tak harus mengenakan gamis atau cadar.
Editor’s picks
"Model pakaian adalah produk budaya. Maka itu, menuduh orang yang mengenakan penutup kepala seperti jilbab ala Indonesia, Melayu, Jawa dan lain-lain sebagai manusia gurun adalah salah besar," ujarnya lagi.
Baca Juga: Mahfud MD: Salah Besar Menuduh Orang Berjilbab Sebagai Manusia Gurun
2. ITK minta tidak dikaitkan dengan tulisan opini Budi di media sosial
Ilustrasi tampilan depan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) (www.itk.ac.id)Sementara, melalui akun media sosialnya, ITK meminta kepada publik agar tulisan opini Budi tidak dikaitkan dengan kampus yang dipimpinnya. Tulisan tersebut, menurut ITK, adalah opini pribadi Budi.
"Oleh karena itu, mohon pemberitaan dan komentar lebih lanjut baik oleh media atau para netizen, tidak mengaitkan dengan institusi ITK. Awak media atau para netizen dapat langsung berkomunikasi dengan beliau," demikian pernyataan resmi ITK yang dikutip dari akun Twitter mereka pada hari ini, 3 Mei 2022 lalu.
Sementara, Budi menyayangkan banyak pihak yang menafsirkan berbeda dari penjelasan atau yang ia tulis. Budi pun membantah tulisannya itu dibuat untuk menyinggung umat Islam.
3. Rektor ITK segera dinonaktifkan
Ilustrasi kampus (IDN Times/Sukma Shakti)Sementara, berdasarkan perbincangan jurnalis senior Hersubeno dengan Komite Reviewer LPDP, Azyumardi Azra, Rektor ITK bakal segera dinonaktifkan. Informasi itu diungkap Hersubeno melalui akun YouTubenya.
Azyumardi mengaku telah berkomunikasi dengan Plt Dirjen Dikti Nizam dan Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto.
Keduanya menyesalkan sikap Budi Santosa. Menurut Azyumardi, Budi telah melanggar pakta integritas.
"Pakta itu ditandatangani Budi ketika menjadi pewawancara (LPDP). Di pakta itu tertulis bahwa pewawancara berjanji tidak akan mengungkapkan proses wawancara terhadap calon dan penilaian terhadap calon (penerima beasiswa LPDP)," kata Azyumardi seperti dikutip pada hari ini.
Poin kedua yang dilanggar oleh Budi yakni tidak mempersepsikan calon penerima beasiswa atas dasar gender, ras, suku, etnis, agama dan kecenderungan politik.
Baca Juga: Rektor Sebut Mahasiswa Manusia Gurun, Manajemen LPDP Disorot
Topik:
Berita Terkini Lainnya
