Temui Erick Thohir, KPK akan Kawal Dana COVID-19 Agar Tak Dikorupsi
(Ketua KPK Komjen <Pol> Firli Bahuri) ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen (Pol) Firli Bahuri mengakui dimintai oleh Menteri BUMN, Erick Thohir agar mengawal dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang angkanya mencapai Rp905,1 triliun. Tujuannya agar tidak dikorupsi dan tepat sasaran.
Itu sebabnya Erick dan dua Wakil Menterinya mendatangi gedung Merah Putih pada Rabu (8/7/2020). Pertemuan itu berlangsung selama 1,5 jam dimulai dari pukul 10:00 WIB.
Komisi antirasuah, kata Firli, diminta terlibat dan memberi masukan dalam pembuatan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan uang tersebut.
"Jadi, sesuai tugas pokok KPK, KPK melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi dan berkoordinasi dengan instansi atau kementerian terkait untuk mengawasi pelaksanaan program pemerintah itu," ungkap Firli melalui keterangan tertulis pada malam ini.
Untuk menindak lanjuti permintaan Erick, maka komisi antirasuah, kata Firli, membentuk satuan tugas pencegahan dan penindakan.
"Ada 15 satgas pencegahan dan 8 satgas penindakan," ungkap jenderal bintang tiga di kepolisian itu.
Firli pun mengaku institusi yang ia pimpin akan menggunakan aturan hukum maksimal bagi koruptor dana bencana. Apa itu?
1. KPK mengancam akan mengenakan pasal hukuman mati bagi koruptor dana bencana
Komisi III DPR saat berkunjung ke Rutan KPK, Selasa 7 Juli 2020 (Dok. KPK)Menurut Firli, komisi antirasuah tidak akan segan-segan menggunakan ancaman hukuman mati bagi siapapun yang terbukti melakukan korupsi dana bencana.
"Oleh sebab itu, jangan main-main dengan anggaran penanganan bencana," kata dia.
Firli juga menggaris bawahi KPK masih tetap fokus melakukan pemberantasan korupsi. Kendati selama ini ia menggaungkan upaya pencegahan yang dikedepankan.
Tetapi, pada praktiknya, Firli turut menugaskan dua deputi untuk mengawal penggunaan dana PEN yakni Deputi Bidang Penindakan dan Deputi Bidang Pencegahan.
Baca Juga: Banyak Kepala Daerah Terlibat Korupsi, Ongkos Politik Terlalu Tinggi?
2. Kementerian BUMN meminta KPK terlibat langsung dalam pengawasan dan pembuatan regulasi
Menteri BUMN Erick Thohir dan para wamen mengunjungi KPK (Dok. IDN Times/KemenBUMN)Sementara, juru bicara bidang pencegahan korupsi, Ipi Maryati Kuding, mengatakan dalam pertemuan dengan durasi 1,5 jam itu, Menteri BUMN menjelaskan enam skema pembiayaan penanganan COVID-19 yang terkait dengan Kementerian BUMN yaitu UMKM dan pembiayaan korporasi.
Salah dua yang disampaikan yaitu bantuan modal kerja dan penyertaan modal negara.
"Menteri BUMN juga mengusulkan agar KPK dapat mengawal setiap tahapan lebih awal. Dalam hal pembuatan regulasi, misalnya Menteri BUMN menawarkan agar KPK diupdate dan diikutsertakan untuk dapat memberikan masukan," kata Ipi dalam keterangan tertulis.
3. KPK soroti penyertaan modal negara terhadap sejumlah bank
(Ketua KPK Firli Bahuri memamerkan nasi goreng buatannya) ANTARA FOTO/M. Risyal HidayatSebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri ketika rapat dengan tim pengawas COVID-19 pada 20 Mei 2020 lalu pernah mengatakan institusi yang ia pimpin menyoroti penyertaan modal negara (PMN) terhadap sejumlah bank, dalam rangka program Penyelamatan Ekonomi Nasional.
"Kami soroti bagaimana mekanisme pasal 8, pemerintah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMN dan anak usaha BUMN. Sebagaimana PP 23/2020 dalam pelaksanaannya diberikan mandatory kepada Bank Himbara," kata Firli ketika itu.
Dalam aturan tersebut, ada bank yang berfungsi sebagai bank peserta dan ada sejumlah bank yang menjadi pelaksana. Bank peserta menerima dana penyangga likuiditas dari Penempatan Dana Pemerintah.
Sementara, Bank Pelaksana memberikan dukungan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja kepada (Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi UMKMK).
Firli sempat memberikan catatan agar OJK turut hadir dalam pengawasan program itu.
"Kalau bank pelaksana diberikan kepercayaan untuk mengelola dana UMKM dan lain-lain tentu dalam pelaksanaan perlu dilakukan pengawasan peran OJK. Jadi penting," ujar dia.
Baca Juga: IDI: Nakes yang Layani COVID-19 Berhak Dapatkan Dana Insentif
Berita Terkini Lainnya
