Comscore Tracker

Mahfud Bakal Sanksi Kepala Daerah yang Masih Rekrut Tenaga Honorer

Tenaga honorer bakal resmi dihapus pada November 2023

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mewanti-wanti kepala daerah agar menaati ketentuan mengenai peralihan tenaga honorer menjadi pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 lalu tertulis bahwa ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN berlangsung selama lima tahun. Artinya, pada 2023 mendatang sudah tak ada lagi tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintahan. 

"Instansi pemerintah pusat dan daerah harus melakukan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi CPNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap Mahfud di dalam keterangan tertulis pada Minggu, 26 Juni 2022 lalu. 

Ia menyampaikan hal itu dalam rapat di Kemenpan RB. Sementara waktu, ia diinstruksikan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjadi Menpan-RB Ad-Interim. Hal itu lantaran Menpan RB definitif, Tjahjo Kumolo sedang dirawat intensif di rumah sakit. 

Mahfud mewanti-wanti proses peralihan itu sudah harus rampung sebelum tenggat waktu 28 November 2023 mendatang. Ia juga menyebut bakal menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah yang masih menolak untuk menghapus tenaga honorer di tempatnya bekerja. Namun, sebelum dijatuhkan sanksi, kata Mahfud, akan diberikan pembinaan lebih dulu oleh Kementerian Dalam Negeri. 

"Kepala daerah yang melakukan penolakan terhadap penghapusan pegawai honorer dapat dilakukan pembinaan oleh menteri dalam negeri (mendagri) selaku pembina umum dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah," ujarnya. 

Lalu, apa konsekuensi bila tenaga honorer sepenuhnya dihapuskan mulai dari 2023 mendatang?

1. SDM seperti sopir dan tenaga kebersihan akan direkrut dengan metode outsource

Mahfud Bakal Sanksi Kepala Daerah yang Masih Rekrut Tenaga HonorerPetugas kebersihan PT KCI sedang membersihkan setiap sudut gerbong KRL (IDN Times/Rohman Wibowo)

Sementara, Menpan RB, Tjahjo Kumolo mengatakan SDM seperti pengemudi, tenaga kebersihan hingga petugas keamanan, bakal diambil oleh pemerintah dari perusahaan penyedia tenaga alih daya atau outsource. Namun, yang jadi permasalahan, tak setiap hari ada pekerjaan bagi tenaga outsource

"Status tenaga alih daya (outsource) tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan," demikian kata Tjahjo seperti yang tertulis di dalam Surat Edaran (SE) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang ditulis pada 31 Mei 2022 lalu

Di dalam surat edaran itu, Tjahjo juga mewanti-wanti bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang tidak patuh terhadap ketentuan di dalam instruksi tersebut, akan dijatuhi sanksi.

"Bagi PPK yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana poin tersebut dan tetap mengangkat pegawai non-ASN maka akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat menjadi bagian dari obyek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal atau eksternal pemerintah," katanya lagi. 

Baca Juga: Catat! Tenaga Honorer Resmi Dihapus Mulai November 2023

2. Penghapusan tenaga honorer berpotensi menambah jumlah pengangguran

Mahfud Bakal Sanksi Kepala Daerah yang Masih Rekrut Tenaga HonorerPengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah (www.fh.trisakti.ac.id)

Sementara, dalam pandangan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, kebijakan penghapusan tenaga honorer akan berdampak kepada mereka yang bekerja di luar profesi guru. Sebab, bagi guru honorer, mereka bisa diangkat menjadi PNS atau PPPK tanpa tes. 

"Meskipun pemerintah mengatakan passing grade-nya sudah diturunkan sehingga lebih mudah diterima (menjadi CPNS atau PPPK), tetapi kan tetap ada peluang tidak diterima. Nah, bila tidak diterima maka ada peluang menjadi pengangguran," ungkap Trubus kepada media pada 2 Juni 2022 lalu. 

Ia menilai, sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut, pemerintah belum memiliki solusi untuk mencegah terjadinya pengangguran baru. Peralihan SDM menjadi tenaga outsource bukan solusi permanen. 

"Karena kan yang namanya tenaga outsource baru bekerja kalau dibutuhkan. Kalau tenaganya tak dibutuhkan, mereka kan jadi menganggur. Padahal, selama ini mereka sudah bercucuran keringat sebagai tenaga honorer baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah," tutur dia. 

Di sisi lain, Trubus turut menyoroti adanya imbas penghapusan tenaga honorer kepada pelayanan publik. Hal itu bisa terjadi di instansi pemerintahan di daerah. 

"Otomatis pekerjaan menjadi menumpuk bagi ASN dan PPPK karena tenaga honorer yang selama ini biasanya mengerjakan itu, malah dihapuskan," ujarnya.

3. Sejumlah kepala daerah menolak wacana penghapusan tenaga honorer

Mahfud Bakal Sanksi Kepala Daerah yang Masih Rekrut Tenaga HonorerGubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (Dokumentasi ANTARA FOTO)

Meski pemerintah pusat telah memutuskan bahwa tenaga honorer bakal dihapus pada November 2023 mendatang, tetapi tak semua kepala daerah mendukung rencana tersebut. Beberapa kepala daerah justru menyatakan secara terbuka penolakan terhadap penghapusan tenaga honorer. 

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan di lingkungan kerja pemprovnya, keberadaan tenaga honorer sangat dibutuhkan. Berdasarkan data, saat ini masih ada sekitar 6.000 orang yang bekerja di lingkungan Pemprov Bengkulu. 

Ia menjelaskan tenaga honorer yang berada di Bengkulu terdiri dari Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan honorer Tenaga Harian Lepas (THL). Gaji mereka sudah dianggarkan di dalam APBD Bengkulu. 

"Sepanjang itu dari APBD kita, saya kira pemerintah pusat juga harus melihat kebutuhan daerah. Karena yang membayar gajinya itu dari APBD (pemprov) masing-masing," ungkap Rohidin pada Januari 2021 lalu kepada media. 

Apalagi menurut Rohidin, keberadaan tenaga honorer sudah didata secara daring. Sehingga tak bisa dihapuskan begitu saja. 

"Semua sudah online, pemprov tidak bisa menghilangkan data honorer. Karena semua sudah terkoneksi melalui database online," kata dia. 

Penolakan serupa juga disampaikan oleh Pemkot Salatiga. Wali Kota Salatiga, Yuliyanto mengatakan bakal tetap mempertahankan tenaga harian lepas (THL). Sebab, keberadaan tenaga honorer masih dibutuhkan di lingkungan Pemkot Salatiga. 

Ia mengatakan hingga 2022 masih ada 876 tenaga honorer. Sementara, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai 3.318 orang dan PPPK mencapai 14 orang. Yuliyanto mengatakan bakal tetap mempertahankan tenaga honorer karena mereka adalah tulang punggung keluarga. 

"Saya akan pertahankan tenaga kontrak, honorer, dan THL karena mereka sudah lama bekerja di pemerintahan Kota Salatiga dan menjadi tulang punggung keluarga," ungkap Yuliyanto pada Januari 2022 lalu. 

Ia menambahkan peran dari tenaga honorer sangat membantu pihaknya memberi pelayanan ke publik. "THL sebagai supporting sangat berperan," tutur dia. 

Baca Juga: Menpan RB: PNS yang Mau Gaji Lebih Jadi Pebisnis Saja 

Topic:

  • Rendra Saputra

Berita Terkini Lainnya