Demokrat Kubu Moeldoko Sebut Kelompok Radikal Tumbuh Subur di Era SBY
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (Tangkapan layar YouTube Partai Demokrat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat kubu Moeldoko kembali memunculkan manuver baru yang ditujukan ke Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Juru bicara PD kubu Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Muhammad Rahmad menyebut organisasi radikal yang justru tumbuh subur di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika ia masih menjabat sebagai presiden. Namun, ia tak menyebut apakah organisasi radikal yang dimaksud adalah Front Pembela Islam (FPI).
"Jelaskan saja oleh AHY atau SBY ke masyarakat luas, mengapa organisasi radikal bisa tumbuh subur di Indonesia di era kepemimpinan SBY sebagai presiden sekaligus ketua umum dan ketua majelis tinggi Partai Demokrat," ujar Rahmad dalam keterangan tertulis pada Selasa (30/3/2021).
Ketika dikonfirmasi apakah organisasi radikal yang dimaksud adalah FPI, Rahmad enggan menjelaskan lebih lanjut. Ia memilih agar SBY atau AHY saja yang menyampaikan itu ke publik.
Ia menjelaskan kelompok radikal tersebut merasa nyaman berlindung di dalam Partai Demokrat dan di balik bayang-bayang SBY. Tudingan SBY terkait dengan organisasi radikal sudah diembuskan sejak lama. Presiden keenam itu bahkan sempat menyampaikan ke publik bahwa ia difitnah oleh jenderal bintang empat terkait aksi demonstrasi besar-besaran 2 Desember 2016 silam.
"Ternyata ada laporan, baik yang secara serius disampaikan ke Presiden Jokowi, maupun yang tidak, yang mengatakan SBY-lah yang menunggangi dan mendanai aksi 212. Semuanya itu fitnah yang kejam, keterlaluan dan 100 persen tidak benar," kata SBY di saluran YouTube Partai Demokrat pada 24 Februari 2021 lalu.
Apa tanggapan PD kubu AHY terkait tudingan organisasi radikal tumbuh subur di kepemimpinan SBY?
1. Tudingan organisasi radikal tumbuh subur di era SBY bisa memantik kemarahan kader Demokrat
Susilo Bambang Yudhoyono ketika melantik Moeldoko menjadi Panglima TNI (ANTARA FOTO/Andika)Wakil Sekretaris DPP Partai Demokrat kubu AHY, Ossy Dermawan membantah dengan tegas tudingan itu. Menurutnya, PD yang dijadikan tempat berlindung kaum radikal adalah tudingan berbahaya.
"Pernyataan itu dapat menyulut kemarahan tidak hanya kader, simpatisan Partai Demokrat, tetapi juga rakyat Indonesia," ujar Ossy melalui keterangan tertulis hari ini.
Ia menggaris bawahi setiap kepemimpinan presiden memiliki masa dan tantangannya masing-masing. Di era SBY, tantangan yang terberat saat itu adalah membasmi organisasi teroris Asia dan dunia yang juga beroperasi di Indonesia seperti Jemaah Islamiyah. Kelompok teroris itu diketahui berafiliasi dengan organisasi teroris internasional Al-Qaeda.
"Terbukti pemerintahan SBY mampu menghancurkan sel-sel teroris tersebut dan melumpuhkan serta menangkap aktor-aktor utamanya. Jadi, yang diselesaikan bukan sekadar pembubaran ormas lokal tapi membasmi organisasi teroris Asia dan dunia," tuturnya.
Baca Juga: SBY: Partai Demokrat Not For Sale!
2. Upaya SBY membasmi kelompok teror berbuah penghargaan
ANTARA FOTO/Aswaddy HamidOssy mengatakan atas upaya itu lah SBY pada tahun 2013 diganjar penghargaan sebagai negarawan dunia 2013 (World Statesman Award) dari Appeal of Conscience Foundation (ACF). ACF merupakan organisasi yang mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi dan dialog antar kepercayaan yang berbasis di New York, Amerika Serikat.
"Ini merupakan wujud apresiasi dunia terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia di era pemerintahan SBY," ujarnya.
Partai Demokrat pimpinan AHY, kata Ossy, mendukung segala upaya Presiden Jokowi dalam menjaga keberagaman, kebhinnakeaan dan pluralisme Indonesia agar tercipta harmoni serta perdamaian di tanah air. Ossy juga menggaris bawahi semua proses hukum yang terkait aksi teror harus berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan.
3. PD kubu Moeldoko klaim kepengurusan yang dipimpin oleh AHY sudah demisioner
Ketum PD Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) dan KSP Moeldoko (kanan) (ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat/Aditya Pradana Putra)Di sisi lain, Muhammad Rahmad juga menyebut kepengurusan PD yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah resmi demisioner saat digelar KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu. Kepengurusan DPP yang resmi, kata Rahmad, adalah yang dipimpin oleh Moeldoko.
"Jadi, apapun yang disampaikan oleh AHY, ketua umum demisioner tidak akan membawa pengaruh apapun karena kepengurusannya sudah dinyatakan demisioner oleh peserta kongres di Deli Serdang. Oleh sebab itu, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dalam waktu secepatnya akan mengambil langkah-langkah penertiban di internal partai," ungkap Rahmad dalam keterangan tertulis.
Rahmad turut mengimbau kepada kader partai di daerah untuk tetap bersatu dan utuh di dalam rumah besar Partai Demokrat. Ia mengklaim di bawah kepemimpinan Moeldoko, tidak akan ada aksi memecat kader secara semena-mena seolah-olah ia pemilik parpol berlambang mercy itu.
Pernyataan itu langsung dibantah oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP PD kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra. Ia meyakini publik sudah tidak bisa lagi ditipu oleh pernyataan PD kubu Moeldoko.
"Karena omongan Rahmad dan gerombolannya itu tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada bukti dan fakta, semua hanya didasari kebohongan," ujar Herzaky.
Di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menkopolhukam, Mahfud MD, sudah berulang kali menyatakan kepengurusan PD yang sah saat ini adalah yang dikukuhkan dengan SK Yasonna tahun 2020 adalah yang dipimpin AHY.
Baca Juga: Moeldoko Akhirnya Buka Suara! Ini Alasannya Mau Jadi Ketum Demokrat
Topik:
Berita Terkini Lainnya
