Dorong Munaslub, Politisi Senior Dipanggil Dewan Etik Golkar
Politisi senior dari Partai Golkar, Lawrence TP Siburian ketika dipanggil oleh Dewan Etik Partai Golkar. (IDN Times/Santi Dewi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Politisi senior Partai Golkar, Lawrence TP Siburian, diundang oleh Dewan Etik Partai Golkar, Senin (17/7/2023). Ia diundang untuk klarifikasi karena menggulirkan wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2023. Proses klarifikasi itu berlangsung dari pukul 10.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB.
"Ada dua hal yang ditanyakan. Pertama, saya mempertanyakan mengenai kompetensi daripada dewan etik yang mengundang untuk menyampaikan klarifikasi. Kemudian, kami berdiskusi cukup lama mengenai kompetensi ini. Akhirnya, kami sepakati bahwa Dewan Etik itu mengundang saya, bukan mengadili saya," ujar Lawrence di kantor DPP Partai Golkar, Senin.
Dia mengatakan, Dewan Etik menanyakan substansi kepadanya. Namun, ia tidak bisa menjelaskan secara detail materi dan bahan yang disampaikannya di hadapan pimpinan Dewan Etik. Sebab, semua pernyataan disampaikan di dalam forum tertutup.
"Semoga bahan-bahan yang saya berikan tadi cukup memberikan penjelasan kepada Dewan Etik. Ini semua saya lakukan semata-mata karena kecintaan saya kepada Partai Golkar. Ini bentuk kecintaan kami, eksponen pendiri Partai Golkar," tutur Lawrence yang sudah 40 tahun di partai tersebut.
Lebih lanjut, Lawrence mengaku diminta oleh Dewan Etik Golkar menggunakan mekanisme parpol untuk menyampaikan aspirasi dan bukan mengumbarnya ke ruang publik.
Apakah proses klarifikasi itu bakal menghentikan Lawrence menggulirkan wacana munaslub?
Baca Juga: Waketum: Kader Golkar yang Wacanakan Munaslub Harus Diperingatkan
1. Lawrence tidak menjalani proses sidang etik, maka belum ada sanksi
Politisi senior Partai Golkar, Lawrence Siburian ketika memberikan keterangan pers di Hotel Sultan. (Dokumentasi Istimewa)Lebih lanjut, Lawrence menyebut, selama proses permintaan keterangan, ia mengaku tidak menjalani sidang etik Partai Golkar sehingga belum ada sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Etik.
"Kami tadi tidak melakukan sidang untuk penilaian, melainkan pertemuan untuk fungsi pengawasan. Jadi, belum sampai ke tahap untuk menjatuhkan judgement atau hukuman," kata dia.
Ia pun mengaku bersedia dipanggil lagi setiap saat setelah Dewan Etik mempelajari semua bahan yang telah diserahkannya. Lawrence juga menyebut, meski dipanggil Dewan Etik, tetapi bukan berarti wacana menggulirkan munaslub menghilang.
"Saya kira itu (wacana munaslub) sudah saya sampaikan pada Kamis lalu. Itu adalah satu keputusan. Jadi, begitulah kira-kira (akan tetap melanjutkan wacana munaslub)," ujarnya.
Baca Juga: Politisi Senior: Elektabilitas Airlangga 1 Persen, Koalisi Sama Siapa?
2. Pihak Lawrence ikut laporkan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Airlangga
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan sambutan dalam Tasyakuran HUT Ke-57 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (20/10/2021). Perayaan HUT Ke-57 Partai Golkar tersebut mengangkat tema Bersatu Untuk Menang (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)Ketika tiba di kantor DPP Partai Golkar, Lawrence didampingi sejumlah pengacara yang merupakan kader Golkar. Kuasa Hukum Lawrence, Zulhendri Hasan, mengatakan, pada saat yang sama, pihaknya turut melapor kepada Dewan Etik Golkar soal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Umum, Airlangga Hartarto. Dugaan pelanggaran etik itu adalah persoalan pribadi Airlangga yang menjadi konsumsi publik.
Editor’s picks
Ia mengaku heran dengan Dewan Etik sebab mereka tidak memberikan respons apapun ketika sudah ada pelaporan yang masuk ke Bareskrim menyangkut skandal Airlangga tersebut.
"Dewan Etik ketika itu bahkan tidak merespons. Kami menuntut Dewan Etik untuk merespons, maka kami beri bahan, data untuk ditelaah. Benar atau tidak?" kata dia menjawab pertanyaan IDN Times.
Jika bahan yang disampaikan oleh pihak Lawrence terbukti, maka Airlangga dianggap memenuhi kualifikasi telah melakukan perbuatan tercela. Dengan begitu, maka Airlangga tidak memenuhi syarat untuk maju menjadi capres dari Partai Golkar.
"Kan syaratnya harus memenuhi PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela) untuk bisa jadi calon presiden. Ini belum yang termasuk Pak Airlangga tidak berprestasi," ujarnya lagi.
Ia bersikukuh bahwa pernyataan Lawrence yang menggulirkan wacana Munaslub bukan termasuk pelanggaran kode etik di Golkar. Hal itu lebih sesuai ke dalam dinamika internal di Golkar.
"Kalau ini direspons lebih jauh oleh Dewan Etik, maka ini menjadi langkah mundur. Dewan Etik terlalu sensitif ketika menyangkut sentimen dalam kepemimpinan Airlangga. Di dalam pengaduan ke Dewan Etik juga seperti itu. Kalau orang yang mengkritik malah disingkirkan," tutur dia.
Baca Juga: Waketum Golkar: Enam Bulan Lagi Pemilu Kok Mau Munaslub, Telat!
3. Dewan Etik masih dalam tahap pengumpulan keterangan
Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Muhammad Hatta. (IDN Times/Santi Dewi)Sementara, Ketua Dewan Etik, Muhammad Hatta, mengatakan, pihaknya belum menjatuhkan sanksi bagi Lawrence TP Siburian. Pihaknya masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Namun, ia sempat menasihati agar tidak membawa permasalahan di internal Golkar ke ruang publik.
Ketika ditanyakan oleh IDN Times, apakah menggulirkan wacana munaslub itu termasuk pelanggaran etik yang berat di Golkar, Hatta merespons munaslub ada di forum khusus.
"Di DPP ini kan ada rapat pleno, rapat-rapat harian, rapat bidang, ada rakernas, lalu lebih tinggi lagi ada rapimnas, lebih tinggi lagi ada munaslub. Jadi, kalau ada yang membawa wacana munaslub ke ruang publik, menjadi pertanyaan, maksudnya apa?" kata Hatta.
Sebab, bagi para pengurus Golkar di daerah bergulirnya wacana Munaslub membuat mereka bingung. Saat ditanyakan kembali apakah yang melaporkan Lawrence ke Dewan Etik berasal dari internal DPP Golkar, Hatta tidak menjawab secara lugas.
"Dewan Etik bisa bersidang juga kami mendengar, melihat, adanya hal-hal yang bertindak tidak sesuai dengan etika, maka kami akan undang. Jadi, tidak harus selalu ada laporan dari luar Dewan Etik," tutur dia.
Ia menambahkan, bila ada laporan dari pihak luar ke Dewan Etik, maka pihak pelapor wajib melampirkan alat-alat bukti. Selain Lawrence, Dewan Etik juga akan mengundang anggota Dewan Pakar, Ridwan Hisjam untuk dimintai keterangan pada Selasa (18/7/2023).
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
Baca Juga: Dewan Pakar Golkar Usulkan Munaslub, Airlangga: Gak Ada Agenda Itu
Topik:
Berita Terkini Lainnya
