KPK Tetap Hormati Putusan MA Soal Caleg Eks Koruptor Boleh Nyaleg
ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki pilihan lain selain menghormati putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung yang membolehkan calon anggota legislatif pernah dipenjara karena kasus korupsi di masa lalu. Artinya, Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 mengenai pencalonan anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dianggap tidak sah.
Padahal, lembaga anti rasuah sempat berharap agar MA mendukung PKPU tersebut. Dengan begitu, parlemen Indonesia ke depannya bisa lebih bersih. Harapan itu tidak berlebihan mengingatnya banyak kasus korupsi yang pernah ditangani oleh KPK merupakan anggota DPR dan DPRD.
"Untuk kasus yang melibatkan anggota DPRD saja ada 146 dan mereka telah diproses. Bahkan, kemungkinan masih akan terus bertambah sepanjang ada bukti yang cukup," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah di gedung KPK pada Jumat malam (14/9).
Proses pemilu anggota legislatif tahun 2019, menurut Febri, merupakan awal mula adanya perbaikan yang signifikan di tingkat parlemen. Sayang, hal tersebut belum bisa terealisasi.
Apa alasan Mahkamah Agung menolak Peraturan KPU mengenai pencalegan? Apa langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah ini?
1. Menurut Mahkamah Agung PKPU nomor 28 dianggap bertentangan dengan UU yang lebih tinggi
Instagram @humasmahkamahagungJuru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, mengatakan PKPU nomor 20 tahun 2018 dianggap telah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni UU Pemilu nomor 7 tahun 2017. Itulah yang menjadi alasan mengapa tiga hakim agung menyatakan PKPU tidak sah.
"Jadi, (caleg) eks napi itu boleh mendaftar sebagai calon asal sesuai dengan ketentuan UU dan putusan Mahkamah Konstitusi kan," ujar Suhadi pada Jumat kemarin.
Putusan itu, kata dia, diambil pada hari Kamis kemarin. Hal ini juga berlaku bagi caleg yang dulunya memiliki latar belakang napi kasus narkoba dan kasus kejahatan seksual anak.
MA menerima 13 pengujian materiil PKPU yang diajukan oleh para mantan koruptor yang ingin kembali menduduki kursi sebagai calon anggota legislatif. Mereka antara lain mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh dan mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati.
Dengan adanya putusan ini, maka polemik yang sempat mencuat di antara KPU dengan Bawaslu sudah menemukan jawaban. Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin, mengatakan pasca diputuskan oleh MA, maka tidak boleh ada yang merasa kecewa.
"Enggak boleh ada yang kecewa, enggak boleh ada yang merasa menang. Ini kan proses penghormatan kita terhadap UU dan aturan yang ada," ujar Afifuddin di kantor KPU pada Jumat kemarin.
Editor’s picks
Baca Juga: Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg? Ini Beda Pendapat KPU dan Bawaslu
2. KPU masih akan mempelajari putusan Mahkamah Agung
ANTARA FOTO/Galih PradiptaSementara, KPU mengatakan masih akan mempelajari putusan Mahkamah Agung. Mereka mengaku belum menerima surat putusan MA mengenai hasil uji materi pasal 4 ayat 3 PKPU nomor 20 tahun 2018. Oleh sebab itu, mereka menolak untuk mengomentari lebih jauh.
"Sehubungan dengan munculnya pemberitaan tentang terbitnya putusan MA yang mengabulkan permohonan atau gugatan judicial review terhadap PKPU nomor 20 tahun 2018, tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, KPU belum bisa memberikan komentar, karena belum ada pemberitahuan resmi dari MA kepada KPU sebagai tergugat atau termohon judicial review tersebut," kata Komisioner KPU, Hasyim Asyari tutur dia pada Jumat kemarin.
3. KPK tetap menghormati putusan Mahkamah Agung yang membolehkan caleg eks koruptor kembali nyaleg
IDN Times/Margith DamanikSementara, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan sebagai penegak hukum, lembaga antirasuah mau tidak mau harus menghormati putusan MA.
"Ya, tentu KPK sebagai institusi penegak hukum tidak memiliki pilihan selain menghormati putusan MA," kata Febri semalam.
Padahal, KPK berharap pada pileg tahun 2019, prosesnya akan disaring lebih ketat agar tidak terjadi lagi praktik korupsi di daerah.
"Yang pernah diproses oleh KPK saja ada 146 anggota DPRD, sedangkan anggota DPR 70 orang. Angka itu kemungkinan masih terus bertambah sepanjang ada alat bukti yang cukup. Makanya, dengan fenomena ini, kami berharap parlemen kita bisa lebih bersih caranya dengan disaring sejak awal," kata mantan aktivis ICW tersebut.
Apa komentar kalian soal putusan MA ini, guys?
Baca Juga: Daftar PNS Berstatus Terpidana Korupsi, DKI dan Kemenhub Terbanyak
Topik:
Berita Terkini Lainnya
