Mahasiswa Sayangkan Aksi Demo di DPR Disebut Ingin Gulingkan Jokowi
IDN Times/Muhammad Iqbal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Manik Margamahendra menyayangkan berkembangnya narasi soal aksi mahasiswa di depan gedung DPR pada Selasa (24/9) ditunggangi oleh kepentingan lain. Kepentingan lain yang dimaksud yakni ingin membatalkan pelantikan anggota DPR periode 2019-2024 dan Joko Widodo sebagai Presiden. Bahkan, di media sosial turut ramai diperbincangkan mahasiswa yang disebut juga ingin menurunkan Jokowi sebagai pemimpin di Indonesia.
"Ya, benar aksi kami memang ditunggangi, tapi ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Mengapa? Karena bahwsanya sangat jelas kami tidak berbicara tentang guling menggulingkan atau turun menurunkan," ujar Manik ketika berbicara di program Indonesia Lawyer Club yang tayang di tvOne pada Selasa malam kemarin.
Menurut Manik, isu penggulingan merupakan urusan para elit di negeri ini. Mahasiswa tidak ambil pusing mengenai hal tersebut. Sebab, di mata mereka baik kaum oposisi atau yang berada di dalam kubu pemerintah sama-sama ingin mengesahkan beberapa RUU yang dinilai ngawur. Salah satu di antaranya RUU KUHP.
"Tidak perlu lah membawa-bawa rakyat dalam pusaran elit politik. Peduli apa elit politik dengan masyarakat selama ini? Bahkan, kepentingannya saja tidak pernah menjadi pembicaraan oleh para elit," kata dia tegas.
Lalu, apa sebenarnya yang dituntut oleh ribuan mahasiswa yang kemudian bergabung dalam kelompok Aliansi Mahasiswa Menggugat? Sebab, Presiden Jokowi sudah mengikuti keinginan mereka dengan menunda pengesahan empat RUU yang dinilai ngawur tadi.
1. Mahasiswa ingin DPR dan pemerintah agar menolak RUU bermasalah lalu dibahas ulang
(Tuntutan mahasiswa di depan DPR 24 September) IDN Times/Sukma ShaktiSementara, menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada, Atiatul Muqtadir yang diinginkan oleh kawan-kawannya bukan Presiden dan DPR menunda pengesahan empat RUU bermasalah, melainkan agar keempatnya ditolak. Lalu, dilakukan pembahasan bersama perwakilan publik sejak awal.
"Jadi, bukan sekedar ditunda. Tetapi, ditolak dan dibahas ulang dengan melibatkan akademisi, masyarakat, sehingga perjalanan demokrasi tak menghasilkan hukum yang represif," kata pemuda yang akrab disapa Fatur itu di program yang sama.
Merujuk ke teori filsuf Habermas, produk hukum yang dihasilkan seharusnya merespons dari kebutuhan masyarakat.
"Ada tiga kriterianya yaitu partisipatif, aspiratif dan presisi," kata dia lagi.
Sementara, ketika ia mencermati pasal-pasal yang ada di dalam RKUHP banyak yang merupakan pasal karet sehingga berpotensi disalah gunakan oleh pemerintah untuk mengkriminalisasi rakyat.
2. Mahasiswa juga meminta agar Presiden dan DPR mencabut revisi UU KPK
Editor’s picks
(Ilustrasi gedung KPK) IDN Times/Santi DewiTuntutan lainnya yang juga penting disuarakan oleh mahasiswa yakni mereka menolak revisi UU KPK. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti, Dinno Ardiansyah menilai dengan kehadiran komisi antirasuah telah mengubah sistem dan tatanan politik di Indonesia. Salah satu contoh perubahan yang dibuat yakni ketika pemerintah hanya fokus untuk menggerogoti sumber daya alam yang dimiliki, kini mereka lebih berhati-hati. Sebab, ada KPK yang selalu mengawasi penggunaan izinnya.
"Kini publik diberikan akses untuk mengelola sumber daya alam tersebut dan tidak semata-mata untuk kepentingan segelintir elit," kata Dinno.
3. Mahasiswa akhirnya turun ke jalan karena aspirasi mereka tak didengar oleh DPR dan pemerintah
Dok.IDN Times/IstimewaSementara, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti, Dinno Ardiansyah mengatakan salah satu alasan mengapa ribuan mahasiswa turun ke jalan, karena mereka merasa resah. Sebab, demokrasi yang dibangun saat ini dinilai hanya mengedepankan kepentingan DPR dan pemerintah.
"Tapi, tidak ada nih seolah-olah yang mengedepankan kepentingan publik," kata Dinno semalam.
Salah satu indikatornya yakni adanya beberapa RUU yang terlihat ngawur dan berpotensi memenjarakan semua orang.
"Permintaan kami khususnya ke negara dan DPR agar mereka bekerja menggunakan hatinya untuk rakyat," tutur dia.
Artinya, kata Dinno, apabila publik masih menyampaikan keberatan dan aspirasi seharusnya didengar. Bukannya, diabaikan.
Mahasiswa, kata Dinno, juga tak ingin turun ke jalan setiap hari. Namun, yang jadi permasalahan, substansi yang mereka tuntut justru tak dikabulkan. Permintaan mereka yakni pemerintah bukan sekedar menunda pengesahan RUU yang bermasalah, melainkan ditolak lalu dibahas ulang.
"Makanya, cara kami begini dengan turun kembali ke jalan," katanya lagi.
Baca Juga: [FOTO] Kondisi Terkini Gedung DPR Usai Ricuh Demo Mahasiswa Hari Kedua
Berita Terkini Lainnya
