Komisi X Desak Koster Cabut Penolakan Israel di World Beach Games
Gubernur Bali Wayan Koster (Dok.IDN Times/Wayan Koster)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mendesak agar Gubernur Bali, I Wayan Koster mencabut pernyataannya yang kembali menolak kehadiran kontingen Israel. Kali ini, kepala daerah dari PDI Perjuangan itu menolak kontingen Israel di ajang ANOC World Beach Games yang dihelat pada 5-12 Agustus 2023.
Ini merupakan kelanjutan dari penolakan Koster terhadap timnas Israel di ajang Piala Dunia U-20 yang semula digelar pada Mei mendatang.
"Saya kira tidak ada salahnya Pak Koster menarik dulu statement-nya dan memastikan bahwa apa yang diselenggarakan ini sudah memenuhi protokol dari kebijakan politik luar negeri yang disampaikan oleh KOI (Komite Olimpiade Indonesia)," ungkap Syaiful kepada media di Jakarta pada Kamis, (6/4/2023).
Protokol yang dimaksud Syaiful yakni kontingen Israel tidak akan mengibarkan bendera hingga mengumandangkan lagu kebangsaan di Bali. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tak mau kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia U-20 kembali berulang di ANOC World Beach Games 2023.
"Pengalaman itu (Indonesia dicoret sebagai tuan rumah oleh FIFA) mengajarkan bahwa pemerintah harus solid. Selain itu, pemerintah pusat harus bisa memastikan acara tersebut berjalan dengan baik," kata dia.
Maka, ia mengimbau kepada para kepala daerah agar tidak menyampaikan pernyataan terbuka lebih dulu ke publik, khususnya terkait kehadiran kontingen Israel. "Saya menyesalkan statement Pak Koster, semestinya Beliau memahami betul suasanya dulu dari peristiwa kemarin. Saya mendorong Pak Koster untuk duduk bersama dengan KOI, Bu Menlu dan Menpora baru kita," tutur dia lagi.
Apa yang sebenarnya dijadikan dasar oleh Koster untuk kali ini menolak kehadiran kontingen Israel?
Baca Juga: Jokowi Ngaku Belum Dapat Laporan Penolakan Koster soal Israel di AWBG
1. Gubernur Koster jadikan Peraturan Menlu tahun 2019 sebagai dasar tolak kontingen Israel
Gubernur Bali, Wayan Koster (Dok.IDN Times/Istimewa)Sementara, Gubernur Koster menjadikan Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.
"(Berpatokan) pada konstitusi, yang kedua dasarnya adalah Peraturan Luar Negeri nomor 3 tahun 2019. Sebagai suatu entitas sendiri karena diatur dalam peraturan menteri luar negeri, tidak boleh menyampaikan lagu kebangsaan (Israel)," ujar Koster kepada media, di Pura Besakih, Karangasem, Bali, pada 5 April 2023 lalu.
"Jadi, saya tetap menolak kehadiran Israel di Bali, termasuk di ANOC World Beach Games mendatang," katanya menambahkan.
Poin yang dirujuk oleh Koster itu tertulis di dalam Permenlu 2019 Bab X poin B.151. Di poin c tertulis "dalam melakukan hubungan dengan Israel kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dan selama ini masih berlaku yaitu tidak diizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah RI." Padahal, Permenlu itu tidak bisa mengikat para kepala daerah.
Berbeda dari Koster, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace, mengaku masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait masalah ini. "Itu menunggu arahan dari pusat. Pengalaman yang sekarang menjadi pelajaran penting. Menunggu arahan dari pusat. Iya dari Presiden," kata Cok Ace pada 3 April 2023 lalu di Bali.
Editor’s picks
Baca Juga: Jokowi Ngaku Belum Dapat Laporan Penolakan Koster soal Israel di AWBG
2. Komisi X DPR ingatkan kepala daerah untuk jadi tuan rumah ANOC World Beach Games tak mudah
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Sementara, Syaiful mendorong agar Koster secepatnya berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ia mengingatkan persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah ANOC World Beach Games sudah cukup lama. Ia mengimbau kepada semua pihak agar tidak lagi membuat kegaduhan di ruang publik.
"Saya kira secepatnya semua konsolidasi untuk bisa mengambil peran itu dengan Menpora baru, duduk bersama dan mengambil keputusan. Jadi, saya kira acara ini harus tetap jalan karena sudah disiapkan sejak lama," kata dia.
Selain itu, Syaiful juga mendorong pemerintah pusat untuk melakukan reformulasi kebijakan politik luar negeri Indonesia agar bisa lebih kontekstual terkait sepak bola. "Kalau selalu ada preseden semacam ini dan sekali lagi gak ada yang diuntungkan dari proses ini. Yang pasti kalau peristiwa itu kembali berulang ya kita semua yang dirugikan," ujarnya lagi.
3. Ganjar sempat telepon Koster untuk komunikasikan kehadiran kontingen Israel
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (ANTARA FOTO/Reno Esnir)Sementara, kolega Koster di PDIP, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sempat menghubungi Gubernur Bali itu. Dalam pembicaraan telepon itu, Ganjar sempat meminta kepada Koster agar segera dikomunikasikan seandainya keputusan yang diambil kembali menolak kontingen Israel.
"Saya telepon Pak Koster. Eh Pak gubernur, Pak Koster habis ini ada World Beach Games ya? Oh iya bulan Agustus kalau tidak salah," ujar Ganjar ketika diwawancara di program Mata Najwa dan tayang di YouTube Najwa Shihab pada 4 April 2023 lalu.
"Israel ikut lho, tolong diomongin sekarang agar kemudian kita punya cara-cara yang bisa dilakukan dengan lebih baik," kata Ganjar lagi.
Menurut Ganjar, komunikasinya dengan Koster merupakan upaya untuk meminimalisasi respons masyarakat yang akan berdampak kepada Indonesia.
"(Agar) tidak mengundang respons yang akan merugikan kepentingan nasional kita, nanti ribut, nanti ramai," tutur dia.
Ganjar merupakan kepala daerah lainnya yang juga menyatakan penolakan kehadiran timnas Israel di ajang Piala Dunia U-20.
Baca Juga: Pesan Jokowi ke Ganjar dan Koster: Jangan Campur Aduk Politik dan Bola
Berita Terkini Lainnya
