Mahfud Dongkol Kalah Pilpres, Sentil Bagi-Bagi Jabatan Usai Pilpres
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Dokumentasi tim media Mahfud MD)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengakui, dongkol kalah di pemilu presiden Februari lalu. Sebab, ia meyakini pemilu presiden dipenuhi kecurangan lewat pembagian bantuan sosial.
Apalagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 22 April 2024 lalu, ada tiga hakim yang mengatakan tuduhan pembagian bansos itu berlandaskan hukum. Tetapi, mayoritas lima hakim konstitusi lainnya menolak gugatan tim hukum Ganjar-Mahfud.
"Misalnya saya ditanya, 'Pak Mahfud dongkol gak kalah (pilpres)? Dongkol! Tapi, pengadilan memutuskan saya harus dukung yang menang menurut pengadilan," ujar Mahfud seperti dikutip dari YouTube Ikatan Alumni UB Official, Selasa (7/5/2024).
Menurutnya, tidak baik terus menerus memendam kekecewaan tersebut. Sebab, seandainya gugatan mereka dikabulkan oleh hakim konstitusi sekalipun, akan ada pihak lain yang tidak puas dan menggugat balik.
"Misalnya saya yang menang, lalu yang satu menggugat. Sudah diputus, masih menggugat lagi, negara ini tidak akan berjalan. Oleh sebab itu, keadaban kita dalam hukum harus benar secara hukum. Benar dalam membuat aturan hukum, benar dalam menegakan hukum," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Ia menjelaskan, kaidah yang benar dalam hukum yaitu putusan hakim menyelesaikan semua persoalan. Suka atau tidak suka, kata Mahfud, putusannya harus diikuti.
1. Mahfud ingin kembali ke kampus untuk luruskan praktik hukum yang rusak
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Dokumentasi tim media Mahfud)Lebih lanjut, ketika ditanya rencana ke depannya usai kalah di pilpres, Mahfud mengaku ingin kembali ke kampus. Menurutnya, menjadi pengajar adalah cara terbaik yang dapat ditempuh untuk memperbaiki praktik hukum di Tanah Air yang menurutnya sedang rusak.
"Saya kembali ke kampus dan tentu terutama meluruskan cara kita berhukum," ujar Mahfud di Posko Teuku Umar pada Senin kemarin.
Ia menilai, ada sejumlah indikator yang menandakan rusaknya praktik hukum di Indonesia. Salah satu contohnya, proses pembuatan undang-undang yang hanya untuk menuntaskan hasrat dan kepentingan segelintir pihak.
"Ketika membuat undang-undang lalu diselerakan dengan selera-selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok kecil. Itu dalam berhukum, sehingga dituangkan di dalam undang-undang," tutur dia.
Baca Juga: Mahfud MD Ngaku Tak Ada Tawaran untuk Gabung Prabowo-Gibran
Editor’s picks
2. Mahfud nilai cara berpolitik di Indonesia juga perlu diperbaiki
Mahfud MD hadir di acara halalbihalal TPN (IDN Times/Ilman Nafi'an)Ia juga menyebut cara berpolitik di Tanah Air juga perlu diperbaiki. Sebab, praktik bagi-bagi jabatan terlihat begitu vulgar. Mantan anggota DPR itu juga menyoroti narasi bagi-bagi jabatan begitu pilpres berakhir.
"Nanti setiap ada pemilu, jabatan-jabatan setingkat menteri bertambah. Itu (fakta) lima kali pemilu. Negara ini sudah banyak sekali menterinya. Seharusnya, tidak sampai ke situ politik itu," kata Mahfud.
Ia menepis ada tawaran dari Prabowo-Gibran untuk bergabung ke dalam kabinet nanti. "Gak ada (tawaran)," ujarnya lagi.
3. Ganjar memilih ada di luar pemerintahan usai Pilpres 2024
Ganjar dan Mahfud di acara halalbihalal TPN, Senin (6/5/2024). (IDN Times/Muhamamd Ilman Nafi'an)Sementara, senada dengan Mahfud, mantan calon presiden Ganjar Pranowo memilih berada di luar pemerintahan. Ia mengatakan akan melakukan kontrol terhadap pemerintah dari luar.
"Saya declare. Pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar," kata Ganjar pada Senin kemarin.
Menurutnya, mau berada di dalam atau di luar pemerintahan merupakan posisi yang sama-sama terhormat. Oleh sebab itu, ia meminta agar tidak ada yang mencibir.
"Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar musti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir," tutur dia.
Ganjar menyampaikan cara menyampaikan cibiran yang benar melalui jalur di DPR RI. Kritik yang disampaikan melalui parlemen, kata Ganjar, adalah cara yang baik untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Kalah Pilpres, Mahfud Pilih Move On dan Balik Ngajar di Kampus
Berita Terkini Lainnya
