Pimpinan KPK Masih Pertimbangkan Hadir Jadi Panelis Debat Capres
Setkab.go.id/ OJI/Humas
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) hingga saat ini masih belum menentukan apakah turut hadir dan memenuhi undangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu panelis. Permintaan agar pimpinan KPK menjadi panelis atau tim pakar disampaikan dalam bentuk surat dan diterima pada 28 Desember 2018.
"Pada pokoknya di dalam surat itu, KPU meminta agar KPK bersedia menjadi panelis untuk debat pertama pada tanggal 17 Januari 2019 dengan tema hukum, hak asasi manusia, korupsi dan terorisme. KPK tentu menghargai permintaan KPU tersebut," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah melalui keterangan tertulis pada Kamis (3/1).
Dalam pandangan KPK, permintaan dari KPU itu, menunjukkan lembaga tersebut menunjukkan kepeduliannya terhadap aspek anti korupsi.
Lalu, apa respons dari KPK? Apakah mereka akan memenuhi undangan tersebut? Sebab sempat muncul kekhawatiran hadirnya salah satu pimpinan bisa menganggu independensi lembaga antirasuah.
1. KPK masih membahas di kalangan internal apakah pimpinan perlu hadir sebagai panelis debat capres
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, mereka masih mendiskusikan di kalangan internal apakah pimpinan perlu hadir sebagai panelis atau tim ahli di dalam debat calon presiden gelombang pertama yang digelar pada (17/1) mendatang. Opsi lain yang sedang dipertimbangkan, kata Febri, yakni bisa memberikan saran materi tentang pemberantasan korupsi dan keberadaan KPK, tanpa perlu dihadiri oleh pimpinan.
Lalu, mengapa KPK justru mempertimbangkan untuk absen dari debat capres tersebut?
"Yang dipertimbangkan adalah risiko terhadap independensi lembaga. Apalagi KPK adalah institusi penegak hukum. Jadi, lebih baik KPK fokus kepada lima tugas yang sudah diberikan oleh Undang-Undang," ujar Febri melalui pesan pendek kepada IDN Times pada siang tadi.
Baca Juga: Ini Jadwal Siaran Langsung Debat Capres-Cawapres di Televisi dan Radio
2. KPK tidak akan cawe-cawe terhadap visi dan misi masing-masing capres
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Sementara, di dalam pandangan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, seandainya hadir menjadi panelis pun, mereka tidak akan cawe-cawe atau ikut campur terhadap visi dan misi masing-masing calon presiden. Sebab, kalau berkomentar, maka tentu akan dianggap oleh publik memihak salah satu kubu.
"Kalau pun memang ada visi dan misi paslon tentang pemberantasan korupsi sama seperti visi dan misi KPK, yang pasti kami tidak dalam posisi mengomentari," kata Saut.
Ia pun menegaskan langkah KPK untuk mempromosikan pemilu yang berintegritas bukan pula bermaksud untuk memihak salah satu calon. Sebab, yang diinginkan oleh lembaga antirasuah yakni terpilih pemimpin yang bersih dari korupsi sehingga rakyat bisa sejahtera.
Editor’s picks
Pimpinan pun tidak mempermasalahkan soal hadir atau tidak di dalam acara tersebut. Namun, seandai pun hadir, kehadiran KPK lebih ingin berkontribusi ke hal positif ketimbang negatif.
Baca Juga: Punya Informasi Kasus Korupsi? Hubungi Aja KPK Call Centre 198
3. KPU juga menunjuk mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto untuk jadi panelis
IDN Times/Helmi ShemiNamun, KPU juga menunjuk salah satu panelis yang merupakan mantan pimpinan KPK periode 2011-2015 yakni Bambang Widjojanto. Penunjukkan Bambang rupanya menimbulkan protes dari kubu Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka menilai penunjukkan Bambang tidak etis dan netral. Bambang diketahui merupakan Ketua TGUPP Pencegahan Korupsi yang dibentuk oleh Pemprov DKI.
Ia juga diketahui sempat menjadi timses dari kubu Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Gubernur Anies pun notabene diketahui adalah pendukung kubu Prabowo-Sandi. Maka, tak heran kubu Jokowi-Ma'ruf meminta agar penunjukkan Bambang ditinjau ulang.
Sekretaris Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto meminta agar KPU turut mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Ketika ada yang memberikan masukan tentang Bambang Wijojanto dan kemudian yang lain, itu KPU harus menggunakan seluruh instrumen publiknya untuk menangkap pendapat tersebut karena syarat panelis netral itu sangat penting," kata Hasto pada 30 Desember 2018 lalu.
4. Bambang enggan menjawab karena belum ada pengumuman resmi
(Bambang Widjojanto, mantan pimpinan KPK ) ANTARA FOTO/Reno EsnirSementara, ketika dimintai tanggapannya, Bambang enggan memberikan komentar. Ia baru bersedia memberikan komentar setelah ada pengumuman resmi dari KPU.
"Saya baru mau jawab kalau sudah resmi. Kalau belum resmi kan orang bebas. Gak usah kegeeran lah. Nanti lah kalau sudah jelas," kata Bambang pada Rabu (2/1) di Balai Kota.
Namun, menjadi panelis bukanlah pengalaman pertama bagi Bambang. Ia mengaku sudah sering masuk tim panelis untuk menguji calon doktor meraih gelar S3.
"Kalau saya jadi panelis sering. Terlebih uji (kandidat) S3 (doktor)," katanya lagi.
Baca Juga: KPU Bantah Debat Capres Perdana Dimulai Waktu Maghrib
Topik:
Berita Terkini Lainnya
