Dubes Hermono Imbau Pekerja RI di Malaysia Segera Divaksinasi
Dubes RI untuk Kerajaan Malaysia Hermono (www.ikaundip.org)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Malaysia, Hermono mengimbau agar semua pekerja asal Indonesia yang bekerja di Negeri Jiran segera divaksinasi COVID-19. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk mencegah agar memberikan tambahan imunitas melawan varian Delta Plus AY.4.2 yang telah masuk ke Malaysia.
Hermono mengatakan tidak terlalu khawatir dengan WNI yang sudah memiliki visa bekerja di Malaysia. Mereka pasti akan langsung mendatangi fasilitas kesehatan untuk divaksinasi. Pekerja asing tidak dikenakan biaya untuk vaksinasi.
Ia lebih khawatir terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak memiliki izin bekerja di Malaysia. Kebanyakan dari mereka memilih tak divaksinasi karena khawatir bakal ditangkap oleh otoritas setempat.
"Sebetulnya seluruh pekerja yang tidak berdokumen itu boleh mengikuti program vaksinasi. Hanya permasalahannya karena statusnya tidak berdokumen banyak warga negara Indonesia yang takut," ujar Hermono ketika dihubungi pada Kamis (11/11/2021).
KBRI, kata Hermono, sudah menggandeng beberapa LSM untuk mengimbau WNI yang tak memiliki izin bekerja agar ikut vaksinasi. "Tetapi, saya lihat jumlahnya masih relatif kecil. Masih belum signifikan," kata dia.
Lalu, mekanisme apa yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memastikan lalu lintas orang dari Malaysia ke Tanah Air tidak berpotensi membawa masuk varian baru Delta Plus?
Baca Juga: Jadi Pahlawan di Masa Pandemik, Prokes dan Vaksinasi Terus Didorong
1. PMI yang ingin pulang ke RI harus lakukan tes PCR di klinik tertentu
Profil Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Malaysia, Hermono (IDN Times/Sukma Shakti)Menurut Hermono, mekanisme kepulangan pekerja Indonesia dari Malaysia tetap ketat seperti beberapa bulan sebelumnya. Mereka yang hendak pulang harus melakukan tes swab PCR di klinik tertentu yang hasilnya diakui oleh Kementerian Kesehatan Malaysia.
"Bahkan, untuk PMI yang kepulangannya difasilitas oleh KBRI, kami hanya menunjuk satu klinik yang terbukti reliable. Imbauan-imbauan ini terus kami lakukan agar tidak melakukan tes (PCR) di klinik yang tidak diakui oleh Kemenkes Malaysia," kata pria yang sebelumnya bertugas sebagai Dubes RI di Madrid, Spanyol itu.
Ia menyebut kondisi empat bulan lalu dinilai cukup mengkhawatirkan sebab sempat ditemukan PMI yang hendak pulang ke Tanah Air dengan membawa surat hasil tes PCR swab palsu. Namun, aksi seperti itu sudah berkurang lantaran sudah muncul tingkat kesadaran di benak masyarakat agar melalukan tes swab PCR secara benar.
Sementara, dua kasus Delta Plus yang dibawa oleh pelajar Malaysia dari Inggris terus ditelusuri keberadaannya di Negeri Jiran. Dua pelajar asal Negeri Jiran itu telah pulih dari COVID-19.
Meski begitu, kata Hermono, Pemerintah Malaysia terus waspada lantaran kasus COVID-19 di sana dalam sepekan terakhir masih fluktuatif.
Editor’s picks
Baca Juga: Varian Delta Plus AY.4.2 Sudah Masuk Malaysia, Dibawa dari Inggris
2. Indonesia dan Malaysia menyepakati saling akui sertifikat vaksin untuk travel corridor agreement (TCA)
Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika memberikan keterangan pers bersama dengan PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Istana Bogor pada 10 November 2021 (Tangkapan layar YouTube)Sementara, di dalam kunjungan kenegaraannya yang pertama ke Indonesia, PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob menyepakati kedua negara saling mengakui sertifikat vaksin yang dikeluarkan. Hal ini akan memudahkan bagi warga dari kedua negara yang ingin berkunjung untuk kepentingan bisnis.
Hingga saat ini, Indonesia masih belum membolehkan warga Malaysia masuk ke Tanah Air. "Dengan adanya pengakuan sertifikat vaksinasi akan mempermudah pengawasan. Selain itu, sudah digagas penunjukkan laboratorium yang diakui dan ada kesamaan standar pengujian di lab-lab ada di Indonesia dan di Malaysia. Hal ini untuk memudahkan WNI yang ingin kembali atau ketika kebijakan travel corridor sudah dibuka bisa terawasi dengan baik," ujar Hermono.
Kebijakan travel corridor arrangement (TCA) baru akan diberlakukan mulai 29 November 2021 mendatang. Meski begitu, Hermono tetap berharap agar pemerintah kedua negara berhati-hati. Sebab, di Benua Eropa kasus COVID-19 kembali melonjak.
"Jangan sampai dibukannya TCA malah memberikan dampak pada peningkatan kasus (COVID-19). Saya berharap juga skrining lebih diperketat," kata dia.
3. Varian Delta Plus menular lebih cepat 15 persen dibandingkan varian Delta
Ilustrasi virus Sars-CoV-2 penyebab COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)Sementara, Eks Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama (WHO) mengungkap, subvarian Delta AY.4.2 memiliki karakteristik penularan lebih cepat 10 hingga 15 persen dari varian Delta. Varian AY.4.2 yang menjadi kekhawatiran memicu peningkatan kasus COVID-19 di Inggris, belakangan juga dikhawatirkan berdampak pada efikasi vaksin COVID-19.
"Dari lima kemungkinan dampak, maka baru ada informasi tentang penularannya, yaitu bahwa AY.4.2 ini tampaknya sekitar 10 sampai 15 persen lebih menular," kata Prof Tjandra dikutip dari kantor berita ANTARA beberapa waktu lalu.
Tjandra juga menyebut, sudah ada 26 ribu subvarian Delta AY.4.2 yang dilaporkan dari 42 negara. Namun, belum ada data apakah varian AY.4.2 memang berdampak pada efikasi vaksin.
"Kita tahu kalau ada varian baru virus SARS-CoV-2, maka selalu yang dibicarakan kemungkinan lima dampaknya, yaitu pada penularan, beratnya penyakit, kemungkinan infeksi ulang, dampak pada diagnosis, dan dampak pada vaksin," kata dia.
Baca Juga: Varian Delta AY.4.2 Masuk Malaysia, Luhut: Karantina Bisa Jadi 7 Hari
Berita Terkini Lainnya
